JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, lonjakan harga komoditas yang terjadi saat ini diperkirakan akan melemah di 2023. Oleh sebab itu, pemerintah akan mengantisipasi penurunan harga komoditas dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023.
"Untuk pendapatan negara tahun depan memang ini menjadi salah satu yang perlu untuk kami perhatikan karena tahun ini windfall profit yang berasal dari komoditas sangat tinggi," ujarnya dalam konferensi pers usai sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/8/2022).
Baca juga: Harga Komoditas Naik, Sri Mulyani Yakin PNBP Sumber Daya Alam Lampaui Target
Seperti diketahui, kenaikan harga komoditas pada tahun ini memberikan keuntungan bagi penerimaan negara. Pemerintah bahkan menargetkan pendapatan perpajakan dari windfall komoditas bisa mencapai Rp 327,9 triliun di sepanjang 2022.
Nilai itu terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp 279 triliun dan pendapatan bea cukai, khususnya bea keluar dari komoditas seperti CPO, sebesar Rp 48,9 triliun.
"Tapi ini mungkin tidak akan berulang atau tidak akan setinggi ini untuk tahun depan," kata dia.
Baca juga: Pemulihan Ekonomi Dibayang-bayangi Mahalnya Harga Komoditas, Termasuk Minyak Goreng
Ia mengatakan, proyeksi penurunan harga komoditas itu sejalan dengan perkiraan penurunan harga di pasar global. Seperti, harga minyak mentah yang pada tahun ini diproyeksi bisa mencapai 95-100 dollar AS per barrel, namun di 2023 diperkirakan melemah ke level 90 dollar AS per barrel.
Selain itu, komoditas batu bara yang diproyeksi harganya bisa mencapai 244 dollar AS per ton, namun diperkirakan harganya melemah menjadi 200 dollar AS per ton pada tahun depan.
Begitu pula dengan CPO yang diperkirakan mencapai 1.350 dollar AS per ton pada tahun ini, namun diyakini pada 2023 harganya akan turun menjadi di bawah 1.000 dollar AS per ton.
Baca juga: Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,44 Persen, Sri Mulyani: RI Terbukti Tangguh Hadapi Gejolak Global
Oleh sebab itu, pemerintah perlu mewaspadai dampak penurunan harga komoditas terhadap penerimaan negara di tahun depan. Terlebih, pemerintah harus merealisasikan defisit APBN 2023 di bawah 3 persen produk domestik bruto (PDB).
"Jadi tentu ini semuanya harus dipertimbangkan dalam mengestimasi penerimaan negara tahun depan," ucap Sri Mulyani.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.