Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Angkatan Kerja Perempuan Masih Rendah, Menaker: Budaya Patriarki Masih Mengakar

Kompas.com - 29/07/2022, 21:00 WIB
Ade Miranti Karunia,
Akhdi Martin Pratama

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, kondisi pemberdayaan perempuan di sektor ketenagakerjaan masih menghadapi beberapa tantangan klasik. Pertama, terkait partisipasi perempuan di dunia kerja.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari 2022 menunjukkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja perempuan masih berada jauh di bawah laki-laki, dimana TPAK laki-laki sebesar 83,6 persen dan perempuan hanya sebesar 54,2 persen.

"Hal inilah penyebab hanya 40 persen dari 144 juta angkatan kerja kita yang perempuan. Padahal setengah dari populasi kita saat ini adalah perempuan. Temuan ini sedikit banyak berkaitan dengan budaya patriarki yang masih mengakar dan mengidentikkan perempuan dengan pekerjaan di ranah domestik," katanya secara virtual dalam acara Women in Leadership, Jumat (29/7/2022).

Baca juga: Kolaborasi Multipihak Bantu Dorong UMKM Perempuan Indonesia di Platform Digital

Tantangan lanjut Menaker, juga muncul dari masih adanya ketimpangan dalam hal pendidikan dan kompetensi yang sebenarnya merupakan modal dasar untuk berdaya. Ida bilang, semakin tinggi pendidikan perempuan maka akan semakin besar proporsinya yang masuk ke pasar kerja.

"Sementara data justru menunjukkan bahwa persentase angkatan kerja perempuan yang berpendidikan rendah lebih besar dibandingkan laki-laki.Selanjutnya, Data juga menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan upah antara pekerja laki-laki dan perempuan. Selain masih konsisten dari tahun ke tahun diskriminasi ini juga ditemukan pada semua tingkatan latar belakang pendidikan, kelompok umur hingga jenis pekerjaan," tuturnya.

Lebih lanjut lagi kata Menaker, data menunjukkan bahwa tingkat pengangguran perempuan selalu lebih rendah jika dibandingkan dengan laki-laki. Akan tetapi mayoritas perempuan bekerja di sektor informal dengan persentase mencapai 65 persen, jauh lebih tinggi dibanding laki-laki yang hanya 56 persen.

"Bekerja di sektor informal tentu memiliki dampak kepada upah dan perlindungan sosial yang lebih sedikit. Sehingga banyak pekerja perempuan berada dalam posisi yang lebih rentan," ujarnya.

Baca juga: Lewat Ekosistem Digital, Perempuan Punya Peluang Usaha Lebih Luas

Menurut laporan United Nations Development Programme (UNDP) pada 2020, Indonesia memiliki skor indeks ketimpangan gender di peringkat 121 dari 162 negara. Indonesia merupakan peringkat terbawah dibandingkan negara-negara G20 lainnya.

Riset McKinsey menunjukkan, Indonesia bisa meningkatkan produk domestik bruto/PDBnya sebesar 9 persen pada 2025, apabila tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan meningkat, lebih banyak perempuan bekerja penuh waktu, dan lebih banyak perempuan bekerja di sektor dengan produktivitas tinggi seperti manufaktur.

Hal ini menurutnya, menjadi semakin penting di era puncak bonus demografi yang sedang dialami Indonesia, dimana jumlah perempuan usia kerja sangat besar dan memiliki potensi yang sangat signifikan bagi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi bangsa.

"Untuk itu, sikap pemerintah termasuk melalui Kemenaker sudah jelas bahwa tidak boleh ada diskriminasi gender karena posisi laki-laki dan perempuan adalah setara. Pengakuan prinsip-prinsip kesetaraan gender telah ada dalam UUD 1945," tegas Menaker.

Baca juga: B20: Keterlibatan Perempuan Sumbang 28 Triliun Dollar AS bagi PDB Dunia

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com