Pemerintah Diminta Tak Perlu Tanggung Pembengkakan Biaya Proyek Kereta Cepat

Kompas.com - 05/08/2022, 14:50 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VI DPR RI Amin AK meminta pemerintah tidak perlu menanggung pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Ia menolak penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai beban pembengkakan biaya dari proyek infrastruktur kerja sama BUMN Indonesia dan China itu.

"Jangan terjebak mau menggelontorkan dana APBN untuk menanggung pembengkakan biaya," ucapnya dalam siaran pers, Jumat (5/8/2022).

Baca juga: Rangkaian Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dikirim ke Indonesia, Menhub: Tes Dinamis Ditargetkan November

Amin menilai ada sejumlah kejanggalan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sejak proposal proyek disampaikan China pada pertengahan Agustus 2015. China ketika itu, menawarkan biaya proyek yang lebih murah dibanding Jepang dan menjanjikan proyek dikerjakan secara business to business (B2B) tanpa perlu jaminan pemerintah.

Seiring pembangunan proyek berjalan, justru membuat Pemerintah Indonesia terjebak pada dilema. Apabila proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini tetap dilanjutkan maka risiko beban utang yang makin besar.

Begitu pula keputusan menghentikan proyek, risikonya mangkrak namun tetap membayar utang yang sudah terlanjur berjalan. Politisi dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai untuk menghentikan proyek tersebut juga sulit.

Selain karena sudah terlanjur menggunakan dana sangat besar, pengerjaan proyek ini sudah melebihi 80 persen.

Baca juga: Ketika Erick Thohir Bandingkan Bengkak Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Vs MRT Jakarta...


"Sejak awal studi kelayakan dilakukan pihak China sangat aneh jika mereka tidak mampu mendeteksi potensi pembengkakan biaya tersebut," ujar Amin.

"Apakah ini karena kredibilitas dan kualitas studi kelayakan yang rendah atau sebuah jebakan agar proyek rugi tersebut tetap berjalan," pungkasnya.

Sebelumnya, pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung bakal ditambal dengan kucuran dana dari Kas Negara. Usulan PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2022 sebesar Rp 4,1 triliun telah disetujui Komisi VI DPRI RI.

VP Public Relations KAI Joni Martinus menyampaikan, PMN tersebut akan digunakan untuk memperkuat KAI dalam penyelesaian proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Proyek Kereta Jakarta-Bandung yang awalnya ditargetkan selesai pada 2019, kini molor menjadi tahun 2023.

Proyek ini pun mengalami pembengkakan biaya yang berpotensi membebani keuangan negara. Sesuai proposal dari Pemerintah China, mega proyek ini mulanya diperhitungkan membutuhkan biaya Rp 86,5 triliun dan haram menggunakan duit APBN. Kini biaya proyek menjadi Rp 114,24 triliun alias membengkak Rp 27,09 triliun, dana sebesar itu tentu tak sedikit.

Baca juga: KAI: Waktu Tempuh Jakarta-Bandung dengan Kereta Cepat 36-45 Menit

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.