Integritas di BUMN

KORUPSI bukan kejahatan biasa. Korupsi adalah kejahatan luar biasa. Seharusnya frase itu memengaruhi penyikapan kita terhadap korupsi.

Karenanya, upaya-upaya yang dilakukan di segala lini dengan tujuan melawan korupsi seharusnya juga merupakan upaya yang dikategorikan sebagai upaya luar biasa (extraordinary efforts).

Salah satunya, upaya preventif menanamkan nilai-nilai integritas. Penanaman nilai-nilai integritas ini tentunya ditujukan untuk semua kalangan, termasuk insan BUMN.

Pentingnya integritas di BUMN

BUMN merupakan entitas strategis di tanah air ini. Selain berperan sebagai salah satu pelaku ekonomi nasional dengan aset hampir Rp 9.000-an triliun, BUMN juga berfungsi sebagai agen pembangunan.

Terkait peran BUMN ini, dalam tataran teknisnya terdapat lima program prioritas Kementerian BUMN sebagai pembina BUMN yang dicanangkan Menteri BUMN Erick Thohir sejak awal kepemimpinannya.

Pertama, BUMN harus memiliki nilai ekonomi dan sosial untuk Indonesia. Dalam lingkup ini, BUMN diharapkan berperan serta meningkatkan nilai ekonomi dan dampak sosial terutama di bidang ketahanan pangan, energi dan kesehatan.

Kedua, inovasi model bisnis. BUMN harus melakukan restrukturisasi model bisnis melalui pembangunan ekosistem, kerja sama, perkembangan kebutuhan stakeholders dan fokus pada core business.

Ketiga, kepemimpinan teknologi. BUMN harus memimpin secara global dalam teknologi strategis dan melembagakan kapabilitas digital seperti data management, advanced management, big data, artificial intelegence dan lain-lain.

Keempat, peningkatan investasi. BUMN harus mengoptimalkan nilai aset dan menciptakan ekosistem investasi yang sehat.

Kelima, pengembangan talenta. Dalam pengembangan talenta, BUMN mengedukasi dan melatih tenaga kerja, mengembangkan SDM berkualitas untuk Indonesia, profesionalisasi tata kelola dan sistem seleksi SDM.

Dalam mengemban tugas korporasi sekaligus “tugas negara” tersebut, nilai integritas pastinya menjadi prasyarat penting bagi insan BUMN.

Ibaratnya mau menjalankan mobil, integritas dapat diibaratkan sebagai “Surat Izin Mengemudi” (SIM).

Tanpa integritas, “mobil” itu memang tetap bisa jalan, namun tidak dikemudikan oleh orang yang memenuhi syarat sesuai ketentuan (eligible).

Seseorang yang tidak punya SIM, menunjukkan ia tidak punya kemampuan yang meyakinkan untuk memanfaatkan fungsi-fungsi yang ada di mobil tersebut, dan terbuka peluang melanggar rambu lalu lintas.

Bahkan sang pengemudi mobil yang tidak mematuhi aturan tersebut berpotensi tertangkap razia polisi lalu lintas.

Definisi integritas dapat ditemui dalam kamus kompetensi perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam kamus tersebut, integritas dimaknai bertindak secara konsisten antara yang dikatakan dengan tingkah laku sesuai nilai-nilai yang dianut (nilai-nilai dapat berasal dari nilai kode etik di tempat dia bekerja, nilai masyarakat atau nilai moral pribadi).

Sebagai contoh, bilamana seseorang menyatakan dirinya jujur, maka itu pastinya tercermin dalam perkataan, tingkah laku, perbuatan atau perasaannya.

Nilai integritas yang ia miliki akan menjaganya untuk selalu jujur, meskipun tidak ada orang yang melihat perbuatan jujurnya itu.

Nilai-nilai integritas

KPK merilis sembilan nilai integritas yang bisa mencegah terjadinya tindak korupsi. Kesembilan nilai tersebut adalah jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani dan adil.

Kita elaborasi masing-masing nilai integritas tersebut.

Pertama, jujur. Jujur adalah sikap berkata/bersikap sebenar-benarnya, tidak berbohong, tidak curang dan tulus-ikhlas.

Seseorang yang jujur tidak pernah korupsi, karena tahu tindakan tersebut bentuk kebohongan dan kejahatan. Orang yang berintegritas jujur selalu berpegang pada prinsip yang diyakininya benar.

Kedua, tanggung jawab. Seseorang yang bertanggung jawab adalah orang yang amanah, berani mengakui kesalahannya, amanah, dan dapat diandalkan.