KILAS

Akademisi Sebut Permentan Nomor 10 Tahun 2022 Dapat Tingkatkan Tata Kelola Pupuk Subsidi

Kompas.com - 21/08/2022, 20:17 WIB

KOMPAS.com - Kementerian Pertanian (Kementan) mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022 yang mengatur tentang tata cara penetapan alokasi dan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sektor pertanian.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menjelaskan bahwa Permentan Nomor 10 Tahun 2022 menjadi salah satu upaya Kementan untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pupuk subsidi, serta mengoptimalkan penyaluran pupuk bersubsidi bagi para petani.

"Tugas pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan tentu hanya bisa dilakukan jika mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari masyarakat. Pemerintah akan terus berupaya melakukan berbagai langkah agar produksi, produktivitas, dan kinerja pertanian kita meningkat," terang Syahrul melalui keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Minggu (21/8/2022).

Menanggapi hal tersebut, Dosen Agribisnis Fakultas Pertenakan dan Pertanian Universitas Diponegoro Dr Siwi Gayatri menilai bahwa Permentan Nomor 10 Tahun 2022 dapat meminimalkan adanya penyelewengan terhadap harga dan distribusi pupuk subsidi.

Baca juga: Ketersediaan Pupuk Subsidi Menipis, Mentan SYL Ajak Petani Tingkatkan Penggunaan Pupuk Organik

"Keluarnya peraturan (menteri) tersebut (berdampak) positif untuk stabilitas harga dan distribusi, terutama biar tidak ada penyelewengan," kata Siwi.

Dia menjelaskan, pengusulan alokasi pupuk bersubsidi kini dilakukan dengan menggunakan data spasial dan data luas lahan. Data tersebut kemudian diolah dengan bantuan sistem informasi managemen berbasis digital sehingga dinilai lebih efektif dan tepat sasaran.

Kendati lebih efektif dan tepat sasaran, Siwi juga tidak menepis fakta bahwa pemanfaatan sistem informasi managemen digital dapat menimbulkan tantangan baru di lapangan, tak terkecuali terkait sumber daya manusia (SDM).

Menurut Siwi, sebagian besar kegiatan pengumpulan data di lapangan masih dibebankan kepada para penyuluh pertanian. Padahal, seperti diketahui, tugas utama mereka adalah mendampingi dan mengedukasi para petani.

Baca juga: Kementan Keluarkan Kebijakan Pembatasan Pupuk Subsidi, Pengamat Beri Respons Positif

"Di lapangan, para penyuluh dibebani (tugas) administrasi. Mereka jadi kurang berfokus pada transfer knowledge ke para petani karena setiap waktu dibutuhkan perubahan data (lapangan). Para penyuluh harus terus melakukan pengiriman data terbaru," jelas Siwi.

Dengan adanya beban pekerjaan yang berlapis, Siwi mengatakan tidak menutup kemungkinan terjadi human error saat para penyuluh melakukan input dan update data.

Di sisi lain, data-data yang dikumpulkan di lapangan, termasuk luas lahan petani, harus tepat dan akurat agar alokasi pupuk subsidi dapat direncanakan dengan tepat.

"Informasi (data) digital harus lebih tepat, terutama dengan alokasi pupuk yang berdasarkan luas lahan sehingga semua (kebutuhan petani) bisa tercukupi. Petani-petani yang berhak itu kan bisa mendapatkan juga," tambah Siwi.

Oleh karena itu, dia menegaskan, pemerintah perlu mengembangkan SDM agar implementasi Permentan Nomor 10 Tahun 2022 dapat berjalan dengan optimal.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Platform Pesan-Antar Makanan DoorDash Bakal PHK 1.250 Karyawannya

Platform Pesan-Antar Makanan DoorDash Bakal PHK 1.250 Karyawannya

Whats New
Kementerian PUPR: 1.400 Hektar Lahan di IKN Nusantara Diminati Banyak Investor

Kementerian PUPR: 1.400 Hektar Lahan di IKN Nusantara Diminati Banyak Investor

Whats New
Di Depan Jokowi, Sri Mulyani Sebut Ekonomi RI dalam Tren Pemulihan Berkat Kerja Keras APBN

Di Depan Jokowi, Sri Mulyani Sebut Ekonomi RI dalam Tren Pemulihan Berkat Kerja Keras APBN

Whats New
Saham Teknologi Lagi-lagi Rontok, IHSG Sesi I Ditutup Melemah

Saham Teknologi Lagi-lagi Rontok, IHSG Sesi I Ditutup Melemah

Whats New
Minta Pemerintah Tak Impor Beras, Jabar dan Jatim: Siap Pasok ke Bulog

Minta Pemerintah Tak Impor Beras, Jabar dan Jatim: Siap Pasok ke Bulog

Whats New
Hadapi Potensi Resesi 2023, Zurich Yakin Industri Asuransi Tetap Tumbuh

Hadapi Potensi Resesi 2023, Zurich Yakin Industri Asuransi Tetap Tumbuh

Whats New
Minat Jadi Agen Mandiri? Simak Persyaratan dan Cara Daftarnya

Minat Jadi Agen Mandiri? Simak Persyaratan dan Cara Daftarnya

Whats New
Kala Buruh dan Pengusah Kompak Tolak Kenaikan Upah Minimum 2023

Kala Buruh dan Pengusah Kompak Tolak Kenaikan Upah Minimum 2023

Whats New
Strategi IndiHome Genjot Kinerja Perusahaan

Strategi IndiHome Genjot Kinerja Perusahaan

Whats New
Vale Bangun Industri Nikel dengan Dana Rp 131 Triliun

Vale Bangun Industri Nikel dengan Dana Rp 131 Triliun

Whats New
Inflasi November 2022 Capai 5,42 Persen, Sektor Transportasi Jadi Penyumbang Terbesar

Inflasi November 2022 Capai 5,42 Persen, Sektor Transportasi Jadi Penyumbang Terbesar

Whats New
Biaya Pembangunan IKN Nusantara, Menteri PUPR: APBN hanya 20 Persen, Selebihnya dari Investasi

Biaya Pembangunan IKN Nusantara, Menteri PUPR: APBN hanya 20 Persen, Selebihnya dari Investasi

Whats New
KB Financial Kembali Suntik Modal ke Bukopin lewat Rights Issue

KB Financial Kembali Suntik Modal ke Bukopin lewat Rights Issue

Whats New
Plus Minus KA Argo Parahyangan Vs Kereta Cepat, Pilih Mana?

Plus Minus KA Argo Parahyangan Vs Kereta Cepat, Pilih Mana?

Whats New
Waspadai Penguatan Dollar AS, Ini Strategi BI Stabilkan Rupiah

Waspadai Penguatan Dollar AS, Ini Strategi BI Stabilkan Rupiah

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.