JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II Kementerian Dalam Negeri Iwan Kurniawan menekankan pada pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pelaksanaan testing sebagai upaya mitigasi penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku ( PMK) di masing-masing wilayahnya.
Hal ini diperlukan mengingat identifikasi hewan terdampak PMK tidak dapat dilakukan jika hanya dilihat secara kasat mata atau fisik.
"Penggunaan anggaran BTT yang efektif dan efisien disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah untuk penanganan PMK,” ujar Iwan dalam keterangan tertulisnya, Minggu (31/7/2022).
Selain itu, lanjut Iwan, dalam penanganan wabah PMK ini dibutuhkan sinergi dan kolaborasi antar instansi baik di pusat maupun daerah.
Baca juga: Bertemu Mentan SYL, Menteri Pertanian Australia Janji Kirimkan 1 Juta Vaksin PMK
"Pentingnya kolaborasi seluruh pihak, baik pemerintah termasuk TNI/Polri, swasta maupun masyarakat dalam penanganan wabah PMK. Updating data terhadap sebaran virus PMK harus dilakukan untuk memonitoring data yang terbaru. Perlunya perhatian khusus untuk penanganan wabah PMK sehingga perkekonomian peternak dapat kembali pulih dan memberikan keamanan dalam pelaksanaan G20,” kata Iwan.
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Bandung Barat (KBB) Maman Sulaiman melaporkan kepada Iwan terkait perkembangan penanganan PMK di wilayahnya.
Menurut dia, saat ini hewan terdampak PMK di wilayah Kabupaten Bandung Barat sebagian besar adalah sapi perah. Sedangkan kondisi kasus PMK relatif masih meningkat, namun menunjukkan tingkat kesembuhan yang signifikan.
Kabupaten Bandung Barat telah melakukan vaksinasi sebesar 12.500 dosis vaksin I Dari target 26.200 dosis di 14 kecamatan dari total 16 kecamatan terdampak PMK. Namun hingga saat ini pemerintah daerah (Pemda) belum melakukan PCR terhadap hewan yang diindikasikan bebas PMK.
Untuk melakukan percepatan Pencegahan penyebaran PMK, wilayah tersebut telah mengalokasikan BTT sebesar 2,4 Milliar untuk pembelian obat-obatan, sarana dan prasarana. Selain itu Surat Edaran (SE) Bupati yang mewajibkan ASN untuk membeli daging dari peternak lokal minimal 2 kg dalam bentuk kepedulian Pemda Kabupaten Bandung Barat terhadap peternak yang terdampak wabah PMK.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Subang Asep Nuroni mepaparkan, Jumlah total kasus PMK sebesar 1.169 ekor yang tersebar di 13 kecamatan dan 18 desa dengan kondisi sembuh 1.108 ekor, mati sebanyak 15 ekor, potong bersyarat 41 ekor dan hanya tersisa 5 ekor yang berisiko. Sedangkan testing PCR baru dilakukan sebanyak 31 sampel. Subang telah melakukan Vaksinasi PMK sebanyak 10.485 ekor ternak dari 10.500 vaksin yang diterima dan sebanyak 1.277 ekor ternak telah menerima vaksin ke dua.
Baca juga: Ini yang Dilakukan Kementan untuk Tekan Penyebaran PMK di Jawa Barat
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.