Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

APBN 2023: Tak Ada Lagi Alokasi Covid-19, BBM hingga Listrik Masih Disubsidi

Kompas.com - 09/08/2022, 11:16 WIB
Yohana Artha Uly,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah tidak lagi mengalokasikan anggaran kesehatan untuk penanganan Covid-19 pada APBN 2023. Hal itu sejalan dengan semakin membaiknya penanganan Covid-19 di tanah air.

Meski demikian, pemerintah akan tetap mengalokasikan anggaran kesehatan yang reguler yakni sedikitnya 5 persen dari belanja negara. Pada tahun depan anggaran kesehatan ditetapkan sebesar Rp 168,4 triliun, naik dari tahun ini yang sebesar Rp 133 triliun.

"Anggaran kesehatan tidak lagi memberikan alokasi khusus untuk pandemi, namun anggaran kesehatan yang reguler akan naik ke Rp 168,4 triliun. Ini untuk memperkuat sistem kesehatan di Indonesia," ujarnya dalam konferensi pers usai sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/8/2022).

Baca juga: Jokowi Minta Sri Mulyani Bikin Stress Test APBN Hadapi Gejolak Ekonomi Global

Sebagai informasi, pemerintah mengalokasikan anggaran penanganan Covid-19 dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) tahun ini sebesar Rp 455,62 triliun. Namun hingga 22 Juli 2022 realisasinya baru Rp 146,7 triliun atau 32,2 persen dari pagu anggaran.

Di sisi lain, pemerintah memastikan tetap mengalokasikan anggaran subsidi dan kompensasi energi untuk bahan bakar minyak (BBM) hingga listrik pada 2023.

Sri Mulyani tak merinci berapa besaran anggarannya, sebab akan disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada nota keuangan 2022 di 16 Agustus 2022. Namun, ia memastikan nilainya akan tetap besar.

"Subsidi dan kompensasi yang tahun ini diperkirakan mencapai Rp 502 triliun, tahun depan juga masih akan sangat besar, yang nanti angka finalnya akan disampaikan oleh Bapak Presiden," ungkapnya.

Menurut Bendahara Negara itu, lewat alokasi subsidi dan kompensasi energi itu, pemerintah berupaya menjaga harga-harga bisa stabil di tengah gejolak ekonomi global.

"Artinya tahun depan untuk beberapa subsidi dari beberapa barang yang diatur pemerintah masih akan dicoba untuk distabilkan dan dengan konsekuensi (anggaran) subsidi yang meningkat," kata dia.

Baca juga: Erick Thohir Beberkan Alasan Pemerintah Ngotot Pakai APBN untuk Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Prioritas untuk IKN hingga Pemilu

Sri Mulyani menambahkan, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dan pemilihan umum (Pemilu) akan menjadi bagian dari program prioritas nasional pada APBN 2023. Di samping itu, pemerintah tetap memperioritaskan pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta pembangunan infrastruktur.

Pemerintah pun akan menggunakan belanja pusat maupun daerah untuk mendukung berbagai program prioritas nasional.

"Prioritas nasional tahun depan adalah SDM tetap menjadi prioritas utama, kemudian pembangunan infrastruktur, termasuk IKN dalam hal ini, dan juga penyelenggaraan pemilu yang harus mendapatkan prioritas dari sisi penganggarannya," ujarnya.

Terkait proyek infrastruktur, Sri Mulyani bilang, Jokowi meminta untuk proyek-proyek yang dikerjakan tersebut bisa rampung pada 2024 mendatang.

"Instruksi Bapak Presiden sebelumnya adalah untuk menyelesaikan proyek. Jadi jangan sampai ada proyek baru yang kemudian tidak selesai pada 2024 dan untuk mendukung tahapan Pemilu," pungkasnya.

Baca juga: Jokowi Minta APBN 2023 Kredibel dan Sehat untuk Hadapi Gejolak Ekonomi Global

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Whats New
Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Whats New
Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Whats New
Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Whats New
Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Rilis
IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

Whats New
Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Whats New
Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Whats New
Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Whats New
Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Whats New
Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Whats New
4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

Spend Smart
Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com