Ada Aturan PSE , Pemerintah Didorong Percepat Pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi

Kompas.com - 13/08/2022, 19:55 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Pelaku industri di bidang IT mengapresiasi atas penerapan regulasi Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (PSE) yang dikeluarkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Namun walau demikian, pemeritah juga didorong mempercepat pembahasan Rancangan Undang-undang atau RUU perlindungan data pribadi (PDP) yang selanjutnya akan menjadi payung hukum atas keamanan data warga negara Indonesia.

Komisaris Maplecode.id yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang IT Ahmad Faizun mengatakan, aturan mengenai PSE dikeluarkan Kominfo sangat positif sebagai regulasi non negoisasi dalam menegakkan hukum yang tak hanya melindungi warga negara Indonesia namun juga meningkatkan kepercayaan investor asing.

Baca juga: CIPS: RUU Perlindungan Data Pribadi Penentu Perkembangan Ekonomi Digital Indonesia

“Regulasi tanpa penegakan bukanlah apa-apa. Pemerintah Indonesia harus lebih sering melakukan ini. Menciptakan regulasi yang kuat dengan implementasi non-negosiasi dan penegakan hukum. Hanya dengan tindakan seperti ini, akan meningkatkan tingkat kepercayaan dan investor asing ke Indonesia,” ujar Faiz melalui keterangan tertulisanya, Sabtu (13/8/2022).

Secara logis Faiz berpendapat PSE merupakan detail atau peraturan turunan dari Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang dirilis pada tahun 2008 dan diperbarui pada tahun 2016.

“Ini adalah awal dari perlindungan pemerintah Indonesia terhadap hak-hak sipil. Mengikuti peraturan PSE, pemerintah Indonesia harus segera mengeluarkan UU PDP yang saat ini masih dalam versi draft final,” katanya.

Membandingkan dengan negara lain, di Eropa dikenal adanya General Data Protection Regulation (GDPR). Beleid ini adalah peraturan dalam undang-undang Uni Eropa tentang perlindungan data dan privasi di Uni Eropa dan Wilayah Ekonomi Eropa.

Dengan penerapan GDPR, negara yang menjadikan aturan tersebut sebagai hukum positif dapat menerapkan denda hingga 10 juta euro atau dalam kasus suatu usaha hingga 2 persen dari seluruh omset global pada tahun fiskal sebelumnya.

“Menurut hukum kasus Pengadilan Eropa, konsep usaha mencakup setiap entitas yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, terlepas dari status hukum entitas atau cara di mana hal itu dibiayai. Oleh karena itu, suatu usaha tidak hanya dapat terdiri dari satu perusahaan individu dalam arti badan hukum, tetapi juga dari beberapa orang perseorangan atau badan hukum," jelas Faiz.

Baca juga: Kemnkominfo: Otoritas Perlindungan Data Pribadi Bisa Berbentuk Badan atau Dirjen

"Dengan demikian, seluruh grup dapat diperlakukan sebagai satu usaha dan total omset tahunannya di seluruh dunia dapat digunakan untuk menghitung denda atas pelanggaran GDPR dari salah satu perusahaannya,” sambung Fauzin.

Tak hanya memperhatikan aturan yang berlaku di internasional, penerapan hukuman di tingkat nasional ditekankan Faiz harus efektif, proporsional, dan bersifat jera.

“Nah, kalau kita lihat draft UU PDP. Hukuman beratnya adalah Rp 70 miliar atau sekitar 5 juta dollar AS. Jumlah ini terlalu kecil untuk entitas internasional yang telah beroperasi di Indonesia sebagai perusahaan multinasional raksasa yang reputasinya di pasar modal dinikmati oleh 250 juta lebih penduduk Indonesia,” kata dia.

Untuk penerapan PSE, Faiz menilai meskipun sedikit terlambat namun pemerintah memiliki niat baik mengikuti negara lain untuk melindungi hak dan privasi warga negara mereka.

Dari perspektif mikro, individu, setiap warga negara Republik Indonesia yang hidup ditegaskannya sangat penting untuk melindungi data mereka.

“Bayangkan, semua e-commerce di Indonesia, pemain utama, Tokopedia, Lazada, shopee dan lainnya tidak perlu disebutkan di sini. Siapa pemiliknya? Dapatkah pemerintah Indonesia menjamin bahwa data mereka, yang saat ini dikumpulkan ke dalam situs web dan aplikasi seluler mereka, tidak akan dibagikan kepada pihak yang tidak perlu tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari pemilik data?," bebernya.

Atas nama perlindungan data menurut dia, pembuatan perangkat keras yang mengumpulkan data individu, lokasi kejadian gps ketika pengguna bergerak dan mengirimkan data, tanpa persetujuan pengguna dalam beberapa cara harus dilaporkan secara hukum kepada pemerintah dan dihentikan semaksimal mungkin.

"Alasannya, pertama karena melanggar privasi pengguna handset. Sementara alasan kedua, karena adanya pencurian bandwidth pengguna untuk digunakan sendiri tanpa izin dari pengguna," jelas Faiz.

Lebih jauh Faiz membeberkan, tarif internet Indonesia termasuk salah satu yang termahal secara global. Ironisnya, trafik internet tersebut tidak digunakan seluruhnya oleh orang Indonesia, dan bahkan individu datanya direkam, dikirim dan dianalisis untuk tujuan tertentu tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari pemilik data.

“Dengan adanya peraturan PSE ini, seiring dengan upaya penegakan dari pemerintah, diharapkan masyarakat internet kita menjadi lebih sehat, bebas dari perjudian, perdagangan manusia, dan aktivitas ilegal lainnya di internet. Peraturan ini akan menjadi garis pertahanan pertama bagi kita untuk melindungi generasi muda dan orang-orang untuk mengakses situs berbahaya di internet,” kata Faiz.

Faiz berharap agar pemerintah tidak ragu-ragu untuk melangkah maju, dari mengabaikan privasi dan Undang-Undang Perlindungan Data, menjadi salah satu negara besar yang memiliki kemerdekaan dan kehormatan sejati untuk melindungi rakyatnya dan hak-hak sipilnya.

Seperti yang diketahui, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengeluarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 5 Tahun 2020 tentang PSE Lingkup Privat.

Kementerian pun menetapkan tenggat awal pendaftaran pada 21 Juli.

Menteri Kominfo, Johnny G. Plate menegaskan bahwa pendaftaran PSE merupakan amanat undang undang untuk melindungi masyarakatnya.

Dia juga mengatakan pendaftaran PSE merupakan kewajiban untuk menegakkan hukum di Indonesia. Apabila perusahaan belum melakukan pendaftaran, maka pemutusan akses akan dilakukan secara berkala sesuai perundang - undangan yang berlaku.

Baca juga: DPR: Idealnya, Otoritas Perlindungan Data Pribadi Langsung di Bawah Presiden

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Izin Usaha Dicabut, Wanaartha Life Punya Tanggungan Rp 15,84 Triliun

Izin Usaha Dicabut, Wanaartha Life Punya Tanggungan Rp 15,84 Triliun

Whats New
Tekanan Terhadap IHSG Diproyeksi Berlanjut, Cermati Saham-saham Ini

Tekanan Terhadap IHSG Diproyeksi Berlanjut, Cermati Saham-saham Ini

Whats New
Harga Sahamnya Terus Ambles, GOTO Bakal Gelar Public Expose Insidentil

Harga Sahamnya Terus Ambles, GOTO Bakal Gelar Public Expose Insidentil

Whats New
Luhut: Indonesia Sekarang Sangat Diminati Para Investor dari Berbagai Negara

Luhut: Indonesia Sekarang Sangat Diminati Para Investor dari Berbagai Negara

Whats New
Hari Ini Terakhir Rekrutmen Bersama BUMN Batch 2, Simak Syarat, Cara, dan Jadwal Daftarnya

Hari Ini Terakhir Rekrutmen Bersama BUMN Batch 2, Simak Syarat, Cara, dan Jadwal Daftarnya

Whats New
Geger Lelang Kepulauan Widi, Pemerintah Satu Suara: Tidak Dijual!

Geger Lelang Kepulauan Widi, Pemerintah Satu Suara: Tidak Dijual!

Whats New
[POPULER MONEY] Ada KKN dalam Rekrutmen Tenaga Honorer | KKP Tegaskan Kepulauan Widi Tidak Dijual

[POPULER MONEY] Ada KKN dalam Rekrutmen Tenaga Honorer | KKP Tegaskan Kepulauan Widi Tidak Dijual

Whats New
Kenali Kripto sebelum Memutuskan untuk Berinvestasi

Kenali Kripto sebelum Memutuskan untuk Berinvestasi

Earn Smart
Cara Mudah Transfer ShopeePay ke DANA dan Rekening Bank

Cara Mudah Transfer ShopeePay ke DANA dan Rekening Bank

Spend Smart
Tumbuh 11,95 Persen, Penyaluran Kredit Perbankan Capai Rp 333,51 Triliun di Oktober 2022

Tumbuh 11,95 Persen, Penyaluran Kredit Perbankan Capai Rp 333,51 Triliun di Oktober 2022

Whats New
Rekrutmen Bersama BUMN Gelombang II Ditutup Besok, Simak Cara Daftarnya

Rekrutmen Bersama BUMN Gelombang II Ditutup Besok, Simak Cara Daftarnya

Work Smart
Sepanjang 2022, OJK Tindak 618 Pinjol Ilegal

Sepanjang 2022, OJK Tindak 618 Pinjol Ilegal

Whats New
Isu Badai PHK, Perusahaan Otomotif Astrido Justru Buka 13 Posisi Lowongan Kerja

Isu Badai PHK, Perusahaan Otomotif Astrido Justru Buka 13 Posisi Lowongan Kerja

Work Smart
Sri Mulyani Sebut Jokowi Minta Jajarannya Antisipasi Persoalan Beras

Sri Mulyani Sebut Jokowi Minta Jajarannya Antisipasi Persoalan Beras

Whats New
Bidik Proyek Ekonomi Berkelanjutan, INA Gandeng Investment Fund for Developing Countries

Bidik Proyek Ekonomi Berkelanjutan, INA Gandeng Investment Fund for Developing Countries

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.