Ketua DPR Sebut Belum Ada Usulan Kenaikan Harga BBM dari Pemerintah

Kompas.com - 16/08/2022, 19:15 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum menerima usulan dari pemerintah terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Adapun rencananya Pertalite akan mengalami kenaikan harga.

Secara teknis keputusan atas naik atau tidaknya harga BBM memang merupakan wewenang pemerintah, meski demikian umumnya akan dilakukan pula pembahasan dengan pihak DPR.

"Sampai hari ini belum ada usulan dari pemerintah untuk menaikkan harga BBM, walaupun harga BBM di luar negeri itu kemudian sudah sangat tinggi," ujarnya saat ditemui di Kompleks Parlemen MPR-DPR RI, Jakarta, Selasa (16/8/2022).

Baca juga: Harga Minyak Dunia Terlalu Tinggi, Bamsoet: Tidak Ada Negara Beri Subsidi BBM Sebesar RI

Ia menjelaskan, pemerintah sendiri telah menggangarkan subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp 502,4 triliun di tahun ini, naik Rp 349,9 triliun dari anggaran semula yang sebesar Rp 152,1 triliun. Ini menjadi upaya untuk menahan kenaikan harga BBM, Elpiji, dan listrik.

Puan menambahkan, jika memang ada rencana kenaikan harga BBM, maka pihaknya akan pemerintah menyampaikan usulan itu.

"Bahwa akan ada usulan tersebut, kami menunggu saja dari pemerintah," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, rencana kenaikan harga BBM jenis Pertalite masih dalam pembahasan di internal pemerintah.

Baca juga: Soal Kenaikan Harga Pertalite, Menteri ESDM: Masih Dibahas

Adapun saat ini pembahasannya masih dikoordinasikan di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

"Lagi dibahas (kenaikan harga Pertalite), masih di koordinasikan di Pak Airlangga (Menko Perekonomian)," ujarnya saat ditemui di Kompleks MPR-DPR RI, Jakarta, Selasa (16/8/2022).

Menurutnya, keputusan mengenai kenaikan harga Pertalite masih harus menunggu revisi Peraturan Presiden (Perpres) 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM. Dia pun berharap revisi perpres tersebut bisa rampung bulan ini.

"Kita harus ubah Perpres dulu, mudah-mudahan (bulan ini selesai), karena harus sosialisasikan dulu," ucap Arifin.

Baca juga: Subsidi Pertalite, Solar, Elpiji Lebih dari Rp 502 Triliun, Ketua MPR RI: Tidak Ada Negara yang Berikan Sebesar Itu

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lowongan Kerja RANS Entertainment, Ini Syarat dan Posisi yang Dibutuhkan

Lowongan Kerja RANS Entertainment, Ini Syarat dan Posisi yang Dibutuhkan

Spend Smart
Jokowi Mau Suntik Proyek Kereta Cepat Pakai APBN Rp 3,2 Triliun

Jokowi Mau Suntik Proyek Kereta Cepat Pakai APBN Rp 3,2 Triliun

Whats New
Dulu Jokowi Berkali-kali Janji Kereta Cepat Haram Gunakan APBN

Dulu Jokowi Berkali-kali Janji Kereta Cepat Haram Gunakan APBN

Whats New
Meski Suku Bunga Acuan Naik, Kredit Diprediksi Tumbuh Kuat 11 Persen

Meski Suku Bunga Acuan Naik, Kredit Diprediksi Tumbuh Kuat 11 Persen

Whats New
Ingin Beli Mobil Operasional Perusahaan? Simak Kelebihan dan Kekurangannya Berikut

Ingin Beli Mobil Operasional Perusahaan? Simak Kelebihan dan Kekurangannya Berikut

BrandzView
BPH Migas dan Pemprov Sulut Gelar Sosialisasi Aturan Pembelian BBM agar Distribusi Solar Berubsidi Tepat Sasaran

BPH Migas dan Pemprov Sulut Gelar Sosialisasi Aturan Pembelian BBM agar Distribusi Solar Berubsidi Tepat Sasaran

Rilis
BPOM: Mie Sedaap yang Ditarik di Hong Kong Beda dengan di RI

BPOM: Mie Sedaap yang Ditarik di Hong Kong Beda dengan di RI

Whats New
RANS Entertainment Buka Lowongan Lowongan Kerja, Simak Posisi yang Dibutuhkan

RANS Entertainment Buka Lowongan Lowongan Kerja, Simak Posisi yang Dibutuhkan

Work Smart
Terkoreksi 0,5 Persen, IHSG Sesi I Ditutup pada Level 7.001,25

Terkoreksi 0,5 Persen, IHSG Sesi I Ditutup pada Level 7.001,25

Whats New
Duduk Perkara Penarikan Produk Mie Sedaap Rasa Ayam Pedas Korean Spicy Chicken di Hong Kong

Duduk Perkara Penarikan Produk Mie Sedaap Rasa Ayam Pedas Korean Spicy Chicken di Hong Kong

Whats New
Ada Ancaman Resesi Global, UOB Proyeksi Ekonomi RI Tumbuh Positif 5,4 Persen di Kuartal III-2022

Ada Ancaman Resesi Global, UOB Proyeksi Ekonomi RI Tumbuh Positif 5,4 Persen di Kuartal III-2022

Whats New
Disalurkan ke 1,5 Juta Pekerja Pekan Depan, Begini Cara Cek Penerima BSU Tahap 4 via Kemnaker.go.id

Disalurkan ke 1,5 Juta Pekerja Pekan Depan, Begini Cara Cek Penerima BSU Tahap 4 via Kemnaker.go.id

Whats New
PT Pama Buka 7 Lowongan Kerja hingga 9 Oktober, Klik recruitment.pamapersada.com

PT Pama Buka 7 Lowongan Kerja hingga 9 Oktober, Klik recruitment.pamapersada.com

Whats New
Mengenal Paspor Elektronik, Syarat, Cara Membuat, hingga Biayanya

Mengenal Paspor Elektronik, Syarat, Cara Membuat, hingga Biayanya

Whats New
Indeks Dollar AS Kembali Turun, Nilai Tukar Rupiah Pagi Hari Ini Menguat

Indeks Dollar AS Kembali Turun, Nilai Tukar Rupiah Pagi Hari Ini Menguat

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.