Sri Mulyani Sebut Digitalisasi Jadi Upaya Tekan Peluang Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, digitalisasi menjadi upaya untuk menekan potensi praktik korupsi di pemerintahan. Oleh sebab itu, kementerian/lembaga terus didorong untuk melakukan transformasi digital.

Bendahara negara itu mengungkapkan, bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengintsruksikan untuk kementerian/lembaga membangun platform digital untuk mempersempit terjadinya praktik korupsi dan meningkatkkan integritas para pegawai pemerintahan.

"Kesempatan dan peluang untuk terjadinya korupsi di dalam transaksi dapat dikurangi dan dihapuskan, antara lain dengan membangun platform digital. Ini akan mempersempit dan mengurangi kemungkinan terjadinya praktek bisnis yang tidak baik yaitu korupsi atau dalam hal ini terhadap integritas," ujarnya dalam webinar Digitalisasi sebagai Sarana Pencegahan Korupsi, Rabu (3/8/2022).

Baca juga: Sri Mulyani Yakin Ekonomi Indonesia Kuartal II-2022 Tumbuh Lebih dari 5 Persen

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sendiri, kata Sri Mulyani, terus melakukan transformasi digital dalam mengelola keuangan negara. Ia bilang, kementeriannya telah berinvestasi di bidang infrastruktur dan pembangunan sistem digital, serta melakukkan perubahan bisnis proses.

Seperti pada Ditjen Pajak Kemenkeu, yang membuat terobosan dengan coretax administration system dan implementasinya akan dimulai pada Januari 2024. Serta pembuatan sistem electronic filing (e-filing) untuk membantu wajib pajak melakukan kewajiban perpajakannya.

Lalu pada Ditjen Anggaran dan Ditjen Perimbangan Keuangan dibangun sistem digital yang disebut sistem informasi keuangan daerah (SIKD). Sistem ini mengintegrasikan antara sistem kolaborasi perencanaan dan informasi kinerja anggaran (Krisna) dan sistem aplikasi keuangan tingkat instansi (Sakti).

"Sistem ini adalah sistem berbasis digital secara elektronik, agar siklus penganggaran dapat dilakukan secara komprehensif dan konsisten, serta tentu bisa menghindarkan dari pemborosan maupun kompromi terhadap integritas," jelas Sri Mulyani.

Baca juga: Inflasi Juli Tertinggi Sejak 2015, Sri Mulyani: Masih Relatif Moderat

Ia menambahkan, selama pandemi Covid-19 akselerasi digitalisasi memang mengalami peningkatan karena adanya pembatasan aktivitas secara fisik. Maka dari itu, penguatan transformasi digital melalui investasi infrastruktur digital menjadi keharusan yang tidak bisa ditunda.

Menurutnya, selama masa pandemi, pemerintah memutuskan untuk memangkas anggaran seluruh kementerian/lembaga, kecuali yang memiliki fungsi untuk membantu sektor kesehatan dan transformasi digital. Alhasil belanja transformasi digital selama pandemi tidak dipotong, justru malah ditingkatkan.

"Ini merupakan suatu bukti bahwa pemerintah melihat pondasi untuk membangun transformasi digitalisasi melalui investasi infrastruktur digital adalah keharusan, yang tidak dikorbankan hanya karena terjadinya pandemi, justru kita harus akselerasi di dalam investasi," tutup Sri Mulyani.

Baca juga: Di Mana Sri Mulyani Menyimpan Ribuan Triliun Duit Negara?