Pendamping Sosial Dinilai Perlu Beralih Status Jadi PPPK

Kompas.com - 10/08/2022, 14:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf mendukung upaya Kementerian Sosial (Kemensos) mengusulkan pendamping sosial beralih status menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) kepada Kementerian PANRB.

Usulan tersebut disampaikan Bukhori dalam acara peningkatan kapasitas pilar sosial di Kota Salatiga, Jawa Tengah, baru-baru ini. Pasalnya ia menilai, para pendamping sosial yang telah bekerja secara profesional dan berdedikasi tinggi layak mendapatkan penghargaan, mengingat peran vital mereka sebagai ujung tombak kebijakan Kemensos di tengah masyarakat.

"Demi memudahkan koordinasi dan penyampaian dinamika informasi terkini dari pusat terkait dengan persiapan alih status menjadi PPPK. Kami juga akan menyediakan advokasi bagi pendamping sosial yang mengalami kesulitan dalam rangka persiapan alih status tersebut," ujarnya melalui keterangan resmi, Rabu (10/8/2022).

Baca juga: Tarif Ojek Online Naik, Biaya GoSend hingga GrabFood Ikut Melonjak?

Anggota DPR dari Fraksi PKS itu menyebutkan, terdapat ratusan pendamping sosial yang berada di dapilnya yang meliputi Semarang, Kendal, dan Salatiga. Para pendamping sosial itu terdiri dari pendamping PKH, penyuluh sosial, dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).

Terakhir, Legislator Dapil Jawa Tengah I ini mengimbau para pendamping sosial untuk segera memperbarui data pribadi mereka yang tercatat di pusat data Kemensos untuk kepentingan pendataan.

Selain itu, dia juga mendorong para pendamping sosial untuk menyiapkan diri dengan belajar dan berdoa sebaik-baiknya mengingat akan ada tes yang harus mereka lalui sebelum alih status menjadi PPPK.

Baca juga: Harga Mi Instan Diprediksi Naik 3 Kali Lipat, Ini Tanggapan Pekerja dan Mahasiswa

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos, Robben Rico mengumumkan bahwa Kemensos akan mengusulkan para tenaga kerjanya yang belum berstatus ASN agar diusulkan menjadi pegawai dengan status PPPK.

"Hal ini merespons kebijakan Kementerian PANRB yang akan menghapus tenaga kerja di instansi pemerintah yang tidak berstatus ASN. Atas dasar itu, dia mengimbau kepada pendamping sosial Kemensos yang tersebar di sejumlah daerah di Indonesia untuk mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan untuk kepentingan alih status tersebut," katanya.

Baca juga: Tarif Baru Ojek Online Berlaku mulai 14 Agustus 2022, Simak Rinciannya

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Kaji Kenaikan Harga Rumah Subsidi

Pemerintah Kaji Kenaikan Harga Rumah Subsidi

Whats New
Ekonomi Membaik dan Ada Intervensi BI, Rupiah Diprediksi Segera Menguat

Ekonomi Membaik dan Ada Intervensi BI, Rupiah Diprediksi Segera Menguat

Whats New
Ini Syarat Bagi PNS Ingin Ajukan Cuti di Luar Tanggungan Negara

Ini Syarat Bagi PNS Ingin Ajukan Cuti di Luar Tanggungan Negara

Whats New
OJK Tetapkan Bunga Maksimum Pinjaman Konsumtif 'Fintech Lending' 0,4 Persen per Hari untuk tenor Pendek

OJK Tetapkan Bunga Maksimum Pinjaman Konsumtif "Fintech Lending" 0,4 Persen per Hari untuk tenor Pendek

Whats New
Biaya Admin BCA Xpresi, Setoran Awal, Bunga, dan Syarat Buka Rekening

Biaya Admin BCA Xpresi, Setoran Awal, Bunga, dan Syarat Buka Rekening

Spend Smart
Hong Kong Tarik Peredaran Mie Sedaap, Wings Group Indonesia: Tidak Ada Penggunaan Etilen Oksida

Hong Kong Tarik Peredaran Mie Sedaap, Wings Group Indonesia: Tidak Ada Penggunaan Etilen Oksida

Whats New
Diprediksi Masih Belum akan Stabil, Simak Harga Pangan Hari Ini

Diprediksi Masih Belum akan Stabil, Simak Harga Pangan Hari Ini

Whats New
Bantah Mie Sedaap Tak Aman, Wings Group: Belasan Tahun Dikonsumsi di Lebih dari 30 Negara

Bantah Mie Sedaap Tak Aman, Wings Group: Belasan Tahun Dikonsumsi di Lebih dari 30 Negara

Whats New
Tarif Tol Bakal Disesuaikan, Kementerian PUPR: Pertimbangan Kemampuan Masyarakat

Tarif Tol Bakal Disesuaikan, Kementerian PUPR: Pertimbangan Kemampuan Masyarakat

Whats New
Kenapa Ritel Modern Masih Jarang Menjual Migor Minyakita? Ini Kata Peritel

Kenapa Ritel Modern Masih Jarang Menjual Migor Minyakita? Ini Kata Peritel

Spend Smart
TransNusa Buka Rute Penerbangan ke Bali dan Jogja, Harga Tiket Diskon 25 Persen

TransNusa Buka Rute Penerbangan ke Bali dan Jogja, Harga Tiket Diskon 25 Persen

Whats New
Jokowi ke Sri Mulyani: Bu Kalau Punya Uang di APBN Kita, Dieman-eman...

Jokowi ke Sri Mulyani: Bu Kalau Punya Uang di APBN Kita, Dieman-eman...

Whats New
IHSG Parkir di Zona Merah pada Penutupan Sesi I

IHSG Parkir di Zona Merah pada Penutupan Sesi I

Whats New
Mendag Zulhas Janji Lindungi Petani Tembakau agar Tidak Rugi

Mendag Zulhas Janji Lindungi Petani Tembakau agar Tidak Rugi

Whats New
Mendag Zulhas: Kemendag Siapkan “Jalan Tol” untuk UKM Go International

Mendag Zulhas: Kemendag Siapkan “Jalan Tol” untuk UKM Go International

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.