Kapan PMN Untuk Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Cair? Ini Jawaban Kemenkeu

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara terkait belum terealisasikannya pencairan Penyertaan Modal Negara (PMN) PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI sebesar Rp 4,1 triliun untuk tambahan dana pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Padahal, rencana penyuntikan modal tersebut sudah direstui oleh Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada 4 Juli kemarin. Modal tambahan tersebut dinilai menjadi sangat penting bagi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, agar penyelesaiannya tidak kembali tertunda.

Tenaga Pengkaji Restrukturisasi, Privatisasi, dan Efektivitas Kekayaan Negara Dipisahkan DJKN Dodok Dwi Handoko mengatakan, pemerintah belum bisa memastikan waktu pencairan PMN untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung itu. Adapun saat ini pemerintah masih melakukan pembahasan terkait suntikan modal tersebut.

Baca juga: Sudah Mendesak, tapi Duit APBN untuk Kereta Cepat Tak Kunjung Cair

"Kapan (PMN) ini (dicairkan), sedang kita bahas, kalau sudah ada progres terkait dengan kereta cepat ini akan disampaikan," ujar dia, secara virtual, Jumat (12/8/2022).

Lebih lanjut Ia menjelaskan, salah satu poin pembahasan yang dilakukan ialah terkait besaran kelebihan biaya investasi atau cost overrun proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Pembahasan ini dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Itu nanti akan dilakukan review dulu oleh BPKP, berapa besarannya," katanya.

Terkait dengan kajian tersebut, Dodok belum bisa memastikan, apakah akan mempengaruhi pencairan PMN untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung tersebut. Oleh karenanya, Ia juga tidak bisa menjawab adanya potensi penolakan pencairan PMN untuk KAI sebesar Rp 4,1 triliun itu.

"Untuk potensi ditolak, ini ditanya ke Pak Rio (Direktur Jenderal Kekayaan Negara) saja ya," ucap dia.

Sebelumnya, Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo mengatakan, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung bisa molor apabila PMN untuk KAI tidak kunjung cair dan menyusul menipisnya kas KCIC hingga September mendatang.

Baca juga: Erick Thohir Beberkan Alasan Pemerintah Ngotot Pakai APBN untuk Kereta Cepat Jakarta-Bandung

"Kemarin sudah dalam pembahasan menyeluruh dan akan diberikan support dan ini apalagi enggak jadi 2022 maka berpotensi penyelesaiannya kereta cepat ini akan terhambat juga, karena cash flow KCIC itu akan bertahan sampai September sehingga belum turun maka cost overrun ini Juni 2023 akan terancam mundur," kata Didiek dalam rapat Komisi V DPR sebagaimana dikutip dari YouTube Komisi V DPR, Kamis (7/7/2022).

Didiek juga mengatakan, masalah proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini bermula dari kontraktor. Kemudian, pada 2019 proyek kereta cepat ini terhambat karena pembebasan tanah.

"Ini luar biasa, nah saat itu lah kemudian kita PT KAI diminta untuk masuk, namun baru dengan keluarnya Perpres 93 tahun 2021 kemarin kereta api betul-betul menjadi lead sponsor daripada kereta cepat ini," ujarnya.

Lebih lanjut, Didiek mengatakan, biaya yang dikeluarkan untuk penyelsaian proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini awalnya 6 miliar dollar AS. Namun, pihaknya menghitung terdapat pembengkakan biaya terdiri dari pembebasan lahan, EPC, relokasi jalur dan biaya lainnya.

"Sejak awal di pembebasan lahan ini antara 100 juta dolar AS sampai 300 juta dolar AS, yang besar juga EPC ini di angka 600 juta dolar AS sampai 1,2 miliar dolar AS, relokasi jalur-jalur kemudian biaya financing cost sendiri," ucap dia.

Baca juga: Mengingat Janji Jokowi saat Pilih China: Kereta Cepat Tak Pakai APBN