Kompas.com - 16/08/2022, 16:45 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dinilai perlu untuk mempertahankan harga bahan bakar minyak (BBM) PT Pertamina (Persero) jenis Pertalite di level Rp 7.650 per liter. Ini guna meredam laju inflasi, di mana pada saat bersamaan menjaga daya beli masyarakat.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda mengatakan, kenaikkan harga Pertalite dapat mendongkrak pertumbuhan indeks harga konsumen (IHK). Menurutnya, hal itu berpotensi membua laju inflasi menembus angka 7 persen secara tahunan (year on year/yoy).

"Saat ini inflasi kita sudah mencapai 4,94 persen dan jika ada kenaikkan BBM akan membuat inflasi semakin tinggi. Bisa mencapai lebih dari 7 persen jika Pertalite dinaikkan," ujar dia, kepada Kompas.com, Selasa (16/8/2022).

Baca juga: Soal Kenaikan Harga Pertalite, Menteri ESDM: Masih Dibahas

Nailul menyadari, apabila pemerintah tidak melakukan penyesuaian harga Pertalite, anggaran subsidi BBM akan semakin membengkak. Asal tahu saja, sampai saat ini pemerintah sudah menganggarkan Rp 502 triliun untuk subsidi energi termasuk BBM.

Oleh karenanya, Nailul merekomendasikan kepada pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga bensin selain Pertalite, seperti Pertamax, yang saat ini harganya masih lebih rendah dibanding bensin sejenis yang dijual oleh badan usaha penyedia BBM lainnya.

Kenaikkan harga Pertamax memang berpotensi menyebabkan adanya pergeseran konsumsi bensin menuju Pertalite. Ini yang perlu menjadi perhatian pemerintah nantinya.

"Saya merasa jika harga Pertalite dinaikkan akan menjadi beban bagi masyarakat dan konsumsi rumah tangga bisa terkontraksi, ini berbahaya bagi pertumbuhan ekonomi yang tengah membaik," tutur Nailul.

Baca juga: Subsidi Pertalite, Solar, Elpiji Lebih dari Rp 502 Triliun, Ketua MPR RI: Tidak Ada Negara yang Berikan Sebesar Itu

Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, di tengah ancaman inflasi global, pemerintah perlu mempertahnkan, bahkan menambah anggaran subsidi BBM.

Hal itu bisa dilakukan oleh pemerintah dengan melakukan relokasi anggaran belanja, khususnya yang berkaitan dengan proyek pembangunan. Menurutnya, saat ini terdapat sejumlah proyek pembangunan yang dapat ditunda atau dikurangi anggarannya, agar dapat direalokasikan ke anggaran subsidi energi.

"Jadi ini masalah politik anggaran dan keberpihakan anggaran kepada masyarakat yang sekarang jelas-jelas prioritasnya di seluruh dunia menghadapi inflasi," kata Bhima.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.