Cegah Kerugian di BUMN, Erick Thohir Diminta Optimalkan Peran Komisaris

Kompas.com - 19/08/2022, 14:35 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir diminta mengoptimalkan peran komisaris untuk melakukan pengawasan di perusahaan pelat merah. Hal ini perlu dilakukan untuk meminimalisir kerugian atau pun penyimpangan keuangan di BUMN.

Guru Besar Fakultas Hukum Unpad Bandung I Gede Pantja Astawa mengatakan, Erick Thohir dapat memilih manajemen dan komisaris yang memiliki kapasitas serta kapabilitas yang sesuai dengan kebutuhan BUMN tersebut.

Setelah itu fungsi kontrol melalui komisaris sebagai perwakilan pemerintah di BUMN dapat diintensifkan.

Baca juga: Ungkap Alasan Bersih-bersih BUMN, Erick Thohir: BUMN yang Sehat akan Jadi Penyeimbang Pasar

"Menteri Erick jangan asal mengangkat komisaris dan direksi BUMN. Harus memilih jajaran komisaris dan direksi BUMN yang telah teruji profesionalitasnya. Sehingga semua keputusan management harus mendapatkan persetujuan dari komisaris sebagai perwakilan pemerintah di BUMN. Sehingga komisaris identik dengan pengawas BUMN, kalau pengawasannya jalan, maka kerugian atau penyimpangan keuangan di BUMN tak akan mungkin terjadi," ujar Gede dalam keterangannya, Jumat (19/8/2022).

Kendati begitu, Gede menjelaskan, berdasarkan UU BUMN pasal 11 disebutkan, BUMN merupakan badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas yang tunduk pada UU Perseroan Terbatas. Sementara itu,  jika melihat UU Tindak Pidana Korupsi pasal 14 disebutkan bahwa BUMN memiliki kekhususan sitimatis (lex specialis).

"Karena kekayaan negara sudah dipisahkan, maka tidak bisa serta merta kerugian yang terjadi di BUMN dikatakan sebagai tindak pidana korupsi. Sebab di dalam UU BUMN tidak dikatakan, kerugian atau pelanggaran yang terjadi di BUMN merupakan tindak pidana korupsi. Kalau tidak disebutkan di UU BUMN kerugian BUMN merupakan tindak pidana korupsi, maka tak bisa diberlakukan UU Tindak Pidana Korupsi. Namun faktanya tidak demikian, kerugian yang terjadi di BUMN langsung dimasukan dalam kasus korupsi," ungkap Gede.

Gede melanjutkan, di BUMN memiliki organ komisaris, direksi dan pemegang saham. Pemegang saham identik dengan pemilik perseroan, sebagai perseroan terbatas BUMN merupakan badan hukum perdata.

Sehingga karena kekayaan BUMN merupakan kekayaan yang terpisah dari pemegang saham. Kekayaan terpisah ini yang dijadikan modal BUMN untuk menggembangkan usahanya.

"Karena sudah dijadikan kekayaan terpisah, maka setiap kerugian di BUMN tidak ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi. Jika rugi maka itu risiko bisnis. Sepanjang direksinya memiliki itikad baik (business judgement rule) dan prinsip kehati-hatian. Semua itu dilindungi UU, sehingga kerugian yang terjadi di BUMN tak bisa dituntut sebagai tindak pidana korupsi,"ungkap Gede.

Jika manajemen tidak memiliki itikad baik dan prinsip kehati-hatian, menurut Gede bukan berarti tidak bisa diproses secara hukum. Namun yang berlaku adalah hukum adminsitratif dengan risiko manajemen diberhentikan dalam RUPSLB atau bisa dituntut untuk menggembalikan kerugian yang terjadi di BUMN.

Baca juga: Cerita Erick Thohir di Balik Sukses RI Tangani Pandemi: Kita Sangat Cepat Mengantisipasi...

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BUMN Sucofindo Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Cek Posisi dan Syaratnya

BUMN Sucofindo Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Cek Posisi dan Syaratnya

Work Smart
Garap Penataan Trotoar Jakarta, Semen Indonesia Gunakan Produk Beton Ramah Lingkungan

Garap Penataan Trotoar Jakarta, Semen Indonesia Gunakan Produk Beton Ramah Lingkungan

Whats New
Tol BSD Terendam saat Hujan Lebat, Ini Penyebabnya Menurut Kementerian PUPR

Tol BSD Terendam saat Hujan Lebat, Ini Penyebabnya Menurut Kementerian PUPR

Whats New
Gandeng XL Axiata, Akulaku PayLater Kini Tersedia di Aplikasi myXL

Gandeng XL Axiata, Akulaku PayLater Kini Tersedia di Aplikasi myXL

Whats New
Imbas Kenaikan Harga BBM, Iperindo Minta Subsidi Pembiayaan Perkapalan ke Pemerintah

Imbas Kenaikan Harga BBM, Iperindo Minta Subsidi Pembiayaan Perkapalan ke Pemerintah

Whats New
Promo Ulang Tahun, Watsons Gelar Diskon hingga 60 Persen

Promo Ulang Tahun, Watsons Gelar Diskon hingga 60 Persen

Spend Smart
Cara Bayar BPJS Kesehatan Online via myBCA

Cara Bayar BPJS Kesehatan Online via myBCA

Spend Smart
Fintech Xendit Lakukan PHK ke 5 Persen Karyawan di Indonesia dan Filipina

Fintech Xendit Lakukan PHK ke 5 Persen Karyawan di Indonesia dan Filipina

Whats New
APJII Dorong Pemerataan Infrastruktur dan Peningkatan Literasi Digital di Indonesia

APJII Dorong Pemerataan Infrastruktur dan Peningkatan Literasi Digital di Indonesia

Whats New
Menperin Kukuhkan DPP Iperindo Periode 2022-2026, Ini Susunanya

Menperin Kukuhkan DPP Iperindo Periode 2022-2026, Ini Susunanya

Whats New
Rupiah Kembali Menguat, Dollar AS Kini Setara Rp 15.193 per Dollar AS

Rupiah Kembali Menguat, Dollar AS Kini Setara Rp 15.193 per Dollar AS

Whats New
Harga Komoditas Berpotensi Turun di 2023, DJP Otimistis Capai Target Penerimaan Pajak Rp 1.718 Triliun

Harga Komoditas Berpotensi Turun di 2023, DJP Otimistis Capai Target Penerimaan Pajak Rp 1.718 Triliun

Whats New
BKN: Instansi Wajib Validasi Pendataan Tenaga Non-ASN Hasil Tahap Prafinalisasi

BKN: Instansi Wajib Validasi Pendataan Tenaga Non-ASN Hasil Tahap Prafinalisasi

Whats New
Bank Raksasa Credit Suisse Dikabarkan Akan Bangkrut, Nasibnya Bakal Seperti Lehman Brothers?

Bank Raksasa Credit Suisse Dikabarkan Akan Bangkrut, Nasibnya Bakal Seperti Lehman Brothers?

Whats New
Pertamax Turun, Simak Harga BBM Pertamina Terbaru di Semua Provinsi

Pertamax Turun, Simak Harga BBM Pertamina Terbaru di Semua Provinsi

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.