Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pidato Nota Keuangan Hari Ini, Jokowi Bakal Sampaikan Skenario Subsidi BBM 2023

Kompas.com - 16/08/2022, 07:04 WIB
Yohana Artha Uly,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menyampaikan pidato terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 serta Nota Keuangan dalam Rapat Tahunan MPR dan Rapat Bersama DPR & DPD RI, Selasa (16/8/2022).

Salah satu yang akan disampaikan Jokowi hari ini adalah terkait strategi pemerintah untuk program subsidi dan kompensasi energi pada 2023. Hal ini mengingat APBN memiliki keterbatasan dalam menanggung beban dan subsidi di tengah lonjakan harga komoditas energi global.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati sempat menyatakan bahwa pemerintah tetap mengalokasikan anggaran subsidi dan kompensasi energi untuk bahan bakar minyak (BBM) hingga listrik pada 2023.

Baca juga: Mendag Zulhas Usulkan Subsidi BBM Diberikan untuk Warga Miskin

Ia tak memerinci berapa besaran anggarannya karena akan disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada nota keuangan 2022 di 16 Agustus 2022. Namun, Sri Mulyani memastikan nilainya akan tetap besar.

"Subsidi dan kompensasi yang tahun ini diperkirakan mencapai Rp 502 triliun, tahun depan juga masih akan sangat besar, yang nanti angka finalnya akan disampaikan oleh Bapak Presiden," ungkapnya dalam konferensi pers usai sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/8/2022).

Menurut Bendahara Negara itu, lewat alokasi subsidi dan kompensasi energi itu, pemerintah berupaya menjaga harga-harga bisa stabil di tengah gejolak ekonomi global.

"Artinya, tahun depan untuk beberapa subsidi dari beberapa barang yang diatur pemerintah masih akan dicoba untuk distabilkan dan dengan konsekuensi (anggaran) subsidi yang meningkat," kata dia.

Ia mengakui, kenaikan harga komoditas pada tahun ini memberikan keuntungan bagi penerimaan negara, terutama dari batu bara dan CPO. Pemerintah bahkan menargetkan pendapatan perpajakan dari windfall komoditas bisa mencapai Rp 327,9 triliun di sepanjang 2022.

Namun, lonjakan harga komoditas yang terjadi saat ini diperkirakan akan melemah pada 2023. Oleh sebab itu, pemerintah akan mengantisipasi penurunan harga komoditas dalam penyusunan Rancangan APBN 2023.

"Untuk pendapatan negara tahun depan memang ini menjadi salah satu yang perlu untuk kami perhatikan karena tahun ini windfall profit yang berasal dari komoditas sangat tinggi," ujarnya.

"Kita sudah mendapatkan Rp 279 triliun penerimaan pajak dan Rp 48,9 triliun bea keluar yang berasal dari komoditas, tapi ini mungkin tidak akan berulang atau tidak akan setinggi ini untuk tahun depan," kata Sri Mulyani.

Baca juga: Kuota BBM Subsidi Menipis, Pertamina Bakal Batasi Pembelian?

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dorong Kemandirian Ekonomi, Malaysia Riilis Kebijakan 'Malaysia First'

Dorong Kemandirian Ekonomi, Malaysia Riilis Kebijakan "Malaysia First"

Whats New
Relaksasi HET Beras Premium Diperpanjang hingga Bulan Depan

Relaksasi HET Beras Premium Diperpanjang hingga Bulan Depan

Whats New
Tahan Laju Utang Non-Bank, China Naikkan Modal Minimum Perusahaan Pembiayaan 3 Kali Lipat

Tahan Laju Utang Non-Bank, China Naikkan Modal Minimum Perusahaan Pembiayaan 3 Kali Lipat

Whats New
'Food Estate' dan 'Contract Farming' Jauh dari Kedaulatan Pangan

"Food Estate" dan "Contract Farming" Jauh dari Kedaulatan Pangan

Whats New
Kementan Percepat Pompanisasi di Lamongan untuk Optimasi Lahan Rawa hingga Tingkatkan IP

Kementan Percepat Pompanisasi di Lamongan untuk Optimasi Lahan Rawa hingga Tingkatkan IP

Whats New
BKN: Pemindahan ASN ke IKN Bukan Pemaksaan, tapi Kewajiban

BKN: Pemindahan ASN ke IKN Bukan Pemaksaan, tapi Kewajiban

Whats New
China dan Selandia Baru Perkuat Kerja Sama Ekonomi, Ada Apa?

China dan Selandia Baru Perkuat Kerja Sama Ekonomi, Ada Apa?

Whats New
Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran Bansos Melonjak Tajam di Awal 2024

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran Bansos Melonjak Tajam di Awal 2024

Whats New
3 Langkah IFG Dukung Transformasi Sektor Keuangan Non-bank

3 Langkah IFG Dukung Transformasi Sektor Keuangan Non-bank

Whats New
Bank Sentral Jepang Naikkan Suku Bunga untuk Pertama Kali dalam 17 Tahun

Bank Sentral Jepang Naikkan Suku Bunga untuk Pertama Kali dalam 17 Tahun

Whats New
Erick Thohir Usul 7 BUMN Dapat PMN Rp 13,6 Triliun Tahun Ini

Erick Thohir Usul 7 BUMN Dapat PMN Rp 13,6 Triliun Tahun Ini

Whats New
Baru 2.430 ASN yang Siap Dipindahkan ke IKN

Baru 2.430 ASN yang Siap Dipindahkan ke IKN

Whats New
16 Smelter Mineral Bakal Dibangun pada 2024, Nilai Investasinya Rp 183 Triliun

16 Smelter Mineral Bakal Dibangun pada 2024, Nilai Investasinya Rp 183 Triliun

Whats New
Redesain Logo BTN Menuju Era Digitalisasi

Redesain Logo BTN Menuju Era Digitalisasi

Whats New
Marak Bus Bodong, Pengusaha Otobus Imbau Masyarakat Waspada Pilih Angkutan untuk Mudik Lebaran

Marak Bus Bodong, Pengusaha Otobus Imbau Masyarakat Waspada Pilih Angkutan untuk Mudik Lebaran

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com