Adli Muhammad Siswoko
Pengelola Keuangan di Lembaga Administrasi Negara

ASN

Melecut Belanja Daerah untuk Pemulihan Ekonomi

Kompas.com - 17/08/2022, 09:18 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

UPAYA pemulihan ekonomi daerah dari pandemi Covid-19 terus dilakukan oleh seluruh pemerintah provinsi, kota dan kabupaten di Indonesia.

Salah satu strateginya adalah dengan meningkatkan realisasi belanja untuk meningkatkan perputaran uang yang ada di daerah, baik belanja barang, modal ataupun belanja bantuan sosial.

Namun, kondisi kontras terjadi pada praktiknya. Kenyataanya banyak pemerintah daerah yang realisasi belanjanya dikategorikan masih cukup rendah.

Realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selama tahun 2022 per Agustus, yang tercatat oleh Kementerian Keuangan sebesar Rp 450,4 triliun atau baru mencapai 37,51ri keseluruhan belanja daerah.

Angka tersebut tentunya belum cukup memuaskan mengingat komponen belanja pemerintah daerah yang notabenenya merupakan aspek penting dalam menggerakan ekonomi daerah.

Angka realisasi yang masih rendah berdampak langsung terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) serta pembangunan di berbagai sektor pada suatu daerah.

Catatan ini menunjukkan perlunya akselerasi terhadap setiap pos belanja daerah pemerintah daerah, terutama belanja modal yang realisasinya masih 17,55 persen.

Terlebih lagi program Pemulihan Ekonomi Nasional akan berakhir pada 2022 dikarenakan tren melandainya kasus Covid-19, sehingga alokasi untuk penguatan ekonomi akan berubah.

Pemerintah perlu menguatkan daya beli dan konsumsi masyarakat dengan menggenjot belanja daerah.

Permasalahan terkait percepatan belanja daerah merupakan rangkaian situasi yang sedang dihadapi pemerintah. Belanja yang belum efisien dari tahun ke tahun disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya merupakan persoalan perencanaan.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.