Memulihkan Rantai Pasok Pangan Halal

Halal food fraud merupakan tindakan pedagang yang menjual produk haram yang dikelabui dengan label halal.

Di tengah wabah, potensi munculnya tindakan curang tersebut akan meningkat karena diiming-imingi dengan keuntungan penjualan yang lumayan besar.

Biasanya kecurangan produk halal dapat muncul dengan berbagai motif. Misalnya, penjualan hewan yang secara syariah dapat dikonsumsi, tetapi tidak disembelih dengan menyebut nama Allah.

Atau bahkan penyembelihan dilakukan dengan cara-cara yang tidak wajar sehingga dapat membahayakan kesehatan publik.

Sayangnya, beberapa kasus di Indonesia, tindakan tersebut terdeteksi saat sudah dijual atau sudah dikonsumsi oleh masyarakat. Untuk itu, perlu tindakan pencegahan segera agar produk-produk yang tidak halal tersebut tidak masuk pasar dan tidak sempat dikonsumsi.

Oleh sebab itu, perlu beberapa kebijakan agar rantai pasok halal tetap terjaga di krisis pangan.

Pertama, pemerintah perlu memperkuat model pengembangan produk halal secara lebih rinci, sehingga tidak menimbulkan was-was masyarakat ketika membeli kebutuhan pokok.

Misalnya, sebelum Lebaran pemerintah perlu melakukan audit halal di sektor peternakan secara masif. Termasuk jika hewan adalah hasil manipulasi DNA atau manipulasi artifisial lainnya, semua informasi tersebut harus dicatat dan direkap dengan lengkap.

Kedua, mendorong sektor keuangan menyediakan pembiayaan syariah untuk pengadaan pangan dan kebutuhan medis halal, baik dalam bentuk pembukaan pasar baru ataupun pembiayaan individu.

Ini saatnya, seluruh lembaga keuangan syariah membuktikan diri sebagai institusi yang konsisten menegakkan maqashid syari'ah di tengah krisis.

Ketiga, mendorong setiap produsen untuk meningkatkan nilai tambah produk serta memperkuat kemanan produk yang mereka produksi.

Langkah tersebut akan meningkatkan kepercayaan konsumen di tengah banyak kecurigaan terhadap produsen.

Kepercayaan konsumen sangat penting, karena dapat merangsang produsen untuk tetap berproduksi semua permintaan masyarakat.

Keempat, pemerintah tentu saja sedang menyerap banyak masukan dan informasi dengan mempertimbangkan banyak pihak.

Namun, pemerintah tidak boleh ragu dalam melindungi seluruh konsumen produk halal. Keragu-raguan pemerintah dalam menangani persoalan pangan akan memberi dampak negatif bagi psikologi masyarakat.

Selain itu, kunci keberhasilan penguatan rantai pasok halal ada pada konsisten untuk terus melakukan edukasi kepada pebisnis dan konsumen terkait pentingnya menjaga rantai pasok halal.

Salah satu faktor mengapa industri halal tidak tumbuh lebih cepat dari yang diharapkan, meskipun setiap tahun dilaporkan terjadi peningkatan adalah karena belum adanya konsesus tentang standar di semua sektor.

Semoga setelah semua kondisi kembali normal, akan ada keseimbangan baru untuk industri halal dengan standar dan mekanisme pasar yang lebih diterima masyarakat dan mencukupi kebutuhan untuk seluruh masayarkat Indonesia dan dunia.