Permentan 10/2022 Atur Pupuk Subsidi untuk 9 Komoditas, Dosen Unsri: Saatnya Pupuk Organik Jadi Prioritas

“Sedangkan jika pakai pupuk anorganik, tanah akan keras dan tidak ada makhluk hidup yang bertahan di lahan perkebunan," jelasnya.

Perhatikan biaya distribusi

Lebih lanjut, Mirza sepakat dengan prioritas pemerintah pada pupuk orea dan NPK, terlebih pemakaian berfokus pada tanaman komoditi. Namun, dia berharap, pemerintah memperhatikan biaya distribusi pupuk hingga samapai ke petani.

Selain itu, Mirza juga mengapresiasi mekanisme pengusulan alokasi pupuk bersubsidi yang dilakukan dengan menggunakan data spasial dan luas lahan dalam sistem informasi manajemen berbasis digital dan teknologi.

"Bagus itu karena tidak bisa ditipu. Bisa melihat data secara digital, foto dari satelit, bisa melihat lahan-lahan seberapa besar, tapi juga harus diverifikasi di lapangan. Jangan percaya 100 persen dengan data," jelasnya.

Baca juga: Lewat Program UPPO di Serang, SYL Ingin Petani Hasilkan Pupuk Organik secara Mandiri

Dia juga mengingatkan pemerintah terkait waktu distribusi pupuk. Menurutnya, tidak boleh terjadi keterlambatan distribusi pupuk subsidi dari jadwal pemupukan petani.

"Jadi harus tepat harga dan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan petani. Para petani sendiri sudah membuat Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK), sudah disampaikan petani ke pengecer, tapi saat petani butuh pupuk, mungkin di distribusi jadi masalah," tuturnya.

Mirza juga menanggapi tentang prioritas subsidi pupuk yang diatur Permentan Nomor 10 Tahun 2022, yakni dari 70 komoditis menjadi 9 komoditas.

"Bagus, tapi pangan memang komoditas yang perlu diberi subsidi, seperti padi dan jagung karena berkontribusi terhadap inflasi,” ujarnya.

Namun, dia kurang setuju untuk pemberian prioritas pada kopi dan kakao.

Baca juga: Mentan SYL Paparkan 4 Alasan Terbitnya Permentan Nomor 10 Tahun 2022

“Sepertinya tidak banyak kontribusi. Kakao dan kopi tidak terlalu prioritas. Tidak pernah kopi itu menimbulkan inflasi yang besar," jelasnya.

Mirza menilai, Kementan harusnya memprioritaskan pupuk subsidi ke banyak sektor tanaman pangan, seperti sawit. Sebab, petani sawit sekarang, khususnya yang dikelola mandiri oleh rakyat, sedang mengalami kesulitan.

"Saya mendengar dari teman-teman petani sawit yang banyak dipunyai rakyat. Harusnya 9 komoditi itu yang memberikan inflasi, yang bisa naik dan mengganggu ekonomi makro. Padahal harusnya di Sumatera, sudah banyak sawit swadaya, tidak masuk ke kebijakan ini," paparnya.