Jurus Badan Pangan Nasional Bangun Tata Kelola Industri Gula

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) berkomitmen untuk memperkuat industri gula nasional dengan membangun tata kelola gula nasional melalui regulasi yang tepat serta kolaborasi dengan asosiasi dan pelaku usaha.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan NFA I Gusti Ketut Astawa mengatakan, NFA diberi kewenangan melalui Perpres No.66 Tahun 2021, untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan, seperti stabilisasi harga dan distribusi pangan, penetapan kebutuhan ekspor dan impor pangan, besaran jumlah cadangan pangan pemerintah, serta harga pembelian pemerintah.

Menurutnya, kewenangan ini menjadi pintu masuk bagi NFA untuk berperan aktif melakukan pembenahan tata kelola gula nasional secara in line melalui pola integrasi hulu-hilir yang solid.

Baca juga: Pemilik Wanaartha Life Diduga Terlibat Penggelapan Premi Nasabah

Salah satunya, dengan rumusan kebijakan penetapan harga acuan penjualan dan harga pembelian (HAP) tingkat petani.

Ia juga mengatakan, harga jual gula yang baik di tingkat petani dapat memotivasi petani untuk terus menanam tebu sehingga suplai bahan baku tebu terjaga.

“Saat ini tantangan utama industri gula nasional adalah keterbatasan bahan baku tebu. Tanpa suplai bahan baku yang memadai pabrik tidak bisa beroperasi optimal sehingga menimbulkan produktivitas yang rendah dan inefisiensi,” ujarnya dalam siaran persnya, Kamis (4/8/2022).

Lebih lanjut dia memaparkan, saat ini harga pembelian gula kristal putih di tingkat petani sebesar Rp 11.500 per kilogram. Penetapan tersebut berdasarkan keputusan bersama NFA dengan Kementerian Perdagangan melalui Surat Edaran No. 6 Tahun 2022.

Sedangkan, harga acuan penjualan gula kemasan sebesar Rp 13.500 per kilogram dan harga acuan penjualan gula kemasan di wilayah Indonesia Timur sebesar Rp 14.500 per kilogram.

Baca juga: OJK: Moratorium Izin Fintech P2P Lending Masih Berlaku, Cegah Pinjol Ilegal Bermunculan

Di samping penetapan regulasi yang tepat, menurut Ketut Astawa, pembenahan tata kelola gula nasional tidak akan berjalan tanpa dukungan dan kolaborasi berbagai stakeholder, khususnya kelompok asosiasi.

“Untuk komoditas gula, Asosiasi Gula Indonesia (AGI) menjadi mitra strategis dalam memberikan masukan kebijakan terkait gula nasional,” ujarnya.

Ia berharap, AGI bersama-sama NFA dapat berkolaborasi menjadi penghubung antar stakeholder guna merumuskan solusi bagi perbaikan industri gula nasional, dari mulai perumusan harga acuan hingga pembenahan on farm dan off farm.

Sementara itu, Kepala NFA Arief Prasetyo Adi, mengatakan, peran Asosiasi dalam tata kelola gula nasional sangat penting. Ia berpesan agar Asosiasi dapat turut mendorong kolaborasi antara pabrik gula (PG) BUMN dan swasta.

“Saat ini adalah eranya kolaborasi bukan persaingan yang dampaknya kerap mematikan salah satu pihak. Kolaborasi antara PG BUMN dan swasta sangat penting, apalagi di tengah keterbatasan bahan baku tebu yang masih terjadi. Sudah saatnya kita semua hand in hand saling bersinergi,” ujarnya.

Baca juga: Paruh Pertama 2022, PLN Sudah Salurkan 511.892 MWh Listrik Hijau

Ia menambahkan, PG BUMN dan swasta dapat saling berkolaborasi khususnya dalam mendorong perluasan lahan tebu baru sekaligus menumbuhkan minat masyarakat menanam tebu. NFA siap mendukung instrument regulasi yang dibutuhkan, sehingga kita bisa sama-sama menyelamatkan dan memperkuat industri gula nasional.

Berdasarkan data AGI, di wilayah Jawa Timur saat ini terdapat 30 pabrik gula yang beroperasi, dengan total kapasitas 143.350 ton cane per day (TCD). Teridiri dari 7 PG PTPN, 4 PG milik ID FOOD, dan 4 PG swasta. Jumlah tersebut adalah yang terbanyak di antara provinsi lainnya.