Aplikasi dan Medsos Pemerintah Bejibun, tapi Tidak Optimal

Keempat, mendorong keterlibatan warga di media sosial. Pemerintah agar mendapatkan sebagian besar nilai sosial dan ekonomi dari keterlibatan di media sosial, maka perlu menciptakan dan memiliki hubungan yang kuat atau engagement dengan publik.

Atas dasar itu maka instansi juga perlu mengelola dan mengembangkan “sisi permintaan” dan kemitraan dengan melibatkan konsumen media sosial termasuk; influencer, warga, perusahaan swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga lainnya.

Karena sesungguhnya hanya permintaan yang kuat dapat mengarah pada ekosistem inovatif di mana masyarakat menciptakan bisnis dan jasa yang memberikan nilai sosial serta ekonomi.

Kelima, ekosistem inovasi kolaboratif. Untuk dampak sosial dan ekonomi yang lebih besar, selain berbagi informasi melalui media sosial, pemerintah harus mencoba menciptakan “ekosistem inovasi kolaboratif” di mana pemerintah menangani kerangka kebijakan/hukum untuk keterlibatan media sosial, kesiapan kelembagaan, pengembangan kapasitas, keterlibatan warga, pembiayaan inovasi, dan teknologi infrastruktur.

Dalam pendekatan “ekosistem”, pemerintah sebagai ‘hub’ menciptakan nilai sosial dan ekonomi dengan melibatkan masyarakat sipil untuk mendapatkan umpan balik, menciptakan layanan publik bersama, solusi atau ide crowdsourcing, dan menciptakan bisnis inovatif baru.

Keenam, pertimbangan Anggaran. Sumber daya keuangan diperlukan untuk mendanai baik "penawaran" samping, misalnya, pengembangan dan pemeliharaan portal media sosial, keterampilan TIK pelatihan, pengembangan aplikasi, dan analisis data.

Hal lain, "sisi permintaan" seperti membiayai proyek-proyek inovatif yang muncul dari ekosistem kolaboratif dan pengembangan kapasitas dari inisiatif media sosial.

Ketujuh, infrastruktur teknologi nasional. Komponen kesiapan dilakukan dengan melihat kedalam infrastruktur pengetahuan dan TIK secara nasional.

Misalnya, seperti ketersediaan akses internet berkecepatan tinggi, kehadiran web pemerintah, penetrasi smartphone, pengembang dan pemrogram yang terampil, standar data terbuka, dan keterampilan analisis data.

Pemerintah di semua tingkatan baik daerah maupun pusat mencari sarana komunikasi yang lebih baik untuk mendorong transparansi lebih besar.