Marak Pertambangan Ilegal, Kementerian ESDM Bakal Benahi Tata Kelola Timah

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan akan fokus membenahi tata kelola timah akibat maraknya pertambangan tanpa izin (PETI) di beberapa wilayah di Indonesia.

Menurut Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM, Ridwan Djamaluddin, pembenahan tata kelola tersebut, salah satunya dengan membenahi tata kelola timah, dan anggaran belanja (RKAB).

Ridwan mengatakan, RKAB yang ada akan dijalankan terlebih dahulu sambil menata cadangan, mempertahankan harga, serta menata aktivitas pertambangan ilegal agar tidak berlangsung.

Baca juga: Cegah Pertambangan Ilegal Meluas, Pemerintah Perlu Pendekatan Baru

“Kita akan cari jalan agar tata niaga timah ini memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi bangsa,” kata Ridwan di Jakarta, Jumat (12/8/2022).

Ia menambahkan, PT Timah saat ini juga masih kekurangan bahan baku akibat aktivitas PETI. Untuk itu, Kementerian ESDM juga akan mendorong hilirisasi timah sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menuturkan perlu ada upaya penegakan hukum yang serius untuk mengatasi maraknya tambang ilegal, termasuk timah di Indonesia.

“PETI harus dilakukan penegakan hukum, ya, itu harus diterapkan,” katanya setelah rapat dengan Komisi VII DPR, Selasa (8/8/2022) lalu.

Hingga kuartal III 2021 PETI mencapai 2.700 lokasi. Sebanyak 2.645 lokasi PETI Mineeral dan 96 lokasi PETI batubara. Aktivitas PETI terbanyak berada di Sumatera Selatan.

Sunindyo Suryo Herdadi, Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Ditjen MInerba Kementerian ESDM, sebelumnya mengatakan PETI terus menjadi perhatian pemerintah.

Baca juga: Pertambangan Tanpa Izin di Daerah Marak Saat Harga Komoditas Naik

"Diperlukan upaya bersama dan dukungan seluruh pihak untuk mendorong penanganan isu PETI beserta dampak yang ditimbulkan," ujar Sunindyo.

Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) bahkan menyebutkan para pelaku usaha tambang batu bara tidak pernah berhenti melaporkan PETI kepada pemerintah. APBI mendukung segenap upaya yang dilakukan Pemerintah untuk mengatasi maraknya aktifitas PETI.

Hendra Sinadia, Direktur Eksekutif APBI, mengatakan sejak isu PETI merebak lebih, Asosiasi senantiasa berkoordinasi dengan Pemerintah menyampaikan data-data dan memfasilitasi upaya penegakan hukum untuk memberantas aktifitas tanpa izin tersebut.

"Masing-masing perusahaan tentu punya upaya-upaya internal untuk meminimalkan dampak PETI dan juga melakukan koordinasi dengan aparat penegakan hukum," katanya.

Jika melihat pola praktik selama ini, bukan tidak mungkin aksi PETI ini dapat dicegah. Tinggal menunggu momen pergerakan harga komoditas batu bara.

"Intinya adalah penegakan hukum. Aktifitas yang tidak bertanggung jawab tersebut kerap terjadi jika ada lonjakan harga komoditas. Perusahaan anggota APBI juga senantiasa berkoordinasi dengan Kementerian ESDM melaporkan aktifitas tersebut," katanya.

Baca juga: Tiga Hal Ini Jadi Penyebab Maraknya Pertambangan Ilegal di Daerah