Potensi Panas Bumi RI Besar, Pemanfaatannya Harus Dioptimalkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia memiliki potensi energi panas bumi yang besar, pemanfaatannya pun harus dioptimalkan agar di masa depan RI bisa menjadi pusat industri panas bumi global.

Panas bumi disebut salah satu energi baru terbarukan (EBT) yang paling relevan untuk menjadi sumber daya energi utama untuk memenuhi kebutuhan nasional.

Menurut Presiden Direktur PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) Ahmad Yuniarto, anggota Subholding Power and New Renewable Energy Pertamina, dengan menjadi pusat industri panas bumi dunia, secara otomatis ketahanan energi yang ditopang oleh panas bumi bisa terwujud.

"Indonesia sangat potensial untuk panas bumi karena melimpahnya sumber daya. Listrik yang dihasilkan dari panas bumi juga sangat stabil dan masih ada ruang agar biayanya kompetitif dan energi panas bumi sangat kompeten sebagai base load pembangkit listrik untuk sistem kelistrikan apapun," ujar Yuniarto, Senin (15/8/2022), melalui keterangannya.

Baca juga: Pertamina Geothermal Bidik 5 Peluang Bisnis Energi Panas Bumi

Green hydrogen

Ia melanjutkan, untuk bisa mengejar target dekarbonisasi maka pengembangan panas bumi memerlukan akselerasi ekstra dari dari pemerintah selaku regulator. Namun pengembangannya, misal jadi green hydrogen, membutuhkan dana yang tidak sedikit sehingga ini menjadi tantangan yang harus dijawab oleh PGE.

"Kita bisa jadikan geothermal sebagai green economy memberikan efek terhadap Indonesia. Kondisi itu memberikan value lebih banyak ke Indonesia hanya saja bisakah kiga memproyeksikan green hydrogen dengan biaya efisien," ungkap Yuniarto saat berbicara dalam 11th ITB International Geothermal Workshop 2022, belum lama ini.

Baca juga: Wamen BUMN: Pertamina Geothermal Energy Siap IPO

PGE sudah menjalin koordinasi dengan beberapa Kementerian untuk pemanfaatan green hydrogen. PGE juga akan mencari mitra strategis untuk pengembangan bisnis baru ini. Tidak hanya untuk bisnis panas bumi mitra nanti juga diharapkan bisa membawa teknologi serta pendanaan untuk pengembangan green hydrogen.

Green hydrogen diyakini bisa dikembangkan berdampingan dengan potensi panas bumi karena cadangannya juga disekitar cadangan panas bumi. Indonesia yang memiliki cadangan panas bumi besar tentu memiliki keuntungan besar.

“Ke depan, green hydrogen tidak hanya diminati dari dalam tapi juga dari luar negeri,” katanya.

Baca juga: Konstruksi Selesai, Pertamina Geothermal Energy Segera Operasikan PLTP di Lahendong

Target PGE 2030

Hingga saat ini, PGE berada di peringkat pertama dalam pengelolaan panas bumi nasional dengan kapasitas terpasang 1.887 megawatt (MW). Sebesar 1.205 MW dikelola bersama mitra dan 672 MW dioperasikan sendiri oleh PGE.

Dalam RUPTL pengembangan panas bumi diharapkan mampu mencapai 5444,5 MW pada tahun 2030 dengan rincian kapasitas terpasang PLN 1.077,5 MW dan IPP sebesar 4.367 MW.

Dalam 10 tahun ke depan, PGE menargetkan dapat meningkatkan kapasitas terpasang energi bersih yang bersumber dari panas bumi hingga dua kali lipat lebih dari yang saat ini dioperasikan sendiri oleh PGE.

Pada 2030, PGE menargetkan dapat meningkatkan kapasitas terpasang yang dikelola langsung PGE menjadi 1.540 MW.

"Artinya di tahun 2030 PGE berpotensi untuk bisa memberikan kontribusi potensi pengurangan emisi sebesar 9 juta ton CO2 per tahun, dan menargetkan menjadi tiga besar perusahaan produsen panas bumi di dunia,” kata Yuniarto.

Tarif listrik EBT

Sementara itu, Hendra Yu Tonsa Tondang, Vice President Geothermal PT PLN (Persero), mengungkapkan masalah krusial dalam pengembangan panas bumi adalah adanya kesenjangan tarif listrik dan keeknomian proyek.

Hal itu sangat menentukan untuk kelangsungan panas bumi.

Menurut dia, ada beberapa instrumen untuk mengisi atau menutup gap tersebut, antara lain penerapan carbon tax, menurunkan biaya pokok produksi listrik di Indonesia Timur, insentif belanja modal, government drilling, green/clean energy fund dan penerapan teknologi yang tepat sehingga bisa meningkat success ratio proyek.

"Kita tahu sekarang pemerintah sedang melakukan eksplorasi program, goverment drilling," kata Hendra.

Menurut dia, tarif listrik EBT sampai sekarang masih tinggi ketimbang fosil. Untuk itu campur tangan pemerintah masih sangat dibutuhkan untuk mendorong pemanfaatan EBT secara maksimal.

"Kita membutuhkan kebijakan dari pemerintah, khususnya tarif. Ketika tarif lebih tinggi dari BPP akan meningkatkan subsidi juga kan," tegas dia.