Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Ingin Inflasi Ditekan Jadi di Bawah 3 Persen

Kompas.com - 18/08/2022, 12:42 WIB
Yohana Artha Uly,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan laju inflasi nasional dapat ditekan menjadi kembali ke level di bawah 3 persen. Pasalnya inflasi saat ini cukup tinggi, yakni 4,94 persen (year on year/yoy) per Juli 2022.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) laju inflasi per Juli 2022 itu bahkan menjadi yang tertinggi sejak Oktober 2015.

Jokowi mengatakan, inflasi nasional bisa kembali terkendali jika pejabat daerah dan pusat, serta tim pengendali inflasi di daerah dan pusat, bisa berkoordinasi dengan baik untuk memastikan kecukupan pasokan pangan. Hal ini mengingat pemicu inflasi terbesar adalah gejolak harga pangan (volatile food).

Baca juga: Inflasi Jadi Momok Semua Negara, Jokowi: Kita Tidak Boleh Bekerja Standar

"Saya menyakini kalau kerja sama, mulai dari gubernur, bupati, wali kota, hingga tim pengendali inflasi daerah dan pusat semuanya bekerja, maka ini rampung, selesai, untuk mengembalikan lagi ke angka di bawah 3 persen. Wong kita barangnya (komoditas pangannya) juga ada kok," ujarnya dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2022, Kamis (18/8/2022).

Pada dasarnya, kata Jokowi, komoditas pangan yang dibutuhkan ada di Indonesia, hanya saya perlu dihubungkan antardaerah. Seperti pada komoditas beras yang disebutnya banyak tersedia di Merauke, maka daerah-daerah yang kekurangan beras seharusnya bisa mengambil dari Merauke.

Ia menambahkan, jika persoalannya adalah biaya transportasi yang mahal, menurutnya bisa diatasi dengan daerah menggunakan pos anggaran tak terduga. Jokowi bilang, hal ini sudah disampaikannya kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

"Mestinya anggaran tak terduga bisa digunakan untuk menutup biaya transportasi itu. Gunakan. Saya sudah perintahkan ke Mendagri untuk mengeluarkan surat keputusan atau surat edaran yang menyatakan anggaran tidak terduga bisa digunakan untuk menyelesaikan inflasi di daerah," jelas dia.

Di sisi lain, ia meminta, untuk seluruh kepala daerah mengetahui laju inflasi di wilayahnya guna mencari solusi yang tepat agar terkendali. Dia bilang, kepala daerah perlu mengetahui apa yang menjadi pemicu inflasi di wilayahnya, sehingga komoditas itu bisa dipenuhi dari wilayah lain yang mengalami surplus.

"Saya ingin bupati, walikota, gubernur betul-betul mau bekerja sama dengan tim pengendali inflasi. Tanyakan di daerahnya apa yang harganya naik, yang menyebabkan inflasi, bisa saja beras, bisa saja bawang merah, bisa saja cabe, dan dicek," kata Jokowi.

"Lalu tim pengendali inflasi pusat cek, daerah mana yang memiliki pasokan cabai yang melimpah atau pasokan beras yang melimpah, disambungkan. Ini harus disambungkan karena negara ini negara besar sekali, ada 514 kabupaten/kota, 37 provinsi," tutup dia.

Baca juga: Inflasi Masih 4,94 Persen, Jokowi: Didukung oleh Tidak Naiknya Harga BBM, Elpiji, dan Listrik

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengusaha Telat Bayar THR, Siap-siap Kena Denda

Pengusaha Telat Bayar THR, Siap-siap Kena Denda

Whats New
Satgas UU Cipta Kerja Gelar Workshop Besama Ikatan Pengusaha Wanita di Hari Perempuan Internasional

Satgas UU Cipta Kerja Gelar Workshop Besama Ikatan Pengusaha Wanita di Hari Perempuan Internasional

Whats New
Sri Mulyani Laporkan Dugaan Fraud Rp 2,5 Triliun, LPEI Buka Suara

Sri Mulyani Laporkan Dugaan Fraud Rp 2,5 Triliun, LPEI Buka Suara

Whats New
Sepanjang Ramadhan, Stok Batu Bara untuk Pembangkit Listrik Dipastikan Aman

Sepanjang Ramadhan, Stok Batu Bara untuk Pembangkit Listrik Dipastikan Aman

Whats New
Ramai Aturan Baru soal Pembatasan Barang Bawaan Penumpang: Gampang Kok

Ramai Aturan Baru soal Pembatasan Barang Bawaan Penumpang: Gampang Kok

Whats New
Tingkatkan Kualitas Pelayanan, PLN UID Jakarta Raya Gelar Pelatihan Bersama Kompas.com

Tingkatkan Kualitas Pelayanan, PLN UID Jakarta Raya Gelar Pelatihan Bersama Kompas.com

Whats New
Dapat THR, Bayar Utang atau Ditabung?

Dapat THR, Bayar Utang atau Ditabung?

Earn Smart
Literasi Keuangan yang Terlupakan

Literasi Keuangan yang Terlupakan

Whats New
Naik Rp 6.000, Ini Rincian Harga Emas Antam 19 Maret 2024

Naik Rp 6.000, Ini Rincian Harga Emas Antam 19 Maret 2024

Whats New
Raih Keuntungan Berlipat Saat Ramadhan, Ini 6 Jurus Jitu Dongkrak Penjualan di Lazada

Raih Keuntungan Berlipat Saat Ramadhan, Ini 6 Jurus Jitu Dongkrak Penjualan di Lazada

BrandzView
Imbau Perusahaan Berikan THR ke Ojol dan Kurir Logistik, Kemenaker: Kami Sudah Berkomunikasi dengan Direksi

Imbau Perusahaan Berikan THR ke Ojol dan Kurir Logistik, Kemenaker: Kami Sudah Berkomunikasi dengan Direksi

Whats New
Kurs Rupiah di 5 Bank Besar Indonesia 19 Maret 2024

Kurs Rupiah di 5 Bank Besar Indonesia 19 Maret 2024

Whats New
Strategi Mendagri Tekan Laju Inflasi Jelang Lebaran

Strategi Mendagri Tekan Laju Inflasi Jelang Lebaran

Whats New
PGN Resmikan HSSE Demo Room Medan untuk Tingkatkan Keamanan Aktivitas Operasi Gas Bumi

PGN Resmikan HSSE Demo Room Medan untuk Tingkatkan Keamanan Aktivitas Operasi Gas Bumi

Whats New
Kemenaker: Pengusaha Telat Bayar THR Kena Denda 5 Persen

Kemenaker: Pengusaha Telat Bayar THR Kena Denda 5 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com