Luhut: Industri Sawit Kungfunya Banyak Sekali

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan banyak masalah di industri hulu minyak goreng atau industri sawit.

Oleh karena itu kata dia, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kini dilibatkan untuk melakukan audit industri sawit.

"Itu kami baru tahu ternyata di dalam itu (industri sawit) kungfunya banyak sekali. Jadi saya suruh audit oleh BPKP," ujarnya dalam Kuliah Umum Universitas Hasanuddin ditayangkan secara virtual, Jumat (19/8/2022).

Baca juga: Luhut: Mungkin Presiden Jokowi Umumkan Kenaikan Harga BBM Subsidi Pekan Depan

Luhut mengaku sudah mendapatkan laporan soal hasil audit industri kelapa sawit. Ia mengatakan ditemukan 4 juta hektar lahan sawit yang tidak jelas statusnya.

"Kemarin sebelum kemarin saya baru dilapori, itu semua enggak ada yang bisa bohong. Dari 16,3 juta (hektare lahan) kelapa sawit itu ada 4 juta (hektare) ternyata yang tidak ngerti juntrungannya," ujarnya.

Mantan Menkopolhukam itu menyebut bila 4 juta hektar lahan sawit tersebut jelas statusnya, maka ada penghematan sebesar Rp 100 triliun tiap tahunnya.

"Jadi, efisiensi itu menjadi sangat penting. Jadi kalau semua kita bikin digitalisasi itu korupsi akan turun karena kau ndak bisa curi dan itu dampaknya akan banyak, teknologi akan berjalan," kata Luhut.

Baca juga: Soal Kabar Kenaikan Harga Pertalite, Pertamina: Tunggu Arahan Pemerintah

Saat acara Penyerahan Data Perkebunan Sawit Kabupaten dalam rangka Audit Perkebunan Sawit Seluruh Indonesia, Kamis (7/7/2022), Luhut mengaku geram lantaran minyak kelapa sawit Indonesia diatur oleh negara lain.

Padahal, Indonesia merupakan penghasil minyak nabati terbesar di dunia. Luhut mengatakan audit industri sawit bertujuan agar harga minyak sawit Indonesia tidak diatur oleh negara lain.

Dalam kesempatan itu, Luhut juga mengingatkan kepada para pemerintah daerah agar tidak menerima dana suap atau "pelicin" dari para pengusaha sawit.

"Jadi kalau ada perkebunan mulai main-main, kasih-kasih pelicin, jangan terima. Saya titip ini, karena pasti ketahuan. Karena itu sekarang banyak kasus yang begitu, ujung-ujungnya ke mana? Dulu yang memberikan kepala dinas, persetujuannya bupati, kena lagi. Dengan sekarang ini, kita harus melihat peraturan perundang-undangan yang ada," kata dia.

Baca juga: Erick Thohir Janji BUMN Bantu Turunkan Harga Tiket Pesawat