Kompas.com - 02/08/2022, 14:52 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Tim Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Eugenia Mardanugraha menyarankan ke pemerintah agar menghapus kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) minyak sawit/CPO.

Dia mengatakan melalui estimasi ekonometrika dalam studinya bertajuk Analisis Dampak Kebijakan Pengendalian Harga Minyak Goreng Bagi Petani Swadaya, pihaknya melakukan sejumlah simulasi untuk mengetahui seberapa besar peningkatan ekspor yang perlu dilakukan, agar tangki penyimpanan dapat segera kosong, kemudian harga tandan buah segar (TBS) petani kembali pulih.

Satu di antaranya menunjukkan besarnya ekspor yang diperlukan untuk meningkatkan harga TBS dari Rp 861 (asumsi harga petani swadaya per 9 Juli) menjadi setara harga pokok penjualan senilai Rp 2.250 per kilogram, butuh peningkatan ekspor sebesar 1.740 persen.

Baca juga: Urai Masalah Minyak Sawit di RI, Asosiasi Desak DMO dan DPO CPO Dihapus

Sementara kajian lapangan ditemukan para petani swadaya di Riau dan Kalimantan Barat mendapati jika harga pokok penjualan ideal TBS adalah Rp 2.000 per kilogram.

Untuk mencapai harga tersebut, diperlukan peningkatan ekspor minimal 200 persen dari tingkat ekspor saat ini (per April 2022).

Dia menilai kemampuan Indonesia meningkatkan ekspor sangat terbuka, karena berdasarkan besaran ekspor bulanan sejak Januari 2014 hingga April tahun ini, diketahui ekspor sawit berada pada interval 1 juta sampai 4,3 juta ton per bulan.

Oleh sebab itu, agar ekspor melaju lancar, dia menyarankan pemerintah mengurai hambatan ekspor.

Baca juga: Mendag Bakal Cabut Kebijakan DMO dan DPO Sawit, asal...

“Kebijakan pengendalian harga minyak goreng jangan sampai mendistorsi pasar, dan berimbas merugikan seluruh pemangku kepentingan dari hulu hingga hilir, juga masyarakat serta petani swadaya. Saat ini biaya-biaya untuk melakukan ekspor CPO masih sangat tinggi,” kata Eugenia dalam Diskusi Virtual ‘Dampak Kebijakan Pengendalian Harga Minyak Goreng Bagi Petani Swadaya’, Senin (1/8/2022).

Menurutnya, jika pungutan ekspor ditetapkan menggunakan harga referensi yang akurat serta adaptif dengan dinamika pasar, dapat mendorong perusahaan untuk meningkatkan ekspor, tentunya dengan terlebih dulu memenuhi kebutuhan di dalam negeri.

Pihaknya berpandangan jika instrumen ini berfungsi baik, maka kebijakan seperti Domestic Market Obligation (DMO), Domestic Price Obligation (DPO), Harga Eceran Tertinggi (HET) serta Flush Out semestinya dihapuskan.

Baca juga: Kapan Kebijakan DMO dan DPO Sawit Dihapus? Ini Kata Kemendag

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Loket Stasiun Sukabumi Dirusak Calon Penumpang, KAI Pastikan Layanan Berjalan Normal

Loket Stasiun Sukabumi Dirusak Calon Penumpang, KAI Pastikan Layanan Berjalan Normal

Whats New
Harga Kebutuhan Pokok Naik Jelang Nataru,  Mulai dari Cabai, Telur hingga Beras

Harga Kebutuhan Pokok Naik Jelang Nataru, Mulai dari Cabai, Telur hingga Beras

Whats New
Liburan Akhir Tahun tapi Dana Enggak Cukup? Simak Penawaran dari Bank Ini

Liburan Akhir Tahun tapi Dana Enggak Cukup? Simak Penawaran dari Bank Ini

Whats New
Akuisisi ASDP ke Penyeberangan Swasta Dinilai Positif untuk Perkuat Layanan

Akuisisi ASDP ke Penyeberangan Swasta Dinilai Positif untuk Perkuat Layanan

Whats New
Simak Nilai Ambang Batas Seleksi PPPK Nakes yang Bakal Lolos

Simak Nilai Ambang Batas Seleksi PPPK Nakes yang Bakal Lolos

Whats New
Ini Tiga Cara Kembalikan Kredibilitas Asuransi di Mata Masyarakat

Ini Tiga Cara Kembalikan Kredibilitas Asuransi di Mata Masyarakat

Whats New
Superindo Gandeng UGM dan Global Food Partners (GFP) Tingkatkan Ketersediaan Telur Bebas Kandang Sekat

Superindo Gandeng UGM dan Global Food Partners (GFP) Tingkatkan Ketersediaan Telur Bebas Kandang Sekat

Whats New
Sri Mulyani Pastikan Anggaran IKN Tak Berubah Meski UU IKN Direvisi

Sri Mulyani Pastikan Anggaran IKN Tak Berubah Meski UU IKN Direvisi

Whats New
Kemenkeu Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI Kuartal IV-2022 Bisa di Bawah 5 Persen

Kemenkeu Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI Kuartal IV-2022 Bisa di Bawah 5 Persen

Whats New
GOTO ARB 10 Kali Berturut-turut, Harga Sahamnya Diperdagangkan Rp 93 per Lembar

GOTO ARB 10 Kali Berturut-turut, Harga Sahamnya Diperdagangkan Rp 93 per Lembar

Whats New
Upaya BCA dan BRI Cegah Kasus Pembobolan Rekening Nasabah Berkedok Penipuan Terulang

Upaya BCA dan BRI Cegah Kasus Pembobolan Rekening Nasabah Berkedok Penipuan Terulang

Whats New
Masih Merah, IHSG Awal Sesi Tinggalkan Level 6.800

Masih Merah, IHSG Awal Sesi Tinggalkan Level 6.800

Whats New
Iuran BPJS Kesehatan Tak Naik hingga 2024, Ini Rincian Tarifnya

Iuran BPJS Kesehatan Tak Naik hingga 2024, Ini Rincian Tarifnya

Earn Smart
Fintech Lending Modalku Catat Produk Pinjaman Khusus Karyawan Tumbuh 600 Persen

Fintech Lending Modalku Catat Produk Pinjaman Khusus Karyawan Tumbuh 600 Persen

Whats New
Sri Mulyani Beberkan Nasib Aset Negara Rp 1.464 Triliun saat Ibu Kota Pindah ke IKN

Sri Mulyani Beberkan Nasib Aset Negara Rp 1.464 Triliun saat Ibu Kota Pindah ke IKN

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.