Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penjelasan Luhut soal Rencana Kenaikan Harga Pertalite dan Solar Subsidi

Kompas.com - 21/08/2022, 09:31 WIB


KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan penjelasan mengenai rencana kenaikan harga Pertalite dan Solar subsidi.

Luhut mengungkapkan, pemerintah tengah menyusun skema penyesuaian harga untuk mengurangi beban subsidi dan kompensasi energi.

“Pemerintah masih menghitung beberapa skenario penyesuaian subsidi dan kompensasi energi dengan memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat,” ujarnnya dalam keterangan resmi, Minggu (21/8/2022).

Baca juga: Daftar Harga Pertalite, Pertamax, hingga Pertamina Dex Agustus 2022

Alasan kenaikan harga BBM subsidi

Terdapat sejumlah pertimbangan yang membuat pemerintah merencanakan kenaikan harga BBM subsidi, dalam hal ini Pertalite dan Solar subsidi.

Tingginya harga minyak mentah dunia mendorong meningkatnya gap harga keekonomian dan harga jual pertalite dan solar dan berdampak pada kenaikan subsidi dan kompensasi energi.

Hingga saat ini, APBN menanggung subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp 502 triliun. Tanpa ada penyesuaian kebijakan, angka ini bisa meningkat hingga lebih dari Rp 550 triliun pada akhir tahun.

Baca juga: Kenali Gambar dan Nama Pahlawan di Uang Rp 100.000 Baru

Itulah alasan yang membuat adanya rencana harga Pertalite naik. Meski demikian, Luhut tak menyebut berapa besaran kenaikan harga Pertalite yang akan ditetapkan.

“Tapi untuk diketahui, harga BBM di Indonesia relatif lebih murah dibanding mayoritas negara di dunia. Langkah yang disimulasikan termasuk skenario pembatasan volume,” jelas Luhut.

Kompas Video Dirut PT Pertamina Nicke Widyawati pastikan tidak kebijakan yang menghapus bahan bakar pertalite.


“Pemerintah akan terus mendorong penggunaan aplikasi MyPertamina untuk mendapatkan data yang akurat sebelum pembatasan diterapkan," sambungnya.

Baca juga: Update Harga Pertalite, Pertamax, hingga Dex Series Agustus 2022

Keputusan akhir ada di Jokowi

Yang jelas, Luhut menegaskan, perubahan kebijakan subsidi dan kompensasi energi nantinya perlu mempertimbangkan beberapa faktor seperti tingkat inflasi, kondisi fiskal, dan juga pemulihan ekonomi.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+