Selain Menaikkan Harga BBM Subsidi, Pemerintah Juga Percepat Penggunaan B40 dan Kendaraan Listrik

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 sudah tidak mampu lagi menampung beban subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang kini sudah di angka Rp 502 triliun.

Apabila pemerintah tidak segera merespons hal ini dengan penyesuaian kebijakan, maka diperkirakan anggaran subsidi BBM akan mencapai Rp 550 triliun di akhir tahun 2022.

Oleh karenanya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah tengah menyusun skema penyesuaian harga untuk mengurangi beban subsidi dan kompensasi energi.

"Pemerintah masih menghitung beberapa skenario penyesuaian subsidi dan kompensasi energi dengan memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat," ujar Luhut dalam keterangan tertulis, Minggu (21/8/2022).

Baca juga: Luhut Mau Menagih Langsung ke Elon Musk: Hey, Mau Kau Gimana?

Tak hanya menghitung kompensasi subsidi BBM, pemerintah juga mensimulasikan skenario pembatasan volume subsidi BBM.

"Pemerintah akan terus mendorong penggunaan aplikasi MyPertamina untuk mendapatkan data yang akurat sebelum pembatasan diterapkan," ucap Luhut.

Dia memastikan, pemerintah akan melakukan penghitungan dengan sangat hati-hati agar penyesuaian kebijakan ini tidak memperburuk kondisi inflasi, fiskal, dan pemulihan ekonomi. Untuk itu, perubahan kebijakan subsidi BBM akan mempertimbagkan tiga indikator tersebut.

Sebab, ketiga indikator tersebut sangat penting untuk menjaga stabilitas nasional terutama di sektor ekonomi lantaran saat ini global masih dilanda ketidakpastian.

"Anggaran subsidi dan kompensasi energi nantinya dapat dialihkan untuk sektor lain yang lebih membutuhkan dan masyarakat yang kurang mampu mendapat program kompensasi," jelasnya.

Baca juga: Luhut: Mungkin Presiden Jokowi Umumkan Kenaikan Harga BBM Subsidi Pekan Depan

Selain itu, pemerintah juga mengupayakan percepatan biodiesel 40 persen (B40) dan mengadopsi kendaraan listrik guna mengurangi subsidi dan kompensasi energi ini.

"Yang perlu diingat, keputusan akhir tetap di tangan Presiden. Namun langkah awal yang perlu dilakukan adalah memastikan pasokan Pertamina untuk Pertalite dan Solar tetap lancar distribusinya," tuturnya.