Di Tengah Ketidakpastian Global, Kinerja Impresif Ekonomi Jadi Kado Manis HUT Ke-77 Republik Indonesia

KOMPAS.com - Dalam kurun waktu dua tahun terakhir, ketahanan ekonomi nasional diuji dengan guncangan pandemi Covid-19 yang mulai merebak di Indonesia sejak 2020.

Pemerintah pun menerapkan berbagai kebijakan dalam merespons permasalahan yang berdampak pada multisektor tersebut.

Salah satunya adalah menerapkan pembatasan mobilitas masyarakat untuk mencegah meluasnya penyebaran Covid-19.

Hanya saja, kebijakan itu berdampak pada penurunan aktivitas ekonomi masyarakat. Guna mengantisipasi hal ini, pemerintah memberikan respons cepat untuk melakukan pemulihan ekonomi nasional.

Hal tersebut dilakukan dengan menyiapkan berbagai bauran kebijakan stimulus yang didukung dengan sinergi serta kolaborasi berbagai pihak. Tujuannya, untuk memastikan keberlangsungan hidup dan penghidupan (live and livelihood) masyarakat tetap terjaga.

Salah satu kebijakan tersebut adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, KUR merupakan kebijakan bantuan permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan pemberian insentif tambahan subsidi bunga sebesar 6 persen.

Pada 2020, pemerintah menetapkan bunga KUR menjadi 0 persen. Selanjutnya, insentif tersebut dilanjutkan dengan bunga 3 persen pada 2021 dan 2022.

Selain itu, pemerintah juga telah meningkatkan plafon KUR pada setiap tahun hingga mencapai Rp 373,17 triliun pada 2022.

“Penyaluran KUR telah dimanfaatkan UMKM dari berbagai kalangan masyarakat, mulai dari wirausahawan baru, ibu rumah tangga, purna pekerja migran, kelompok tani dan nelayan, serta calon pekerja migran,” ujar Airlangga dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (20/8/2022).

Baca juga: Menko Airlangga Minta Rumah Sakit Bantu Akselerasi Pemberian Vaksin Booster ke Masyarakat

Airlangga menjelaskan bahwa total outstanding KUR sendiri sejak 2015 hingga Minggu (31/7/2022) mencapai Rp 530 triliun. Insentif ini telah disalurkan kepada 36,56 juta debitur. Sementara itu, rasio non-performing loan (NPL) KUR masih tercatat berada di kisaran 1,03 persen per Selasa (31/5/2022).

Selain KUR, pemerintah juga menginisiasi program Kartu Prakerja guna meningkatkan keterampilan, produktivitas, daya saing sumber daya manusia (SDM), serta menjadi semi bantuan sosial di tengah pandemi.

Hingga gelombang ke-40 yang dibuka pada awal Agustus 2022, program Kartu Prakerja telah mencatatkan lebih dari 13 juta penerima manfaat di 514 kabupaten atau kota. Adapun pemberian nilai manfaat pada gelombang ini sebesar Rp 3.550.000 per individu.

Penerima manfaat program tersebut didominasi dari daerah pedesaan dan menyasar kepada berbagai lapisan masyarakat, seperti purna-pekerja migran, ibu rumah tangga, serta penyandang disabilitas.

Sebagai salah satu program government to people paling masif di dunia dengan memanfaatkan teknologi digital end-to-end, lanjut Airlangga, program Kartu Prakerja telah menciptakan ekosistem tersendiri.

Program itu melibatkan 1.011 staf pelatihan aktif yang disiapkan oleh 179 lembaga pelatihan.

“Program Kartu Prakerja telah mendapat apresiasi dari berbagai lembaga internasional, seperti Bank Dunia, Asian Development Bank (ADB), United Nations Development Programme (UNDP), The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), dan The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP),” tuturnya.

Mewujudkan ekonomi berdaulat

Airlangga melanjutkan bahwa selain KUR dan Kartu Prakerja, pemerintah memiliki serangkaian program lain untuk mendorong pemulihan UMKM melalui berbagai dukungan pembiayaan.

Hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan cita-cita dan harapan menjadi bangsa yang mandiri dan berdaulat di bidang ekonomi.

Berbagai program dukungan pembiayaan tersebut adalah Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), Subsidi Bunga Non-KUR, dan Penjaminan Kredit Modal Kerja.

Hingga pertengahan 2022, Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) telah menyalurkan bantuan pembiayaan sebesar Rp 455,62 triliun.

“Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 64,68 triliun dialokasikan untuk melanjutkan pemberian dukungan bagi UMKM dan korporasi,” kata Airlangga.

Baca juga: Ekonomi RI Tumbuh 5,44 Persen, Menko Airlangga Sebut Berkat Penanganan Covid-19 yang Berbeda