Proyek Kereta Cepat Disuntik APBN Rp 4,1 Triliun, Ini Penjelasan KAI

KOMPAS.com – Pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung bakal ditambal dengan kucuran dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Usulan PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2022 sebesar Rp 4,1 triliun telah disetujui Komisi VI DPRI RI.

VP Public Relations KAI Joni Martinus menyampaikan, PMN tersebut akan digunakan untuk memperkuat KAI dalam penyelesaian proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Baca juga: Alasan Proyek Kereta Cepat Pakai APBN: Keuangan Pemegang Saham Macet

Ia menegaskan, dukungan ini sangat penting bagi KAI untuk menjalankan penugasan dari pemerintah yaitu menyelesaikan proyek tersebut melalui PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) di tengah tantangan yang masih dilalui yakni pandemi Covid-19 yang masih belum berakhir.

“KAI menyampaikan terima kasih kepada pemerintah atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan,” ujar Joni Martinus dalam keterangan resminya, Rabu (3/8/2022).

Proyek Kereta Jakarta-Bandung yang awalnya ditargetkan selesai pada 2019, kini molor menjadi tahun 2023. Proyek ini pun mengalami pembengkakan biaya yang berpotensi membebani keuangan negara.

Sesuai proposal dari pemerintah China, mega proyek ini mulanya diperhitungkan membutuhkan biaya Rp 86,5 triliun dan haram menggunakan duit APBN.

Baca juga: Review KA Kertajaya: Jadwal, Harga Tiket, Rute, dan Denah Kursi

Kini biaya proyek menjadi Rp 114,24 triliun alias membengkak Rp 27,09 triliun, dana sebesar itu tentu tak sedikit.

Pihak China Development Bank (CDB) juga sempat meminta pemerintah Indonesia turut menanggung pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung yang digarap PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC).

PT KCIC yang sahamnya dimiliki beberapa BUMN dan konsorsium perusahaan China berharap, kucuran duit APBN melalui skema PMN yang sudah disetujui DPR bisa jadi penyelamat.