Kemenkeu Ungkap Alasan Tingginya Dana Pemda yang Mengendap di Bank

Kompas.com - 28/07/2022, 15:15 WIB

SENTUL, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan masih banyaknya dana pemerintah daerah (pemda) yang mengendap di perbankan. Hingga akhir Juni 2022, dana pemda mengendap di bank mencapai Rp 220,9 triliun, menjadi yang tertinggi dalam 6 bulan terakhir.

Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Astera Primanto Bhakti mengungkapkan, ada sejumlah alasan dibalik banyaknya dana pemda mengendap di bank. Salah satunya, pola belanja yang tidak berubah yakni baru gencar menggunakan anggaran ketika mendekati akhir tahun.

"Daerah ini masih belum melakukan perubahan dari segi pola belanja. Kalau dilihat dari saldo di bank, itu biasanya duitnya paling tinggi di bulan Oktober, jadi ini nanti masih naik sampai Oktober. Lalu nanti bulan November-Desember baru turun," ungkapnya dalam media gathering di Sentul, Bogor, Kamis (28/7/2022).

Baca juga: Dana Pemda Rp 200 Triliun Ngendap di Bank, Kemendagri Bakal Panggil Sekda

Selain pola belanja, persoalan yang juga menyebabkan menumpuknya dana pemda di bank adalah daerah yang belum merampungkan kontrak lelang terkait sejumlah proyek.

Ia mengungkapkan, sering kali ketika melakukan tinjauan langsung ke pemda yang memiliki dana mengendap cukup tinggi, hasilnya didapatkan karena kontrak yang belum rampung sehingga belanja pun tidak bisa dilakukan.

"Yang paling jelek (daerah yang dana mengendapnya tinggi) itu kami samperin, kami punya tim buat datengin dan tanya 'masalahnya apa sih? kok enggak belanja-belanja?' Begitu kami cek ternyata kontraknya belum," jelas dia.

Astera menilai, untuk mengatasi persoalan dana pemda mengendap di bank diperlukan reformasi secara struktural. Ia menjelaskan, dalam menyelesaikan sebuah proyek di tingkat daerah maka akan mencakup tiga unit.

Terdiri dari perencanaan dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), kemudian pengerjaannya akan dilakukan oleh pihak dinas, sementara pencairan anggarannya dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Baca juga: Kesal Dana Pemda Mengendap, Sri Mulyani Sindir Gubernur dan Wali Kota: Bapak Ibu Memimpin, Bukan Dituntun Anak Buah...

"Nah ini kadang-kadang enggak nyambung antara ketiga ini," imbuhnya.

Menurut Astera, pihaknya bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah mendorong agar belanja daerah bisa optimal, tak hanya mengendap di perbankan. Ia berharap, bisa ada satu pihak yang mampu mensinergikan ketiga instansi tersebut agar proses perencanaan hingga pengerjaan proyek bisa dipercepat.

"Kami dengan Kemendagri sudah bekerja keras untuk mendorong belanja daerah. Ini kami sedang perbaiki dengan supaya ada percepatan," katanya.

Oleh sebab itu, Astera pun menekankan, perlu adanya reformasi struktural untuk mengatasi permasalahan dana pemda mengendap di bank, mulai dari perbaikan pola belanja hingga tahapan dalam menyusun perencanaan hingga mengeksekusi proyek.

"Pola belanja ini harus dilakukan reformasi secara struktural, bagaimana daerah bisa mempercepat kontrak. Kontrak ini kan bisa cepat kalau perencanaannya cepat. Jadi bukan hanya masalah SDM (sumber daya manusia), tapi masalah yang struktural," tutup dia.

Baca juga: Dana Pemda Mengendap Rp 202,35 Triliun di Bank, Tertinggi di Jawa Timur

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Indodax: Minat Investasi Kripto Tinggi, tapi Literasi Masih Jadi Tantangan

Indodax: Minat Investasi Kripto Tinggi, tapi Literasi Masih Jadi Tantangan

Whats New
Ultah ke-75, Luhut: Baru di Masa Presiden Jokowi Saya Mampu Mengabdi secara Konkret...

Ultah ke-75, Luhut: Baru di Masa Presiden Jokowi Saya Mampu Mengabdi secara Konkret...

Whats New
KB Bukopin Gandeng PPA Kelola Aset Berkualitas Rendah Rp 1,3 Triliun

KB Bukopin Gandeng PPA Kelola Aset Berkualitas Rendah Rp 1,3 Triliun

Whats New
Jaga Kehandalan Infrastuktur Gas Bumi, Kerja Sama Sistem Pengamanan Diperkuat

Jaga Kehandalan Infrastuktur Gas Bumi, Kerja Sama Sistem Pengamanan Diperkuat

Whats New
Bappebti Ingatkan Jual Beli Kripto di Indonesia Sudah Ada Aturannya

Bappebti Ingatkan Jual Beli Kripto di Indonesia Sudah Ada Aturannya

Earn Smart
Sempat Disebut Lebih Hemat, Apa Alasan PLN Batalkan Konversi Kompor Listrik?

Sempat Disebut Lebih Hemat, Apa Alasan PLN Batalkan Konversi Kompor Listrik?

Whats New
Jadwal KA Bandara Soekarno-Hatta Pulang Pergi Tahun 2022

Jadwal KA Bandara Soekarno-Hatta Pulang Pergi Tahun 2022

Whats New
HUT Ke-77 KAI, Simak Sederet Perubahan yang Dilakukan

HUT Ke-77 KAI, Simak Sederet Perubahan yang Dilakukan

Whats New
Program Otsuka Blue Planet, Upaya Edukasi Warga Kurangi dan Kelola Sampah Plastik

Program Otsuka Blue Planet, Upaya Edukasi Warga Kurangi dan Kelola Sampah Plastik

Whats New
Rupiah Terus Tertekan, Bisa Tembus Rp 16.000 Per Dollar AS?

Rupiah Terus Tertekan, Bisa Tembus Rp 16.000 Per Dollar AS?

Whats New
Khusus Malam Ini, Perjalanan KRL ke Berbagai Rute Dibatalkan, Cek Daftarnya

Khusus Malam Ini, Perjalanan KRL ke Berbagai Rute Dibatalkan, Cek Daftarnya

Whats New
Sri Mulyani Proyeksi Ekonomi RI Tumbuh hingga 6 Persen di Kuartal III-2022

Sri Mulyani Proyeksi Ekonomi RI Tumbuh hingga 6 Persen di Kuartal III-2022

Whats New
Penyebab Kurs Rupiah Melemah hingga Tembus Rp 15.200 Per Dollar AS

Penyebab Kurs Rupiah Melemah hingga Tembus Rp 15.200 Per Dollar AS

Whats New
PGN Realisasikan Penambahan Jargas di Muba dan Banyuasin

PGN Realisasikan Penambahan Jargas di Muba dan Banyuasin

Rilis
Tarif Angkutan Penyeberangan Resmi Naik, Ini Rinciannya

Tarif Angkutan Penyeberangan Resmi Naik, Ini Rinciannya

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.