Duduk Perkara Sengketa Bandara Halim Perdanakusuma

Lanud Halim Perdanakusuma kembali melayani penerbangan sipil pada 10 Januari 1974, saat Presiden Soeharto meresmikan pembukaan Pelabuhan Udara Internasional Halim Perdanakusuma atau Jakarta International Airport Halim Perdanakusuma.

Sesuai namanya, pelabuhan udara atau bandara ini hanya melayani penerbangan sipil internasional.

Hal ini untuk mengembangkan industri penerbangan di Indonesia, mengingat Bandara Kemayoran yang ada di Jakarta Utara saat itu sudah kelebihan beban melampaui kapasitasnya. Bandara Kemayoran kemudian hanya diperuntukkan penerbangan domestik.

Kemudian pada saat Bandara Internasional Soekarno-Hatta mulai dioperasikan pada 1 Januari 1984, penerbangan sipil di Bandara Halim Perdanakusuma dipindahkan ke bandara baru tersebut.

Bandara Halim menjadi bandara untuk penerbangan sipil khusus seperti penerbangan carter, penerbangan haji dan sekolah penerbangan.

Pada tahun 2014, dengan alasan yang hampir mirip pada tahun 1974, Bandara Halim kembali dibuka untuk penerbangan sipil untuk membantu Bandara Soekarno-Hatta yang sudah mulai kewalahan menerima jumlah penumpang yang melebihi kapasitasnya.

Namun saat itu bukan hanya penerbangan internasional yang dialihkan, juga penerbangan nasional atau domestik, hingga sekarang.

Adanya bandara sipil di kawasan pangkalan udara TNI AU ini disebut sebagai bandara enclave sipil. Artinya bandara menempati area dan memanfaatkan sebagian fasilitas TNI AU dengan kepemilikan lahan tetap oleh TNI AU mewakili negara Indonesia.

Otoritas sipil

Walaupun berada di dalam area dan menggunakan fasilitas milik militer TNI AU, otoritas pengoperasian Bandara Halim Perdanakusuma tetap berada di Kementerian Perhubungan sebagai Otoritas Penerbangan Sipil.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Annexes Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) di mana penerbangan sipil harus dilayani oleh otoritas penerbangan sipil.