Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Lenny Hidayat
Adviser

Pemerhati Ekonomi, Lingkungan dan Sosial

"Quo Vadis" Energi Baru dan Terbarukan Indonesia

Kompas.com - 11/08/2022, 06:30 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

ALIH energi fosil menuju energi baru dan terbarukan (EBT) Indonesia sepertinya sudah tidak terhindarkan lagi. Semua mata dunia akan menunggu komitmen Indonesia di perhelatan G-20 dan COP 27 di Mesir akhir tahun 2022 ini. Apakah Indonesia dapat mendeklarasikan komitmen transisi yang akan menjadi percontohan di tingkat dunia?

Yang pasti pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) EBT sudah masuk ke dalam tahap pembahasan legislasi pada pertengahan tahun ini. Beberapa pasal di dalamnya menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk mempercepat pengalihan energi seperti Pasal 7 yang menegaskan roadmap pembangunan EBT dengan bauran energi terbarukan sebesar 23 persen di tahun 2025.

Baca juga: Tantangan Mencapai Target Energi Baru Terbarukan (EBT) 23 Persen

Ada juga Pasal 6 ayat (7) yang menyatakan bahwa seluruh pembangkit listrik tenaga diesel wajib diganti menjadi pembangkit listrik EBT paling lambat pada tahun 2024.

Di sisi lain, persiapan transisi BUMN (badan usaha milik negara) terkait juga sudah berjalan. PLN sudah mempublikasikan Roadmap Transisi Energi Menuju Indonesia Net Zero 2060 dan sedang mempersiapkan early retirement untuk beberapa pembangkit listrik tenaga batu bara.

Tentu perjalanan transisi ini bukanlah proses yang semudah membalikkan telapak tangan karena melibatkan asset write off di tingkat negara, implikasi sosial ketenagakerjaan, dan kapasitas ekonomi negara. Di sisi lainnya bukanlah hal yang tidak mungkin.

Sesuai data dari US Energy Information Administration, terdapat tujuh negara yang hampir 100 persen menggunakan EBT yaitu Islandia (100 persen), Paraguay (100 persen), Kosta Rika (99 persen), Norwegia (98,5 persen), Austria (80 persen), Brasil (75 persen), and Denmark (69,4 persen).

Jika contoh-contoh negara maju kita kesampingkan maka ada Brasil yang memiliki beberapa aspek terutama jumlah populasi yang lebih dekat ke Indonesia. Brasil berhasil mengalihkan sumber energi dari batu bara ke EBT campuran dan di sektor transportasi mengganti bahan bakar fosil menjadi etanol tebu selama kurang lebih berjangka 30 tahun.

Pemerintah menggunakan kombinasi berbagai program nasional, instrumen kebijakan dan sumber pendanaan. Negara berkembang lainnya di wilayah Amerika Tengah, yaitu Kosta Rika juga membutuhkan 20 tahun masa pengalihan 98 persen sumber energi ke hidro, angin, panas bumi dan biomassa.

Pemerintah negara itu telah mendeklarasikan komitmen politik transisi sejak tahun 2014 dan telah berkomitmen menjadi negara net zero tahun 2050.

Manfaat ekonomi dari alih sumber energi sangat menjanjikan. Studi Institute for Sustainable Futures (ISF), Universitas Teknologi Sydney, Australia tahun 2019 menunjukkan, jika sebuah negara berhasil mengalihkan sumber energi ke EBT maka biaya listrik akan turun sebesar 1 dolar AS setiap Kwh.

Jadi dalam jangka panjang, total efisiensi penggunaan EBT akan berbuah manis. Contohnya pemerintah Kosta Rika telah mengklaim efisiensi pembiayaan sebesar 500 juta dolar sejak menggunakan EBT selama 20 tahun terakhir.

Jika Indonesia dapat mengikuti jejak kesuksesan negara-negara berkembang ini, efisiensi anggaran dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pembangunan dan fasilitas publik lainnya yang sangat membutuhkan untuk adaptasi perubahan iklim.

Faktor kunci masa transisi

Dengan melihat praktik terbaik dari negara-negara di atas, tiga faktor kunci keberhasilan terletak pada dukungan pendanaan masa transisi, konsistensi komitmen politik negara, dan dukungan publik. Khusus untuk dukungan pendanaan, kemampuan pemerintah menggunakan ragam pendanaan (blended finance) yang bersumber dari anggaran sendiri ataupun pihak internasional menjadi motivasi bagi pengalihan energi terbarukan.

Konsistensi komitmen politik juga sangat penting karena transformasi sumber energi melibatkan banyak pihak yang berkepentingan dengan insentif yang selama ini sudah terbangun dan berjalan stabil.

Karenanya, komitmen politik harus terlembagakan sehingga tidak bergantung pada sosok tetapi lebih kepada sistem yang lebih berkelanjutan agar estafet tidak terputus dan didisrupsi pergantian pejabat, personel aparatur sipil engara (ASN), dan segala bentuk siklus pergantian. Karena komitmen ini dipersiapkan untuk generasi mendatang.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

Whats New
Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Whats New
Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Whats New
HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

Whats New
BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

Work Smart
Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Whats New
Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com