Pemerintah Disarankan Hapus DMO dan DPO Sawit, Ini Alasannya

Kompas.com - 02/08/2022, 14:52 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Tim Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Eugenia Mardanugraha menyarankan ke pemerintah agar menghapus kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) minyak sawit/CPO.

Dia mengatakan melalui estimasi ekonometrika dalam studinya bertajuk Analisis Dampak Kebijakan Pengendalian Harga Minyak Goreng Bagi Petani Swadaya, pihaknya melakukan sejumlah simulasi untuk mengetahui seberapa besar peningkatan ekspor yang perlu dilakukan, agar tangki penyimpanan dapat segera kosong, kemudian harga tandan buah segar (TBS) petani kembali pulih.

Satu di antaranya menunjukkan besarnya ekspor yang diperlukan untuk meningkatkan harga TBS dari Rp 861 (asumsi harga petani swadaya per 9 Juli) menjadi setara harga pokok penjualan senilai Rp 2.250 per kilogram, butuh peningkatan ekspor sebesar 1.740 persen.

Baca juga: Urai Masalah Minyak Sawit di RI, Asosiasi Desak DMO dan DPO CPO Dihapus

Sementara kajian lapangan ditemukan para petani swadaya di Riau dan Kalimantan Barat mendapati jika harga pokok penjualan ideal TBS adalah Rp 2.000 per kilogram.

Untuk mencapai harga tersebut, diperlukan peningkatan ekspor minimal 200 persen dari tingkat ekspor saat ini (per April 2022).

Dia menilai kemampuan Indonesia meningkatkan ekspor sangat terbuka, karena berdasarkan besaran ekspor bulanan sejak Januari 2014 hingga April tahun ini, diketahui ekspor sawit berada pada interval 1 juta sampai 4,3 juta ton per bulan.

Oleh sebab itu, agar ekspor melaju lancar, dia menyarankan pemerintah mengurai hambatan ekspor.

Baca juga: Mendag Bakal Cabut Kebijakan DMO dan DPO Sawit, asal...

“Kebijakan pengendalian harga minyak goreng jangan sampai mendistorsi pasar, dan berimbas merugikan seluruh pemangku kepentingan dari hulu hingga hilir, juga masyarakat serta petani swadaya. Saat ini biaya-biaya untuk melakukan ekspor CPO masih sangat tinggi,” kata Eugenia dalam Diskusi Virtual ‘Dampak Kebijakan Pengendalian Harga Minyak Goreng Bagi Petani Swadaya’, Senin (1/8/2022).

Menurutnya, jika pungutan ekspor ditetapkan menggunakan harga referensi yang akurat serta adaptif dengan dinamika pasar, dapat mendorong perusahaan untuk meningkatkan ekspor, tentunya dengan terlebih dulu memenuhi kebutuhan di dalam negeri.

Pihaknya berpandangan jika instrumen ini berfungsi baik, maka kebijakan seperti Domestic Market Obligation (DMO), Domestic Price Obligation (DPO), Harga Eceran Tertinggi (HET) serta Flush Out semestinya dihapuskan.

Baca juga: Kapan Kebijakan DMO dan DPO Sawit Dihapus? Ini Kata Kemendag

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kenaikan Tiket TN Komodo Ditunda, Tarif Rp 3,75 Juta Baru Berlaku 1 Januari 2023

Kenaikan Tiket TN Komodo Ditunda, Tarif Rp 3,75 Juta Baru Berlaku 1 Januari 2023

Whats New
Blue Bird Targetkan Pendapatan Rp 1,8 Triliun Pada Semester II 2022

Blue Bird Targetkan Pendapatan Rp 1,8 Triliun Pada Semester II 2022

Whats New
Cek Tarif Ojek Online Paling Murah hingga yang Termahal

Cek Tarif Ojek Online Paling Murah hingga yang Termahal

Spend Smart
Menjauhi Jurang Resesi Ekonomi

Menjauhi Jurang Resesi Ekonomi

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Spend Smart
Harga Pangan Naik, Badan Pangan Nasional Bakal Terbitkan Harga Acuan untuk Konsumen dan Produsen

Harga Pangan Naik, Badan Pangan Nasional Bakal Terbitkan Harga Acuan untuk Konsumen dan Produsen

Whats New
Jelang Pemilu 2024, Pasar IPO Dalam Negeri Diperkirakan Akan Ramai

Jelang Pemilu 2024, Pasar IPO Dalam Negeri Diperkirakan Akan Ramai

Whats New
Kinerja Emiten Melebihi Ekspektasi Pasar, 'Rally' IHSG Hari Ini Berpotensi Berlanjut

Kinerja Emiten Melebihi Ekspektasi Pasar, "Rally" IHSG Hari Ini Berpotensi Berlanjut

Whats New
Bos Blue Bird 'Senang' Tarif Ojek Online Naik Mendekati Tarif Taksi

Bos Blue Bird "Senang" Tarif Ojek Online Naik Mendekati Tarif Taksi

Whats New
Harga Minyak Mentah Dunia Turun, Setelah Ukraina Tutup Pipa Pasokan ke Eropa

Harga Minyak Mentah Dunia Turun, Setelah Ukraina Tutup Pipa Pasokan ke Eropa

Whats New
Manulife Aset Manajemen Proyeksi IHSG Tembus 7.600 hingga Akhir 2022

Manulife Aset Manajemen Proyeksi IHSG Tembus 7.600 hingga Akhir 2022

Whats New
Kisah Sukses Yudhi, Bangun Bisnis Gula Semut dari Nol, yang Ternyata 'Kebal' Pandemi

Kisah Sukses Yudhi, Bangun Bisnis Gula Semut dari Nol, yang Ternyata "Kebal" Pandemi

Whats New
[POPULER MONEY] Tarif Ojek Online Naik | Harga Mi Bakal Naik 3 Kali Lipat

[POPULER MONEY] Tarif Ojek Online Naik | Harga Mi Bakal Naik 3 Kali Lipat

Whats New
Kode Bank BTN untuk Keperluan Transfer Antarbank di ATM

Kode Bank BTN untuk Keperluan Transfer Antarbank di ATM

Spend Smart
Cara Cek Saldo BPJS Ketenagakerjaan Online dan Offline dengan Mudah

Cara Cek Saldo BPJS Ketenagakerjaan Online dan Offline dengan Mudah

Spend Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.