Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[POPULER MONEY] RI "Lobi-lobi" China, Jepang, Korsel | Ongkos Tahan Harga BBM-Listrik Sangat Besar

Kompas.com - 29/07/2022, 05:00 WIB
Penulis Aprillia Ika
|

1. RI “Lobi-lobi” China, Jepang hingga Korsel, Bahas Apa?

Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tanah air melalui “lobi-lobi” ke beberapa negara di Asia.

Pekan ini, Presiden Joko Widodo dan beberapa menteri mengunjungi China, Jepang hingga Korea Selatan untuk meningkatkan kerja sama antar negara.

“Bersama rekan-rekan menteri, kami mendampingi Presiden Jokowi melawat ke China, Jepang, dan Korea Selatan. Kami membahas kerja sama berbagai bidang untuk meningkatkan perekonomian. Insyaallah hasil dari perjalanan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat,” kata Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengutip Instagram, Kamis (28/7/2022).

Selengkapnya klik di sini

2. Sri Mulyani: Ongkos Menahan Harga BBM-Listrik Tidak Naik Sangat Besar

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan ongkos menahan harga bahan bakar minyak (BBM), elpiji, dan listrik tidak naik sangat besar. Hingga Juni 2022, pemerintah telah membayarkan kompensasi listrik dan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) sebesar Rp 104,8 triliun.

Angka ini jauh lebih besar dari anggaran semula di APBN 2022 yang sebesar 18,5 triliun. Ia menjelaskan, anggaran kompensasi listrik dan BBM kini ditetapkan menjadi sebesar Rp 293,5 triliun, atau bertambah Rp 275 triliun dari besaran anggaran kompensasi awal.

Penambahan anggaran ini telah disetujui DPR RI yang kemudian dituangkan melalui Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022.

"Dari Rp 18,5 triliun ditambah Rp 275 triliun itu, kami sudah bayarkan Rp 104,8 triliun, jauh lebih besar dari anggaran semula," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, Rabu (27/7/2022).

Selengkapnya klik di sini

3. China Minta RI Tanggung Pembengkakan Biaya Kereta Cepat, KCIC: Kami Tunggu Keputusan Pemerintah

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menanggapi permintaan China Development Bank (CDB) agar Pemerintah Indonesia turun tangan menanggung pembengkakan biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Corporate Secretary PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Rahadian Ratry mengatakan, besaran pembiayaan pembengkakan tersebut merupakan keputusan komite kereta cepat yang diketuai oleh Kemenko Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves) dan beranggotakan Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan hingga Kementerian Perhubungan.

Ia mengatakan besaran pembiayaan tersebut harus melalui reviu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Ini sesuai dengan Pepres Nomor 93 Tahun 2021. Hingga saat ini kami PT KCIC masih menunggu keputusan tersebut," kata Rahadian saat dihubungi, Kamis (28/7/2022).

Selengkapnya klik di sini

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman Selanjutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+