Atasi Stunting dengan BLT Desa, Kemenkeu: Semoga Enggak Dibelikan Rokok

SENTUL, KOMPAS.com - Pemerintah terus berupaya untuk mengatasi persoalan stunting atau kekurangan gizi kronis pada anak. Salah satu upaya yang dilakukan dari sisi peningkatan kesejahteraan yakni dengan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) desa.

Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Astera Primanto Bhakti mengatakan, pemerintah telah mengalokasikan pemanfaatan dana desa untuk BLT desa sebesar 40 persen. Alokasi yang besar itu diharapkan bisa mengoptimalkan program perlindungan sosial, termasuk stunting.

"Kami gunakan BLT desa untuk menangani stunting. Dengan ada tambahan uang ini diharapkan mereka (penduduk desa miskin) bisa beli (makanan bergizi), sambil doa juga biar enggak dibeliin pulsa dan rokok," ujarnya dalam media gathering di Sentul, Bogor, Kamis (28/7/2022).

Baca juga: Wapres Minta Pemda Petakan Kembali Program Stunting di Daerah

Selain untuk BLT desa, pemanfaatan dana desa sebesar 20 persen juga dialokasikan untuk ketahanan pangan. Di harapkan dengan adanya bantuan ini desa tersebut bisa meningkatkan kemampuan pangannya untuk kesejahteraan penduduk desa.

Lebih lanjut, Astera mengatakan, upaya penanganan stunting juga dilakukan melalui transfer dana dari pusat ke daerah dengan bentuk dana alokasi khusus (DAK fisik) dan DAK non-fisik. Dana itu dapat digunakan untuk pembangunan sarana kesehatan, perbaikan sanitasi, penyediaan fasilitas kesehatan, hingga pelayanan program keluarga berencana (KB).

"Ini dilakukan karena kita tetap butuh fasilitas kesehatan untuk memonitor stunting," kata dia.

Baca juga: Kemenkeu Sebut Realisasi Penyaluran BLT Dana Desa 2021 Hanya 70,29 Persen

Ia menjelaskan, dana dari pusat tersebut akan masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga pada dasarnya penanganan stunting melibatkan pengelolaan dana di pemerintah daerah (pemda).

"Jadi kami dorong daerah untuk atasin stunting dengan APBD, bisa dari kesehatan, KB, dan infrastrukturnya. Orang stunting biasanya kurang gizi, bisa karena tidak mampu membeli makanan, maka kami pastikan untuk orang tuanya bisa punya duit (yang cukup untuk beli makanan bergizi)," tutup dia.

Baca juga: DPD: Dana Desa 2023 Jangan Dialokasi untuk BLT, Infrastruktur Jadi Tak Terlaksana...