Ada Aturan PSE , Pemerintah Didorong Percepat Pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi

Kompas.com - 13/08/2022, 19:55 WIB

Tak hanya memperhatikan aturan yang berlaku di internasional, penerapan hukuman di tingkat nasional ditekankan Faiz harus efektif, proporsional, dan bersifat jera.

“Nah, kalau kita lihat draft UU PDP. Hukuman beratnya adalah Rp 70 miliar atau sekitar 5 juta dollar AS. Jumlah ini terlalu kecil untuk entitas internasional yang telah beroperasi di Indonesia sebagai perusahaan multinasional raksasa yang reputasinya di pasar modal dinikmati oleh 250 juta lebih penduduk Indonesia,” kata dia.

Untuk penerapan PSE, Faiz menilai meskipun sedikit terlambat namun pemerintah memiliki niat baik mengikuti negara lain untuk melindungi hak dan privasi warga negara mereka.

Dari perspektif mikro, individu, setiap warga negara Republik Indonesia yang hidup ditegaskannya sangat penting untuk melindungi data mereka.

“Bayangkan, semua e-commerce di Indonesia, pemain utama, Tokopedia, Lazada, shopee dan lainnya tidak perlu disebutkan di sini. Siapa pemiliknya? Dapatkah pemerintah Indonesia menjamin bahwa data mereka, yang saat ini dikumpulkan ke dalam situs web dan aplikasi seluler mereka, tidak akan dibagikan kepada pihak yang tidak perlu tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari pemilik data?," bebernya.

Atas nama perlindungan data menurut dia, pembuatan perangkat keras yang mengumpulkan data individu, lokasi kejadian gps ketika pengguna bergerak dan mengirimkan data, tanpa persetujuan pengguna dalam beberapa cara harus dilaporkan secara hukum kepada pemerintah dan dihentikan semaksimal mungkin.

"Alasannya, pertama karena melanggar privasi pengguna handset. Sementara alasan kedua, karena adanya pencurian bandwidth pengguna untuk digunakan sendiri tanpa izin dari pengguna," jelas Faiz.

Lebih jauh Faiz membeberkan, tarif internet Indonesia termasuk salah satu yang termahal secara global. Ironisnya, trafik internet tersebut tidak digunakan seluruhnya oleh orang Indonesia, dan bahkan individu datanya direkam, dikirim dan dianalisis untuk tujuan tertentu tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari pemilik data.

“Dengan adanya peraturan PSE ini, seiring dengan upaya penegakan dari pemerintah, diharapkan masyarakat internet kita menjadi lebih sehat, bebas dari perjudian, perdagangan manusia, dan aktivitas ilegal lainnya di internet. Peraturan ini akan menjadi garis pertahanan pertama bagi kita untuk melindungi generasi muda dan orang-orang untuk mengakses situs berbahaya di internet,” kata Faiz.

Faiz berharap agar pemerintah tidak ragu-ragu untuk melangkah maju, dari mengabaikan privasi dan Undang-Undang Perlindungan Data, menjadi salah satu negara besar yang memiliki kemerdekaan dan kehormatan sejati untuk melindungi rakyatnya dan hak-hak sipilnya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bertemu Pebisnis Qatar, Sandiaga Bahas Harga Tiket Pesawat hingga Investasi

Bertemu Pebisnis Qatar, Sandiaga Bahas Harga Tiket Pesawat hingga Investasi

Whats New
Lowongan Kerja Hyundai Motor Manufacturing, Simak Posisi dan Persyaratannya

Lowongan Kerja Hyundai Motor Manufacturing, Simak Posisi dan Persyaratannya

Work Smart
Penumpang Kereta Cepat 'Dioper' ke KA Diesel, Waktu Tempuh ke Bandung Jadi Lebih Lama

Penumpang Kereta Cepat "Dioper" ke KA Diesel, Waktu Tempuh ke Bandung Jadi Lebih Lama

Whats New
Ada Pemeliharaan Ruas Tol JORR Seksi E hingga 11 Desember, Simak Lokasi dan Jadwalnya

Ada Pemeliharaan Ruas Tol JORR Seksi E hingga 11 Desember, Simak Lokasi dan Jadwalnya

Whats New
Gelombang PHK Startup: Biaya Operasional, Dana Investor, hingga Pemenuhan Hak Karyawan

Gelombang PHK Startup: Biaya Operasional, Dana Investor, hingga Pemenuhan Hak Karyawan

Work Smart
Cara Mengambil Uang di ATM Bersama dengan Mudah dan Cepat

Cara Mengambil Uang di ATM Bersama dengan Mudah dan Cepat

Spend Smart
Libur Nataru, Jalan Tol Seksi 1 Tebing Tinggi-Indrapura Siap Difungsikan

Libur Nataru, Jalan Tol Seksi 1 Tebing Tinggi-Indrapura Siap Difungsikan

Whats New
Ciri-Ciri Lowongan Kerja Palsu dan Cara Menghindarinya

Ciri-Ciri Lowongan Kerja Palsu dan Cara Menghindarinya

Work Smart
Debat Panas Said Didu Vs Arya Sinulingga soal Dihapusnya Argo Parahyangan demi Kereta Cepat

Debat Panas Said Didu Vs Arya Sinulingga soal Dihapusnya Argo Parahyangan demi Kereta Cepat

Whats New
Lowongan Kerja Dosen Tetap Universitas Pertamina, Simak Persyaratannya

Lowongan Kerja Dosen Tetap Universitas Pertamina, Simak Persyaratannya

Work Smart
Rekrutmen Bersama BUMN Gelombang II, Simak Daftar BUMN yang Buka Lowongan Kerja

Rekrutmen Bersama BUMN Gelombang II, Simak Daftar BUMN yang Buka Lowongan Kerja

Work Smart
Cara Bayar dan Cek Tagihan PDAM lewat Tokopedia

Cara Bayar dan Cek Tagihan PDAM lewat Tokopedia

Spend Smart
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Spend Smart
Promo Akhir Pekan Indomaret dan Alfamart, Ada Diskon Beras dan Minyak Goreng

Promo Akhir Pekan Indomaret dan Alfamart, Ada Diskon Beras dan Minyak Goreng

Spend Smart
IHSG Sepekan Turun 0,48 Persen, Kapitalisasi Pasar Naik Jadi Rp 9.512 Triliun

IHSG Sepekan Turun 0,48 Persen, Kapitalisasi Pasar Naik Jadi Rp 9.512 Triliun

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.