Energi Panas Bumi Terus Dikembangkan, agar Target Nol Emisi Karbon Cepat Tercapai

JAKARTA, KOMPAS.com -  Pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) diharapkan dapat menggantikan pembangkit listrik energi fosil, demi pencapaian net zero emission (NZE) atau nol emisi karbon di Indonesia. PLTP juga dinilai lebih stabil ketimbang harga bahan bakar fosil yang fluktuatif. 

Hal itu disampaikan Dadan Kusdiana, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, di Jakarta, belum lama ini. Ia menilai panas bumi merupakan salah satu sumber energi terbarukan yang dapat menjadi beban dasar (base load) dalam sistem ketenagalistrikan dengan capacity factor di atas 95 persen.

“PLTP merupakan energi terbarukan yang rendah emisi, tidak terpengaruh cuaca, serta lebih stabil terhadap pengaruh fluktuasi harga bahan bakar fosil,” ujar Dadan melalui keterangannya, Kamis (4/8/2022).

Dalam RUPTL 2021-2030 target pengembangan PLTP sebesar 3.355 Megawatt (MW). Pemerintah aktif melakukan monitoring secara berkala terhadap pembangunan PLTP yang masuk dalam daftar RUPTL.

Baca juga: Pertamina Geothermal Bidik 5 Peluang Bisnis Energi Panas Bumi

Dadan mengungkapkan, PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), bagian dari Subholding Power & New Renewable Energy PT Pertamina (Persero), menjadi salah satu motor pengembangan panas bumi di RI. 

“Kegiatan panas bumi pada prinsipnya merupakan kegiatan yang sangat rendah emisi sehingga dengan 672 Megawatt (MW) kapasitas terpasang yang dioperasikan sendiri oleh PGE secara tidak langsung telah berkontribusi pada pencapaian NZE yang dicanangkan oleh pemerintah,” ujarnya.

Menurut Achmad Yuniarto, Direktur Utama PGE, pihaknya siap ambil bagian dalam peta jalan pengembangan panas bumi hingga 2060. Berdasarkan hasil riset WoodMackenzie, porsi pertumbuhan energi panas bumi pada 2030 akan mencapai hingga 10 persen dari sebelumnya 6 persen pada 2021.

“Mengingat PGE merupakan bagian dari Sub Holding PNRE, pengembangan panas bumi ke depan tentunya kami sesuaikan dengan aspirasi pemegang saham serta Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL),“ kata Yuniarto.

Baca juga: PGE Buka Peluang Kerja Sama Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi

Tantangan pengembangan energi panas bumi

Data Kementerian ESDM menunjukkan, total sumber daya panas bumi di Indonesia mencapai 23,7 GW atau nomor dua setelah Amerika Serikat.

Namun, menurut Dadan, sumberdaya tersebut harus dipastikan dahulu dengan serangkaian kegiatan eksplorasi panas bumi untuk memastikan cadangan terbuktinya sehingga siap untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan dalam waktu yang panjang lebih dari 30 tahun.

Tahapan eksplorasi panas bumi merupakan tahap yang paling memiliki risiko tinggi karena rasio keberhasilan eksplorasinya kurang lebih 50 persen.

"Kegiatan eksplorasi merupakan risiko yang paling tinggi dalam pengembangan panas bumi sehingga dengan government drilling risiko pengembangan panas bumi dapat dikurangi secara signifikan," ujarnya.

Selain eksplorasi, tantangan lain pengembangan energi panas bumi di Indonesia adalah soal lahan. Sebab sebagian area prospek panas bumi berada pada Kawasan hutan konservasi dan Tropical Rainforest Heritage of Sumatera (TRHS).

Tantangan berikutnya adalah efisiensi biaya pengembangan proyek PLTP untuk meningkatkan daya saing harga listrik panas bumi. Saat ini, teknologi EBT semakin murah sehingga proyek PLTP juga harus dapat tetap kompetitif dengan pembangkit EBT lainnya. 

Persoalan lain adalah cadangan panas bumi yang terbukti tidak sesuai dengan perencanaan dan keterbatasan demand listrik setempat. 

“Belum lagi tantangan lain seperti isu sosial dan perizinan. Pada beberapa lokasi proyek PLTP terdapat resistensi masyarakat,” kata Dadan.