Kata Erick Thohir agar BBM Subsidi Tepat Sasaran

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan, untuk memastikan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi tepat sasaran, dibutuhkan konsolidasi satu data, seperti aplikasi Peduli Lindungi.

Dia mengatakan, pihaknya mendorong konsolidasi satu data, layaknya aplikasi Peduli Lindungi sebagai upaya penyaluran subsidi tepat sasaran. Menurut dia, aplikasi seperti Peduli Lindungi bisa dikembangkan, untuk melindungi masyarakat yang berhak mendapat subsidi.

“Bagaimana kita mengonsolidasikan data subsidi tepat sasaran. Sebenarnya, kita sudah mendahului dengan Peduli Lindungi yang kemarin sempat tersendat. Ini menjadi suatu dasar bagaimana bisa dilakukan konsolidasi satu data,” ujar Erick dalam rapat bersama Komisi VI, Rabu (24/8/2022).

Baca juga: Erick Thohir Sebut Restrukturisasi BUMN Ibarat Cuci Piring

Dia mengatakan, jika konsolidasi satu data sudah dilakukan. Langkah selanjutnya adalah pengembangan aplikasi secara nasional. Sehingga, penyaluran subsidi bisa tepat sasaran, dengan sitem satu data tersebut.

“Tinggal ini dikembangkan bagaimana bisa menjadi aplikasi untuk nasional. (Melalui satu data) jangan sampai subsidi ini salah sasaran, kepada orang mampu, tetapi orang yang membutuhkan,” lanjut Erick.

Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade mengatakan, dengan keterbatasan kuota BBM subsidi saat ini. Pemerintah dinilai perlu segera mengambil tindakan, baik menambah jumlah kuota atau mengeluarkan aturan pengendalian pemakaian BBM subsidi.

“Kami sudah bicara berulang kali untuk mengambil tindakan, apakah pemerintah akan naikkan kuota, atau mengeluarkan aturan pengendalian pemakanaian Pertalite, dan dipastikan orang yang menggunakan itu tepat sasaran,” kata Andre.

Menurut Andre, ia masih menemukan di SPBU-SPBU mobil-mobil dinas pejabat dengan harga di atas Rp 500 juta masih menggunakan Pertalite. Sehingga, untuk mengatasi kuota BBM subsidi yang semakin menipis, pemerintah perlu membuat aturan terkait hal itu.

“Kita masih lihat di lapangan mobil mahal harga diatas Rp 500 juta pakai Pertalite di SPBU. Menurut saya itu harus dibikin aturannya, agar kuota tidak jebol. Tapi yang saya lihat, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, dan BUMN (seperti) membiarkan Pertamina kerja sendiri,” ucap dia.

Dia berharap Menteri BUMN bisa segera berbicara dengan Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan untuk segera mengambil keputusan. Ia juga mendesak agar revisi Perpres 191 tahun 2014 bisa segera rampung.

“Harapan saya pak Menteri BUMN segera bicara dengan Kemenkeu dan Kementerian ESDM, segera ambil keputusan. Kita tidak ingi ada kenaikan harga BBM (subsidi), dan itu harus ada aturannya, maka dari itu Perpres 191 itu harus segera,” tegas dia.

Sebagai informasi, saat ini PT Pertamina (Persero) tengah melakukan pendataan kendaraan yang berhak mendapat BBM subsidi, melalui MyPertamina. Hal ini dilakukan sebagai upaya penyaluran BBM subsidi tepat sasaran. Adapun jumlah pendaftar tercatat sudah lebih dari 600.000 kendaraan.

Baca juga: Kata Sri Mulyani, bila Harga BBM Tidak Naik, ABPN Bengkak Nyaris Rp 700 Triliun