Menhub Dorong Pelni Tak Bergantung pada Subsidi Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendorong PT Pelni (Persero) tidak hanya bergantung pada subsidi dari pemerintah, tetapi terus melakukan pengembangan usaha.

“Subsidi mestinya hanya sementara. Ketika kita mampu melakukan kegiatan lebih baik, maka sudah bisa menjadi komersial,” kata Budi saat memberikan sambutan dalam Rapat Pimpinan PT Pelni Tahun 2022, Rabu (3/8/2022).

Budi mengaku diberikan amanah oleh Presiden RI Joko Widodo untuk memastikan konektivitas laut terlaksana dengan baik.

Baca juga: Berkat Tol Laut, Harga-harga Komoditas di 9 Daerah Ini Turun Drastis

Adapun sejumlah tantangan yang harus dihadapi di sektor transportasi laut misalnya yaitu harus menjangkau daerah terpencil, disparitas harga, dan lain sebagainya.

“Di sinilah Pelni mendapatkan amanah dari pemerintah melalui penyediaan kapal perintis, tol laut, dan kegiatan lainnya yang harus dapat diandalkan,” ujarnya.

Budi mengatakan, sejumlah upaya transformasi yang harus dilakukan Pelni di antaranya adalah melakukan digitalisasi layanan, mengefisienkan operasional kapal, memetakan dan menyeleksi daerah-daerah yang memiliki potensi untuk dilayani.

"Kemudian melakukan pengelolaan SDM Pelni yang berkarakter agile, memiliki kapasitas dan kompetensi, serta mau berubah menjadi lebih baik," tuturnya.

Lebih lanjut, Budi mengapresiasi Pelni yang telah membantu pemerintah memberikan pelayanan angkutan laut baik penumpang, maupun logistik hingga ke daerah-daerah terpencil.

"Lakukan tugas dengan sepenuh hati yang mampu memberi arti kepada masyarakat. Ke depan, kompetisi semakin ketat. Kalau Pelni tidak efisien satu saat akan ditinggalkan. Untuk itu, lakukan upaya transformasi dengan baik dan sungguh-sungguh," ucap dia.

Baca juga: Pelni Intip Peluang Kenaikan Penumpang Kapal akibat Harga Tiket Pesawat Naik