Kilas Balik China-Jepang Rebutan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Kompas.com - 30/07/2022, 08:17 WIB

KOMPAS.com - Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung tengah menjadi sasaran kritikan publik Tanah Air. Beberapa masalah menerpa megaproyek kerja sama antara Indonesia dan China tersebut.

Proyek ini seharusnya rampung pada 2019, tetapi diperkirakan baru bisa selesai di pertengahan tahun 2023. Biaya konstruksi pun membengkak drastis.

Terbaru, China Development Bank (CDB) sempat meminta Pemerintah Indonesia turut menanggung pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung yang digarap PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC).

PT KCIC yang sahamnya dimiliki beberapa BUMN dan konsorsium perusahaan China berharap, kucuran duit APBN melalui skema PMN ke PT KAI (Persero) yang sudah disetujui DPR bisa jadi penyelamat.

Baca juga: Jonan Dulu Bilang, Jakarta-Bandung Terlalu Pendek untuk Kereta Cepat

Rebutan Jepang-China

Menilik ke belakang, tepatnya di tahun 2014-2015, proyek ini awalnya merupakan gagasan Jepang di era Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Bahkan pemerintah Negeri Sakura melalui Japan International Cooperation Agency (JICA), sudah melakukan studi kelayakan meski belum diputuskan pemerintah Indonesia.

Saking seriusnya menawarkan proyek tersebut, JICA bahkan rela menggelontorkan modal sebesar 3,5 juta dollar AS sejak 2014 untuk mendanai studi kelayakan yang dilakukan bersama Kementerian Perhubungan dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (kini BRIN).

Beralih dari SBY ke era pemerintahan Presiden Jokowi, setelah melalui berbagai pertimbangan baik ekonomi maupun politik, akhirnya pemerintah Indonesia memutuskan membangun kereta cepat dengan rute Jakarta-Bandung.

Baca juga: Biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung Setara Bangun 114 Km MRT Jakarta Fase I

Pemerintah pun membuka lelang terbuka bagi negara-negara yang tertarik proyek itu. Masuklah China sebagai tandingan Jepang yang sudah menyatakan minatnya terlebih dahulu.

Karena porposal pertama kurang diminati Indonesia dan saat bersamaan muncul tawaran dari China, utusan Jepang Izumi Hiroto membawa proposal kedua yang sudah direvisi ke Jakarta pada 26 Agustus 2015, dengan tawaran investasi kereta cepat sebesar 6,2 miliar dollar AS.

Jepang menawarkan pinjaman proyek dengan masa waktu 40 tahun berbunga hanya 0,1 persen per tahun dengan masa tenggang 10 tahun, padahal sebelumnya bunga yang ditawarkan Jepang sampai 0,5 persen per tahun di proposal sebelumnya.

Usulan terbaru, Jepang juga menawarkan jaminan pembiayaan dari pemerintah Jepang dan meningkatkan tingkat komponen produk dalam negeri Indonesia. Tidak lama setelahnya, China mengirimkan proposalnya pada 11 Agustus 2015 lalu.

Baca juga: China Minta APBN RI Tanggung Bengkak Biaya Kereta Cepat

Disalip China

Saat Jepang masih belum menyerah merayu Pemerintah Indonesia dengan proposal baru yang sudah direvisi, China menawarkan proposal kereta cepatnya dengan tawaran harga pembangunan jauh lebih murah.

Tawaran China mendapat dukungan dari Menteri BUMN 2014-2019 Rini Soemarno. Rini bahkan langsung tancap gas dengan menandatangani nota kesepahaman kerja sama dengan Menteri Komisi Pembangunan Nasional dan Reformasi China Xu Shaoshi pada Maret 2016.

China kemudian menawarkan nilai investasi yang lebih murah dari Jepang, yakni sebesar 5,5 miliar dollar AS dengan skema investasi 40 persen kepemilikan China dan 60 persen kepemilikan lokal, yang berasal dari konsorsium BUMN.

Dari estimasi investasi tersebut, sekitar 25 persen akan didanai menggunakan modal bersama dan sisanya berasal dari pinjaman dengan tenor 40 tahun dan bunga 2 persen per tahun.

Baca juga: Bayang-bayang Pinjaman China di Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Selain itu, berbeda dengan tawaran Jepang, China menjamin pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung ini tak menguras dana APBN Indonesia.

Tawaran China lainnya yang berbeda dengan proposal Jepang, yakni mereka mengeklaim akan terbuka soal transfer teknologi kepada Indonesia.

Dengan keuntungan yang ditawarkan, pemerintah Indonesia pun akhirnya berpaling dan memilih proposal yang ditawarkan China, meski hal itu menimbulkan kekecewaan pemerintah Jepang.

Duta Besar Jepang untuk Indonesia saat itu, Yasuaki Tanizaki, sempat meluapkan kekecewaan dan penyesalan pemerintahnya kepada Indonesia.

Dubes Jepang untuk Indonesia Yasuaki TanizakiKOMPAS.com / DANI PRABOWO Dubes Jepang untuk Indonesia Yasuaki Tanizaki

Baca juga: Kala Jepang Menyesal dan Kecewa pada Indonesia Gara-gara Kereta Cepat

"Saya telah menyatakan penyesalan saya karena dua alasan," kata Tanizaki memulai pembicaraan di hadapan wartawan yang mengerubunginya di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dikutip dari pemberitaan Kompas.com 4 September 2015.

Pertama, pihak Jepang menyesal lantaran dana yang sudah dikucurkan untuk studi kelayakan high speed rail (HSR) rute Jakarta-Bandung sangat besar. Studi kelayakan HSR dikerjakan selama tiga tahun dan melibatkan pakar teknologi Jepang yang bermitra dengan Indonesia.

Kedua, Tanizaki menuturkan teknologi yang ditawarkan Jepang merupakan teknologi terbaik dan memiliki standar keamanan tinggi.

"Tapi keputusan ini sudah dibuat pemerintah Indonesia dan kami menghormatinya, karena ini bukan keputusan yang mudah. Saya akan langsung menyampaikannya ke Tokyo," pungkas Tanizaki.

Stasiun Halim Kereta Cepat Jakarta-BandungKCIC Stasiun Halim Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Baca juga: Alasan Utama Jokowi Dulu Pilih China: Janjikan Kereta Cepat Tanpa APBN

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Sumber Kompas.com


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Resesi Global Mengancam, Sri Mulyani Sebut Ekonomi Indonesia Sudah Pulih

Resesi Global Mengancam, Sri Mulyani Sebut Ekonomi Indonesia Sudah Pulih

Whats New
Dilema Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Stasiunnya Jauh dari Pusat Kota

Dilema Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Stasiunnya Jauh dari Pusat Kota

Whats New
Di Banyak Negara, Kereta Cepat Dibangun untuk Bersaing dengan Pesawat

Di Banyak Negara, Kereta Cepat Dibangun untuk Bersaing dengan Pesawat

Whats New
BUMN ID Food Kembangkan Ekosistem Rantai Pasok Nelayan

BUMN ID Food Kembangkan Ekosistem Rantai Pasok Nelayan

Whats New
Ekonomi Sirkular Berpotensi Sumbang PDB hingga Rp 638 Triliun pada 2030

Ekonomi Sirkular Berpotensi Sumbang PDB hingga Rp 638 Triliun pada 2030

Whats New
Konsep TMII 70 Persen Area Hijau, Kementerian PUPR: Bangunan Tak Diperlukan Kami Bongkar

Konsep TMII 70 Persen Area Hijau, Kementerian PUPR: Bangunan Tak Diperlukan Kami Bongkar

Whats New
Ekonom Ungkap Penyebab Rupiah Melemah ke Rp 15.200 per Dollar AS

Ekonom Ungkap Penyebab Rupiah Melemah ke Rp 15.200 per Dollar AS

Whats New
Program Kompor Listrik Batal, Wamen BUMN: Belum Ada Rencana Melanjutkan

Program Kompor Listrik Batal, Wamen BUMN: Belum Ada Rencana Melanjutkan

Whats New
Info Lengkap Biaya Admin Transfer BCA ke BRI

Info Lengkap Biaya Admin Transfer BCA ke BRI

Whats New
Cara Cetak Kartu ASN Virtual BKN secara Online

Cara Cetak Kartu ASN Virtual BKN secara Online

Whats New
Pimpin Sidang Pertemuan AMM G20, Mentan SYL: Kolaborasi adalah Kunci Atasi Tantangan

Pimpin Sidang Pertemuan AMM G20, Mentan SYL: Kolaborasi adalah Kunci Atasi Tantangan

Rilis
Indodax: Minat Investasi Kripto Tinggi, tapi Literasi Masih Jadi Tantangan

Indodax: Minat Investasi Kripto Tinggi, tapi Literasi Masih Jadi Tantangan

Whats New
Ultah ke-75, Luhut: Baru di Masa Presiden Jokowi Saya Mampu Mengabdi secara Konkret...

Ultah ke-75, Luhut: Baru di Masa Presiden Jokowi Saya Mampu Mengabdi secara Konkret...

Whats New
KB Bukopin Gandeng PPA Kelola Aset Berkualitas Rendah Rp 1,3 Triliun

KB Bukopin Gandeng PPA Kelola Aset Berkualitas Rendah Rp 1,3 Triliun

Whats New
Jaga Kehandalan Infrastuktur Gas Bumi, Kerja Sama Sistem Pengamanan Diperkuat

Jaga Kehandalan Infrastuktur Gas Bumi, Kerja Sama Sistem Pengamanan Diperkuat

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.