APBN 2023: Tak Ada Lagi Alokasi Covid-19, BBM hingga Listrik Masih Disubsidi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah tidak lagi mengalokasikan anggaran kesehatan untuk penanganan Covid-19 pada APBN 2023. Hal itu sejalan dengan semakin membaiknya penanganan Covid-19 di tanah air.

Meski demikian, pemerintah akan tetap mengalokasikan anggaran kesehatan yang reguler yakni sedikitnya 5 persen dari belanja negara. Pada tahun depan anggaran kesehatan ditetapkan sebesar Rp 168,4 triliun, naik dari tahun ini yang sebesar Rp 133 triliun.

"Anggaran kesehatan tidak lagi memberikan alokasi khusus untuk pandemi, namun anggaran kesehatan yang reguler akan naik ke Rp 168,4 triliun. Ini untuk memperkuat sistem kesehatan di Indonesia," ujarnya dalam konferensi pers usai sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/8/2022).

Baca juga: Jokowi Minta Sri Mulyani Bikin Stress Test APBN Hadapi Gejolak Ekonomi Global

Sebagai informasi, pemerintah mengalokasikan anggaran penanganan Covid-19 dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) tahun ini sebesar Rp 455,62 triliun. Namun hingga 22 Juli 2022 realisasinya baru Rp 146,7 triliun atau 32,2 persen dari pagu anggaran.

Di sisi lain, pemerintah memastikan tetap mengalokasikan anggaran subsidi dan kompensasi energi untuk bahan bakar minyak (BBM) hingga listrik pada 2023.

Sri Mulyani tak merinci berapa besaran anggarannya, sebab akan disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada nota keuangan 2022 di 16 Agustus 2022. Namun, ia memastikan nilainya akan tetap besar.

"Subsidi dan kompensasi yang tahun ini diperkirakan mencapai Rp 502 triliun, tahun depan juga masih akan sangat besar, yang nanti angka finalnya akan disampaikan oleh Bapak Presiden," ungkapnya.

Menurut Bendahara Negara itu, lewat alokasi subsidi dan kompensasi energi itu, pemerintah berupaya menjaga harga-harga bisa stabil di tengah gejolak ekonomi global.

"Artinya tahun depan untuk beberapa subsidi dari beberapa barang yang diatur pemerintah masih akan dicoba untuk distabilkan dan dengan konsekuensi (anggaran) subsidi yang meningkat," kata dia.

Baca juga: Erick Thohir Beberkan Alasan Pemerintah Ngotot Pakai APBN untuk Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Prioritas untuk IKN hingga Pemilu

Sri Mulyani menambahkan, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dan pemilihan umum (Pemilu) akan menjadi bagian dari program prioritas nasional pada APBN 2023. Di samping itu, pemerintah tetap memperioritaskan pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta pembangunan infrastruktur.

Pemerintah pun akan menggunakan belanja pusat maupun daerah untuk mendukung berbagai program prioritas nasional.

"Prioritas nasional tahun depan adalah SDM tetap menjadi prioritas utama, kemudian pembangunan infrastruktur, termasuk IKN dalam hal ini, dan juga penyelenggaraan pemilu yang harus mendapatkan prioritas dari sisi penganggarannya," ujarnya.

Terkait proyek infrastruktur, Sri Mulyani bilang, Jokowi meminta untuk proyek-proyek yang dikerjakan tersebut bisa rampung pada 2024 mendatang.

"Instruksi Bapak Presiden sebelumnya adalah untuk menyelesaikan proyek. Jadi jangan sampai ada proyek baru yang kemudian tidak selesai pada 2024 dan untuk mendukung tahapan Pemilu," pungkasnya.

Baca juga: Jokowi Minta APBN 2023 Kredibel dan Sehat untuk Hadapi Gejolak Ekonomi Global