Aplikasi dan Medsos Pemerintah Bejibun, tapi Tidak Optimal

Namun perlu disadari bahwa pemerintah berbasis media sosial lebih dari sekadar tweet, posting, suka, dan bagikan. Ini adalah budaya tata kelola transparansi, berbagi, keterbukaan, dan kolaborasi yang difasilitasi (atau dipupuk) oleh media sosial (Khan 2014).

SMBG bukan hanya tentang membangun kehadiran media sosial dengan membuat halaman penggemar (fanpage) Facebook atau akun Twitter pemerintah, tetapi harus dilengkapi dengan budaya tata kelola berbagi (Sharing), transparansi (Transparency), keterbukaan (Openess), dan kolaborasi (Colaboration) atau yang disebut budaya STOC.

Tanpa budaya STOC manfaat penuh dari SMBG seperti mempromosikan transparansi, keterbukaan, memerangi korupsi, dan memberdayakan warga biasa dalam menciptakan pelayanan publik tidak dapat diwujudkan.

Pemerintah harus melihat media sosial sebagai sarana strategis untuk melayani warga secara efektif (services), memberikan ruang suara untuk mereka (voice) , dan pada saat yang sama mengurangi biaya administrasi (cut budget).

Prasyarat dan komponen kesiapan STOC

Penggunaan media sosial meningkat pesat belakangan ini. Kementerian dan lembaga menggunakan medsos sebagai salah satu sarana berinteraksi dengan warga.

Masih ada beberapa tantangan mengenai rencana manajamen risiko seperti privasi bagi warga negara, kebenaran konten, kebijakan dan integrasi media sosial dengan tata kelola pemerintah.

Kesiapan penerapan budaya STOC pada institusi pemerintah baik di bidang politik, hukum, keuangan, teknis, dan sosial memerlukan sejumlah prasayarat agar pada akhirnya mendapatkan hasil yang diharapkan.

Pertama, kepemimpinan. Dalam mendorong budaya STO, komitmen yang kuat untuk terlibat di media sosial dari pimpinan sangat penting.

Karena sesungguhnya budaya STOC yang berakar di sektor publik sangat bergantung dari kepemimpinan yang kuat, itikad politik yang baik, komitmen yang sungguh-sungguh, dan keinginan untuk membuat pemerintah lebih transparan dan terbuka.

Karena ujung pangkal dari seluruh rentang proses tersebut adalah hadirnya pelayanan publik yang informatif, terjangkau dan cepat.