Kompas.com - 04/08/2022, 18:59 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa Hukum JNE, Hotman Paris Hutapea mengatakan perusahaan bergerak di bidang logistik ini tidak melakukan penimbunan beras bantuan sosial (bansos) dari pemerintah ke lahan di Lapangan KSU, Sukmajaya, Depok.

Hal ini menjawab tudingan yang ditujukan kepada JNE dengan dugaan telah menimbun beras yang telah rusak tersebut.

"Bukan menimbun, tetapi membuang beras yang rusak. Jadi yang dibuang itu beras JNE bukan beras bansos. Beras bansos yang rusak itu sudah diganti oleh Bulog dan sudah dibagikan kepada masyarakat," ujarnya di Jakarta, Kamis (4/8/2022).

Baca juga: Soal Beras Bansos Presiden Dikubur di Depok, JNE: Tidak Ada Pelanggaran

Hotman kembali menjelaskan, posisi JNE hanya sebagai penyalur beras bansos yang ditunjuk dan telah bekerja sama dengan PT Storesend Elogistics Indonesia (SSI) sebagai mitra pemerintah dalam penyediaan beras.

Adapun kerja sama keduanya dalam penyaluran beras bansos ini dimulai pada April 2020. Sebanyak 6.119 ton beras tersebut diterima oleh JNE untuk disalurkan ke 11 kecamatan yang ada di Depok.

Namun, terdapat kerusakan sebanyak 3,4 ton beras. Pada akhirnya, pihak JNE memutuskan membuang beras rusak itu di lahan KSU yang diklaim milik Rudi Sarmin. Hotman bilang, JNE sendiri telah meminta izin kepada Rudi Sarmin untuk membuang beras. Rudi pun mengizinkan.

Baca juga: Penjelasan Bulog soal Temuan Beras Bansos Presiden Ditimbun di Depok

"Jadi ada beras bansos yang rusak 3,4 ton. Pihak JNE ini mulai dari Mei 2020 (pelaksanaan penyaluran) memutuskan untuk menaruh beras rusak itu di gudang milik JNE. Kemudian, 21 November 2021, JNE putuskan untuk membuangnya. Jadi ini beras JNE, bukan beras banpres lagi. Beras banpres 3,4 ton yang rusak sudah diganti dan sudah diterima oleh masyarakat KPM (Keluarga Penerima Manfaat)," ujar Hotman.

Lebih lanjut kata Hotman, tindakan serta keputusan yang dilakukan oleh JNE sudah sesuai standar operasional prosedur (SOP). Perkara munculnya JNE menimbun beras bansos hingga rusak ini, kata Hotman, berawal dari sengketa tanah.

"Ini murni perkara perdata, soal sengketa tanah. Si pemilik lahan yang katanya milik R ini lagi bermasalah dengan pemilik lahan lainnya. JNE ini kan di sini cuma meminta izin kepada pemilik lahan si R ini untuk menguburkan beras banpres itu di situ. JNE ini kan bukan untuk menguasai lahan tapi cuma ingin membuang beras rusak itu. Si R ini sampai menyewa excavator untuk menggali lahan yang jadi tempat pembuangan beras rusak itu. Karena ada tulisan banpres di beras itu, nah dia (Rudi Sarmin) munculkan berita ini agar dia bisa mempertahankan lahan itu," kata Hotman.

Baca juga: Jurus Badan Pangan Nasional Bangun Tata Kelola Industri Gula

Adapun kerugian dari beras bansos yang rusak tersebut sebesar Rp 37 juta dan telah diganti oleh JNE.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Spend Smart
 Harga Minyak WTI Turun di Bawah 90 Dollar AS Per Barrel, Terendah dalam 6 Bulan

Harga Minyak WTI Turun di Bawah 90 Dollar AS Per Barrel, Terendah dalam 6 Bulan

Whats New
Jelang 'BUMN Legal Summit 2022', Kementerian BUMN Edukasi Mahasiswa Hukum

Jelang "BUMN Legal Summit 2022", Kementerian BUMN Edukasi Mahasiswa Hukum

Whats New
Transformasi Erajaya, dari Jualan Ponsel, Kini Fokus Jadi 'Lifestyle Smart Retailer' Terbesar di Asteng

Transformasi Erajaya, dari Jualan Ponsel, Kini Fokus Jadi "Lifestyle Smart Retailer" Terbesar di Asteng

Whats New
Ketidakpastian Global Tidak Buat Warren Buffett Berhenti Borong Saham-saham Ini

Ketidakpastian Global Tidak Buat Warren Buffett Berhenti Borong Saham-saham Ini

Whats New
Kementerian PUPR Terima Anggaran Rp 125,2 Triliun, Ini Agenda Kerjanya

Kementerian PUPR Terima Anggaran Rp 125,2 Triliun, Ini Agenda Kerjanya

Whats New
Menhub Minta Maskapai Tak Kenakan Tarif Tinggi Tiket Pesawat

Menhub Minta Maskapai Tak Kenakan Tarif Tinggi Tiket Pesawat

Whats New
[POPULER MONEY] Token ASIX Anang Tak Masuk Kripto Terdaftar | Jokowi: Fundamental Ekonomi RI Baik

[POPULER MONEY] Token ASIX Anang Tak Masuk Kripto Terdaftar | Jokowi: Fundamental Ekonomi RI Baik

Whats New
Target Pendapatan Negara 2023 Dipatok Rp 2.443,6 Triliun, Paling Besar dari Perpajakan

Target Pendapatan Negara 2023 Dipatok Rp 2.443,6 Triliun, Paling Besar dari Perpajakan

Whats New
Token Tadpole Finance Resmi Jadi Aset Kripto Terdaftar di Bappebti

Token Tadpole Finance Resmi Jadi Aset Kripto Terdaftar di Bappebti

Rilis
Genjot Pemulihan Ekonomi Nasional, Puan Minta Pemerintah Pertajam Insentif Pajak

Genjot Pemulihan Ekonomi Nasional, Puan Minta Pemerintah Pertajam Insentif Pajak

Whats New
Hadapi Ancaman Resesi Global, Wakil Ketua MPR: RI Termasuk Negara yang Fundamental Perekonomiannya Kuat

Hadapi Ancaman Resesi Global, Wakil Ketua MPR: RI Termasuk Negara yang Fundamental Perekonomiannya Kuat

Whats New
APBN 2023 Lebih Banyak Dikucurkan Buat Infrastruktur, Pendidikan, hingga Bansos

APBN 2023 Lebih Banyak Dikucurkan Buat Infrastruktur, Pendidikan, hingga Bansos

Whats New
Perumnas Gandeng IPB Sediakan Hunian Bagi Tenaga Pendidik

Perumnas Gandeng IPB Sediakan Hunian Bagi Tenaga Pendidik

Rilis
Kode Bank BCA Syariah dan Bank Lain untuk Keperluan Transfer Beda Bank

Kode Bank BCA Syariah dan Bank Lain untuk Keperluan Transfer Beda Bank

Spend Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.