Safri Haliding
Konsultan, Peneliti dan Dosen

Global Birma Institute

Mencegah Senja Kala Fintech Syariah

Kompas.com - 20/08/2022, 18:32 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

PERKEMBANGAN industri financial technology (fintech) syariah atau pinjaman online (pinjol) syariah memasuki babak baru setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI)/Fintech Peer-To-Peer (P2P) Lending. POJK LPBBTI itu mengatur fintech P2P lending konvensional dan syariah.

OJK mengeluarkan aturan tersebut seiring begitu cepatnya perkembangan industri fintech konvensional. Aturan lama POJK No. 77/POJK.01/2016 dianggap sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan pertumbuhan industri sehingga perlu penyempurnaan dalam rangka mengakomodir industri yang tumbuh cepat dan meningkatkan perlindungan konsumen yang semakin optimal.

Perkembangan industri fintech konvensional yang sangat tinggi, melebihi pertumbuhan Industri Jasa Keuangan (IJK) lainnya juga berbanding dengan jumlah pengguna terus bertambah secara signifikan. Berdasarkan laporan OJK sampai dengan 22 April 2022, total jumlah penyelenggara fintech P2P lending atau fintech lending yang berizin di OJK sebanyak 102 perusahaan.

Baca juga: OJK: Hingga Juni 2022, Fintech P2P Lending Salurkan Pembiayaan Rp 52,92 Triliun

Namun perkembangan fintech P2P lending syariah tidak secepat fintech konvensional.  Berdasarkan data Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) tahun 2022, terdapat tujuh fintech P2P lending syariah, jauh tertinggal dibandingkan dengan fintech konvensional.

Hambatan

Dalam POJK fintech P2P lending terbaru terdapat sejumlah pokok pengaturan, yakni setiap penyelenggara harus berbadan hukum perseroan terbatas (PT), badan hukum koperasi sudah tidak diakomodir. Modal disetor pada saat pendirian paling sedikit Rp 25 miliar dan terlebih dahulu memperoleh izin OJK.

Jumlah itu meningkat tajam dari syarat modal disetor untuk pendaftaran sebesar Rp 1 miliar dan perizinan sebesar Rp 2,5 miliar dalam peraturan fintech lending lama, baik konvensional dan syariah. Dengan modal setor yang semakin besar, pertumbuhan fintech syariah dipastikan akan semakin sulit, bahkan bisa jadi berkurang. 

Salah satu perusahaan fintech syariah, PT Kapital Boost Indonesia, misalnya, mengembalikan izinnya ke OJK karena beberapa persyaratan belum dapat terpenuhi.

Calon penyelenggara fintech P2P lending syariah yang sumber keuangannya tidak kuat akan sulit memperoleh izin. Pertumbuhan industri fintech P2P lending syariah di Indonesia dari sisi market entry bisa dipastikan melambat akibat peraturan baru itu, bahkan terancam memasuki senja kala.

Pertumbuhan fintech P2P lending syariah yang kurang menunjukkan tren yang optimistis tidak selaras dengan roadmap ekonomi syariah Indonesia, di mana industri keuangan syariah menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan ekonomi ke depan dengan tujuan menjadikan Indonesia sebagai pusat industri keuangan syariah dunia dan salah satu produk yang didorong saat ini adalah fintech P2P lending syariah.

Kondisi ini sangat ironi dengan dengan jumlah penduduk Indonesia yang merupakan komunitas muslim terbesar di dunia. Saat ini jumlah penduduk Indonesia mencapai 262 juta orang,  80 persennya muslim.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Platform Pesan-Antar Makanan DoorDash Bakal PHK 1.250 Karyawannya

Platform Pesan-Antar Makanan DoorDash Bakal PHK 1.250 Karyawannya

Whats New
Kementerian PUPR: 1.400 Hektar Lahan di IKN Nusantara Diminati Banyak Investor

Kementerian PUPR: 1.400 Hektar Lahan di IKN Nusantara Diminati Banyak Investor

Whats New
Di Depan Jokowi, Sri Mulyani Sebut Ekonomi RI dalam Tren Pemulihan Berkat Kerja Keras APBN

Di Depan Jokowi, Sri Mulyani Sebut Ekonomi RI dalam Tren Pemulihan Berkat Kerja Keras APBN

Whats New
Saham Teknologi Lagi-lagi Rontok, IHSG Sesi I Ditutup Melemah

Saham Teknologi Lagi-lagi Rontok, IHSG Sesi I Ditutup Melemah

Whats New
Minta Pemerintah Tak Impor Beras, Jabar dan Jatim: Siap Pasok ke Bulog

Minta Pemerintah Tak Impor Beras, Jabar dan Jatim: Siap Pasok ke Bulog

Whats New
Hadapi Potensi Resesi 2023, Zurich Yakin Industri Asuransi Tetap Tumbuh

Hadapi Potensi Resesi 2023, Zurich Yakin Industri Asuransi Tetap Tumbuh

Whats New
Minat Jadi Agen Mandiri? Simak Persyaratan dan Cara Daftarnya

Minat Jadi Agen Mandiri? Simak Persyaratan dan Cara Daftarnya

Whats New
Kala Buruh dan Pengusah Kompak Tolak Kenaikan Upah Minimum 2023

Kala Buruh dan Pengusah Kompak Tolak Kenaikan Upah Minimum 2023

Whats New
Strategi IndiHome Genjot Kinerja Perusahaan

Strategi IndiHome Genjot Kinerja Perusahaan

Whats New
Vale Bangun Industri Nikel dengan Dana Rp 131 Triliun

Vale Bangun Industri Nikel dengan Dana Rp 131 Triliun

Whats New
Inflasi November 2022 Capai 5,42 Persen, Sektor Transportasi Jadi Penyumbang Terbesar

Inflasi November 2022 Capai 5,42 Persen, Sektor Transportasi Jadi Penyumbang Terbesar

Whats New
Biaya Pembangunan IKN Nusantara, Menteri PUPR: APBN hanya 20 Persen, Selebihnya dari Investasi

Biaya Pembangunan IKN Nusantara, Menteri PUPR: APBN hanya 20 Persen, Selebihnya dari Investasi

Whats New
KB Financial Kembali Suntik Modal ke Bukopin lewat Rights Issue

KB Financial Kembali Suntik Modal ke Bukopin lewat Rights Issue

Whats New
Plus Minus KA Argo Parahyangan Vs Kereta Cepat, Pilih Mana?

Plus Minus KA Argo Parahyangan Vs Kereta Cepat, Pilih Mana?

Whats New
Waspadai Penguatan Dollar AS, Ini Strategi BI Stabilkan Rupiah

Waspadai Penguatan Dollar AS, Ini Strategi BI Stabilkan Rupiah

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.