Bahlil: Kita Harus Siap-siap kalau Terjadi Kenaikan Harga BBM

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, harga bahan bakar minyak (BBM) bakal naik lagi. Meski demikian, tidak disebutkan secara gamblang kapan kenaikan harga BBM tersebut terjadi.

"Jadi tolong teman-teman wartawan sampaikan juga kepada rakyat bahwa rasa-rasanya sih untuk menahan terus dengan harga BBM seperti sekarang, feeling saya sih harus kita siap-siap, kalau katakanlah kenaikan BBM itu terjadi," katanya dalam konferensi pers mengenai Perkembangan Pencabutan Izin Usaha Pertambangan, di Jakarta, Jumat (12/8/2022).

Harga BBM naik tersebut, lanjut Bahlil, berdasarkan perkembangan harga minyak dunia saat ini yang melonjak tinggi sehingga memengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Baca juga: Sri Mulyani Minta Pertamina Kendalikan BBM Subsidi Pertalite-Solar agar APBN Tidak Jebol

"Tapi harga minyak sekarang kan naiknya minta ampun. Harga minyak di APBN kita itu 63 dollar AS sampai 70 dollar AS per barrel. Sekarang harga minyak dunia rata-rata dari Januari sampai dengan bulan Juli itu 105 dollar AS per barrel," jelasnya.

"Tetapi, kalau harga minyak per barrel di atas 100 dollar AS, 105 dollar AS, kemudian dengan asumsi kurs dollar APBN itu Rp 14.500 tapi sekarang rata-rata Rp 14.750, dan kuota kita dari 23 juta kiloliter menjadi 29 juta maka ada terjadi penambahan subsidi," sambung Bahil.

Dari situ saja, kata Bahlil, APBN bakal menanggung subsidi BBM hingga Rp 600 triliun. Justru inilah yang menjadi kekhawatiran pemerintah dengan beban APBN yang begitu besar menanggung biaya subsidi BBM.

"Hitung-hitungan kami belum final ya, hitung-hitungan kami ini bisa di Rp 500 triliun sampai Rp 600 triliun. Sampai kapan APBN kita akan kuat menghadapi subsidi yang lebih tinggi? Karena Rp 500 triliun sampai Rp 600 triliun itu sama dengan 25 persen total pendapatan APBN kita dipakai untuk subsidi dan ini menurut saya agak-agak enggak sehat," ungkapnya.

Baca juga: Kuota BBM Bersubsidi Menipis, Pertamina: Pengaturan Distribusi Harus Segera Dilakukan

Dia malah membandingkan dengan warga Papua yang sudah terbiasa dengan harga minyak yang tinggi. Terpenting, kata Bahlil, minyak tersebut tersedia alias tidak langka.

"Kalau di Papua itu biasa kalau harga minyak tinggi biasa. Kalau saya di Papua dulu harga Rp 19.000 enggak pernah ribut-ribut kita di Papua. Tapi kalau di sini naik Rp 1.000, Rp 2.000 sudah ribut orang. Kalau di Papua itu harga minyak naik, waktu dulu waktu saya masih jadi pengusaha, biasa-biasa saja yang penting barang ada. Tapi saya tidak tahu kalau di sini ya (DKI Jakarta)," katanya.

Dia pun berharap APBN Kita masih dalam kondisi sehat atau mampu menanggung beban biaya fiskal negara.

"Kita doakanlah kalau ini katakanlah beban negaranya tinggi ya ayo sama-sama kita mungkin ini adalah membentuk kita gotong royong karena untuk menjaga fiskal kita juga agar sehat," harap Bahlil.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta PT Pertamina (Persero) untuk mengendalikan BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar agar tidak semakin membebani APBN.

Dalam konferensi pers APBN Kita, Sri Mulyani mengatakan, saat ini pemerintah telah meggelontorkan subsidi energi termasuk BBM dan listrik sebesar Rp 502 triliun. Hal ini mengingat kuota BBM bersubsidi yang semakin menipis sehingga memerlukan adanya penambahan kuota.

Nilai anggaran ini bisa membengkak jika Pertamina tidak mengendalikan penyaluran BBM bersubsidi. Pertamina mencatat, sampai Juli 2022, BBM bersubsidi jenis Solar yang sudah disalurkan sebanyak 9,9 juta kiloliter, sedangkan kuotanya 14,9 juta kiloliter. Sementara itu, BBM bersubsidi jenis Pertalite periode yang sama sudah menyalurkan 16,8 juta kiloliter, dari kuota 23 juta kiloliter.

Baca juga: Sri Mulyani Khawatir Anggaran Subsidi BBM Makin Membengkak, Ini Sebabnya