Buruh Tembakau Surati Jokowi, Memohon Revisi Aturan Pengendalian Rokok Dihentikan

Kompas.com - 08/08/2022, 15:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) telah bersurat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Para buruh tembakau ini memohon agar pemerintah menghentikan segala bentuk proses penyusunan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (PP 109/2012).

Usulan revisi ini, di antaranya, mengandung klausul pembesaran gambar peringatan kesehatan dari 40 persen menjadi 90 persen, larangan total iklan rokok, dan lainnya. Revisi PP 109/2012 dinilai akan mengancam keberlangsungan kerja dan penghasilan para anggota buruh tembakau yang bergantung pada industri hasil tembakau (IHT).

"Semoga Bapak Presiden bisa melindungi kami dengan segera menghentikan rencana revisi PP 109/2012. Kami juga berharap proses penyusunan regulasi yang berkaitan dengan industri hasil tembakau dapat dilakukan secara adil dan transparan," ujar Ketua Umum FSP RTMM-SPSI Sudarto dalam keterangan tertulis, Senin (8/8/2022).

Baca juga: Revisi Aturan Pengendalian Rokok Dinilai Tidak Transparan

Sudarto menambahkan, rencana revisi PP 109/2012 tidak memikirkan dampak negatif bagi para pekerja di ekosistem IHT. Dari total 227.579 orang pekerja yang tergabung dalam FSP RTMM-SPSI, sebanyak 143.690 adalah pekerja di IHT. Mayoritas para pekerja berasal dari segmen sigaret kretek tangan.

Oleh karena itu, FSP RTMM-SPSI terus memohon perlindungan kepada pemerintah agar menjaga keberlangsungan IHT. Sebagai sektor padat karya, IHT telah menyerap tenaga kerja 6 juta penduduk Indonesia dari hulu hingga ke hilir.

"Faktanya, sampai saat ini tidak ada upaya nyata untuk menyediakan pengganti lapangan kerja yang nilai upahnya sama dengan IHT. Pimpinan Pusat FSP RTMM-SPSI mewakili pimpinan daerah di 15 provinsi, pimpinan cabang di 56 kabupaten/kota, dan pimpinan unit kerja di 456 perusahaan di seluruh Indonesia, akan terus memperjuangkan nasib para anggota kami," ungkapnya.

Lebih lanjut kata dia, FSP RTMM-SPSI tidak anti regulasi. Serikat pekerja ini paham bahwa regulasi berguna bagi peningkatan kualitas kesehatan dan sumber daya manusia. Akan tetapi, regulasi yang disusun seharusnya adil dan transparan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Buruh tembakau juga mengingatkan agar pemerintah bebas dari intervensi pihak manapun dalam membuat peraturan yang menyangkut kehidupan masyarakat banyak.

Baca juga: Celah Struktur CHT Bikin Pabrik Rokok Asing Bayar Tarif Cukai Murah, Ini Saran Pakar

Portal resmi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mengumumkan bahwa pada 27 Juli 2022 telah diselenggarakan uji publik atau sosialisasi revisi PP 109/2012. Sudarto mengatakan uji publik tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum.

Lantaran FSP RTMM-SPSI tidak pernah dilibatkan dalam perumusan revisi aturan tersebut dan bahkan tidak diundang pada forum uji publik digelar oleh Kemenko PMK. Padahal, kata Sudarto, FSP RTMM-SPSI sebagai pihak yang berkaitan langsung dengan industri hasil tembakau, seharusnya dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan apa pun yang menyangkut IHT.

Perlakuan diskriminatif yang diterima FSP RTMM-SPSI juga memperkuat adanya indikasi intervensi dari kelompok-kelompok yang mengatasnamakan kesehatan. Pasalnya, para pendukung revisi ini telah memiliki rancangan revisi PP 109/2012, dan bahkan bisa bergabung untuk menghadiri uji publik secara daring maupun luring.

Upaya intervensi ini akan menekan keberlangsungan dan pertumbuhan IHT yang merupakan sawah ladang ratusan ribu anggota FSP RTMM-SPSI.

"Kami adalah pihak terdampak namun malah tidak dilibatkan dalam proses penyusunan pengendalian kebijakan di IHT. Sejauh ini, kami lebih sering dianggap sebagai pelengkap dan penderita yang harus menerima apapun dampak regulasi yang dibuat bagi hidup dan penghidupan kami. Padahal, kami adalah warga negara Indonesia yang membayar pajak dan ikut memberikan sumbangan bagi pendapatan negara melalui cukai dan pajak rokok maupun makanan serta minuman," ungkap Sudarto.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jelang Tenggat Waktu, OJK Sebut 2 Bank Belum Penuhi Modal Inti Rp 3 Triliun

Jelang Tenggat Waktu, OJK Sebut 2 Bank Belum Penuhi Modal Inti Rp 3 Triliun

Whats New
Hari Terakhir Pendaftaran, Ini Cara Cek Kuota Rekrutmen Bersama BUMN 2022

Hari Terakhir Pendaftaran, Ini Cara Cek Kuota Rekrutmen Bersama BUMN 2022

Whats New
Sepanjang November 2022, OJK Beri 5 Izin Usaha untuk Perusahaan Pergadaian

Sepanjang November 2022, OJK Beri 5 Izin Usaha untuk Perusahaan Pergadaian

Whats New
Harga Emas Hari Ini di Pegadaian Anjlok Tajam, Ini Rincian Lengkapnya

Harga Emas Hari Ini di Pegadaian Anjlok Tajam, Ini Rincian Lengkapnya

Spend Smart
Stabil di Harga Rp 984.000 per Gram, Simak Rincian Harga Emas Antam Hari Ini

Stabil di Harga Rp 984.000 per Gram, Simak Rincian Harga Emas Antam Hari Ini

Whats New
Antisipasi Krisis 2023, Erick Thohir: BUMN Siap Jadi Pembeli Siaga Bahan Pangan Pokok

Antisipasi Krisis 2023, Erick Thohir: BUMN Siap Jadi Pembeli Siaga Bahan Pangan Pokok

Whats New
Banyak Perusahaan Belum Melantai di Bursa Efek, Kadin: Kurang Pengetahuan Pasar Modal dan IPO

Banyak Perusahaan Belum Melantai di Bursa Efek, Kadin: Kurang Pengetahuan Pasar Modal dan IPO

Whats New
Lowongan Kerja BUMN Konstruksi untuk S1 Fresh Graduate, Ini Syaratnya

Lowongan Kerja BUMN Konstruksi untuk S1 Fresh Graduate, Ini Syaratnya

Whats New
Teken MoU dengan BEI, Kadin Ajak Anggotanya dan UMKM Tambah Modal Lewat IPO

Teken MoU dengan BEI, Kadin Ajak Anggotanya dan UMKM Tambah Modal Lewat IPO

Rilis
Menebak Arah Inovasi Produk Asuransi Jiwa Pasca-Pandemi

Menebak Arah Inovasi Produk Asuransi Jiwa Pasca-Pandemi

Whats New
Srikandi BUMN Apresiasi Posko Kesehatan Pertamina di Cianjur

Srikandi BUMN Apresiasi Posko Kesehatan Pertamina di Cianjur

Whats New
Dibayangi Kekhawatiran Ekonomi Global, Harga Minyak Dunia Anjlok 4 Persen di Bawah 80 Dollar AS Per Barrel

Dibayangi Kekhawatiran Ekonomi Global, Harga Minyak Dunia Anjlok 4 Persen di Bawah 80 Dollar AS Per Barrel

Whats New
Izin Usaha Dicabut, Wanaartha Life Punya Tanggungan Rp 15,84 Triliun

Izin Usaha Dicabut, Wanaartha Life Punya Tanggungan Rp 15,84 Triliun

Whats New
Tekanan Terhadap IHSG Diproyeksi Berlanjut, Cermati Saham-saham Ini

Tekanan Terhadap IHSG Diproyeksi Berlanjut, Cermati Saham-saham Ini

Whats New
Harga Sahamnya Terus Ambles, GOTO Bakal Gelar Public Expose Insidentil

Harga Sahamnya Terus Ambles, GOTO Bakal Gelar Public Expose Insidentil

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.