Pengusaha Keberatan Wacana Pengaturan Jam Kantor Swasta di Jakarta

KOMPAS.com - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyampaikan keberatan terkait rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya yang akan melakukan pengaturan jam kerja sektor swasta menyusul kemacetan yang terjadi jelang masuk dan pulang kantor.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Anton Supit mengungkapkan peraturan ketenagakerjaan hanya membatasi waktu maksimum kerja sehari atau seminggu dengan konsekuensi membayar upah lembur jika melebihi jam kerja yang ditentukan.

Anton menyebutkan perusahaan akan menerapkan waktu kerja, termasuk jam masuk dan jam pulang kerja sesuai dengan kebutuhan operasional masing-masing perusahaan.

Jam kerja perusahaan swasta selama ini sudah diatur dengan baik dalam UU Ketenagakerjaan. Jam kerja juga sudah disepakati perusahaan dan pekerja secara tertulis dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Baca juga: Gaya Hidup Mewahnya Disorot, Berapa Gaji Brigjen Hendra Kurniawan?

"Waktu kerja di sektor swasta telah mengacu kepada peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan," kata Anton dalam keterangan resminya, Rabu (24/8/2022).

"Peraturan ketenagakerjaan hanya membatasi maksimum waktu kerja sehari atau seminggu, dengan konsekuensi membayar upah lembur apabila melebihi dari waktu yang telah ditetapkan," imbuh dia.

Anton bilang, jam kerja karyawan sepenuhnya diatur perusahaan karena menyangkut operasional. Sehingga jam kerja tak bisa disamakan dengan jam sekolah yang diatur pemerintah setempat.

"Peraturan perundangan tidak mengatur saat mulai dan berakhirnya jam kerja setiap harinya. Jam mulai dan berakhirnya waktu kerja merupakan kewenangan perusahaan," ungkap dia.

Baca juga: Syarat Bikin SKCK, Biaya, dan Tahapannya di Kantor Polisi ataupun Online

Lanjut Anton, pada beberapa fungsi di organisasi perusahaan, apabila memungkinkan telah banyak diterapkan model work from home (WFH) atau gabungan antara WFH dan WFO, sehingga dengan penerapan metode ini sudah membantu juga mengurangi kepadatan lalu lintas.

"Penyeragaman jam masuk dan pulang kantor, perlu dikaji lebih mendalam karena beberapa sektor industri tertentu ada kaitannya dengan jam kerja di luar negeri seperti bursa efek atau kegiatan ekspor impor, yang melibatkan berbagai institusi seperti perbankan dan bea cukai," beber Anton.

Menurut Apindo, sambung Anton, yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah penyediaan transportasi umum dan prasarananya yang memadai baik kuantitas dan kualitasnya.

"Sehingga masyarakat didorong untuk dapat menggunakan transportasi umum yang nyaman dan aman," tegasnya.

Baca juga: Minat Jadi Camat? Ini Besaran Gajinya

Sebagai informasi, wacana pengaturan jam kerja ini pertama jali diusulkan Dirlantas Polda Metro Jaya.

Hal itu untuk mengurangi tingkat kemacetan di Jakarta. Sebab, kepadatan lalu lintas di Jakarta disebabkan kegiatan pekerja dan anak sekolah dilakukan pada waktu yang bersamaan.

Dirlantas Polda Metro Jaya menyebutkan penerapan kebijakan tersebut masih menunggu regulasi dari pemerintah, khususnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Jam masuk pekerja diatur supaya tidak menumpuk pada waktu yang sama. Usulan itu, berdasarkan hasil analisis terkait kemacetan Jakarta pada jam rawan di pagi hari.

Dari hasil pengamatan, mobilitas pekerja hingga pelajar berangkat pada waktu bersamaan sehingga mengakibatkan kemacetan di jalan.

Baca juga: Mengenal Perbedaan CEO, COO, CFO, CTO, dan CMO di Perusahaan