Beras Bansos Dikubur di Depok, Pengamat Duga akibat Data Penerima Amburadul

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus penemuan beras bantuan sosial (bansos) presiden dikubur di Depok oleh PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) masih menyisakan tanda tanya.

Sebab pemerintah mulai dari Istana Kepresidenan, Kementerian Sosial, hingga Bulog mengelak melakukan kerja sama dengan perusahaan logistik tersebut.

Awalnya, JNE mengaku kepada polisi telah bekerja sama dengan vendor PT DNR untuk mendistribusikan beras bansos presiden ke warga yang namanya terdata dalam daftar penerima bansos.

JNE mengaku beras tersebut dikubur lantaran sudah busuk. JNE juga mengatakan hal itu telah sesuai dengan prosedur pemerintah.

"Kami sudah melalui proses standar operasional penanganan barang yang rusak sesuai dengan perjanjian kerja sama yang telah disepakati dari kedua belah pihak," ujar VP of Marketing JNE Express Eri Palgunadi dalam keterangannya, Minggu (31/7/2022).

Baca juga: Soal Beras Bansos Presiden Dikubur di Depok, JNE: Tidak Ada Pelanggaran

Bantahan Istana hingga Bulog

Pihak Istana Kepresidenan mengaku tak pernah bekerja sama dengan perusahaan logistik JNE untuk mengirimkan sembako bantuan presiden. Hal ini disampaikan salah satu sumber di Istana Kepresidenan terkait dengan temuan sembako bantuan presiden yang dikubur JNE.

"Istana tidak pernah bekerja sama dengan JNE," kata salah satu pejabat Istana di lingkup Sekretariat Presiden, saat dihubungi Kompas.com, Senin (1/8/2022) pagi.

Pejabat yang enggan disebutkan namanya itu menegaskan, semua bantuan sembako dari Presiden dikirimkan langsung ke masyarakat tanpa melalui pihak ketiga.

Baca juga: Jokowi: Swasembada Beras Akan Segera Tercapai

Direktur Perlindungan Korban Bencana Sosial Kemensos RI Mira Riyanti saat diperiksa polisi pada Senin kemarin menegaskan pihaknya tak pernah bekerja sama dengan JNE dalam penyaluran bantuan presiden.

"Yang bersangkutan menerangkan pada intinya Kemensos bekerja sama dengan Bulog dalam rangka penyaluran Bansos berupa beras dari pemerintah," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan, Senin.

Baca juga: Akui Ada Kerusakan Sembako Bantuan Presiden, Bulog Sebut Perantara Sudah Berikan Beras Pengganti

Namun kata Zulpan, pihak Kemensos RI tidak mengetahui soal kerja sama Bulog dengan PT DNR selaku pemenang tender pengadaan paket bansos, dan juga JNE sebagai penyalur ke penerima manfaat.

"Kemensos RI, menurut keterangan yang bersangkutan, tidak mengetahui terkait kerja sama Bulog dengan vendor yaitu PT DNR, apalagi dengan JNE," kata Zulpan.

Bulog juga mengaku tidak bekerja sama dengan JNE tapi telah menunjuk 2 transporter untuk bekerja sama, yaitu PT DNR dan PT Pos Indonesia.

Bansos tersebut pun, kata Bulog, telah tersalurkan sesuai data yang dipegang Bulog dan tidak ada komplain hingga saat ini.

Baca juga: Satgas Pangan Bareskrim Polri Cek Lokasi Temuan Beras Bansos Presiden di Depok

Namun, jika salah satu dari mereka mau melakukan subkontrak, maka tidak jadi masalah bagi Bulog. Sebab, menurutnya, yang terpenting adalah bantuan tersebut sampai ke tangan yang berhak.

"Mau dilaksanakan oleh Gojek (atau JNE) ya boleh-boleh saja. Yang penting sampai kepada sasaran dong," kata Dirut Bulohg Budi Waseso kepada Kompas.com, Selasa (2/8/2022).

"Tapi kan penanggung jawab kepada yang men-sub-kan itu. Kita kontraknya pada si A, nah sudah dia tanggung jawab pada kontrak itu," sambung pria yang kerap disapa Buwas itu.

Diduga data penerima amburadul

Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menduga penguburan beras bansos tersebut akibat data penduduk miskin yang amburadul sehingga menyebabkan jumlah beras bansos berlebih.

"Itu pasti datanya ngaco, kebanyakan, terus dititipkan ke JNE mungkin ya saya enggak tahu. Nah JNE gudangnya juga penuh, maka dikuburlah supaya tidak busuk atau gimana," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Selasa (2/8/2022).

Menurutnya, kasus ini terjadi bukan karena kelalaian pemerintah dalam mengawasi penyaluran bansos hingga sampai ke tangan masyarakat.

Baca juga: Indonesia Ekspor 200.000 Ton Beras, Ini Alasan Menko Airlangga

"Enggak (bukan karena kelalaian pemerintah), maksud saya ujungnya adalah data tadi. Data saat itu amburadul. Saya kan termasuk yang mempertanyakan data di periode itu. Itu pasti karena ngawur datanya," tegas Agus.

Oleh karenanya menurut Agus, untuk mengusut kasus ini maka harus dicari siapa penanggung jawab yang memberikan beras bansos ini ke JNE.

Sebab, ada kemungkinan beras bansos presiden sudah busuk saat diterima oleh JNE sehingga JNE harus mengubur beras tersebut sesuai dengan prosedur.

"Kalau saya perkirakan JNE cuma sebagai yang disuruh ngirim. Nah karena barangnya sudah busuk ya enggak dia kirim. Kalau enggak (dikubur) dia salah nanti," ucapnya.

Baca juga: Pemerintah Bentuk Tim, Cek Temuan Beras Bantuan Presiden yang Dikubur di Depok