Erick Thohir: Pemerintah Tidak Hilangkan Subsidi BBM, tapi Hanya Dikurangi

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, penurunan anggaran subsidi energi dari Rp 502 triliun menjadi Rp 336 triliun, bukan berarti pemerintah menghilangkan subsidi.

“Perintah tidak menghilangkan subsidi. Pemerintah tetap hadir, yang dilakukan adalah pengurangan (besaran subsidi), dari asumsih harga minyak dunia 105 dollar AS per barrel ke 90 dollar AS per barrel,” kata Erick, dalam rapat dengan komisi VI di DPR RI Jakarta, Kamis (2/8/2022).

Baca juga: Suku Bunga BI Naik, Sinyal Kuat Kenaikan Harga BBM Subsidi

Erick mengungkapkan, subsidi yang diberikan pemerintah tidak hanya untuk Pertalite dan Solar saja. Menurut dia, BBM yang masuk kategori nonsubsidi seperti Pertamax juga mendapatkan subsidi, namun nilainya tak sebesar Pertalite dan Solar.

“Bagaimana kita menekan subsidi dari Rp 502 triliun ke Rp 366 triliun, memang tidak ada cara lain, tapi ini belum menjadi penugasan ke kami. BBM Pertamax itu harganya Rp 12.500, di Shell itu harganya Rp 17.000, jadi Pertamax-pun di subsidi pemerintah,” lanjut Erick.

Baca juga: Kata Sri Mulyani, bila Harga BBM Tidak Naik, ABPN Bengkak Nyaris Rp 700 Triliun

Erick mengatakan pihaknya masih belum dapat mengungkapkan terkait rencana kedepannya pemerintah dalam menyikapi susutnya anggaran energi tersebut. Hal ini, karena belum ada rapat lanjutan terkait dengan pembahasan subsidi kedepannya.

“Belum ada rapat kelanjutan, kalau misal sudah ada kebijakan pemerintah, mungkin saya bisa sampaikan,” tegas dia.

Baca juga: Kata Erick Thohir agar BBM Subsidi Tepat Sasaran

Sebelumnya, Anggota Komisi VI Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka mempertanyakan, apa yang menjadi alasan pemerintah menaikan harga BBM yang disubsidi. Dia bilang, jika mengacu pada harga minyak dunia yang naik, saat harga minyak dunia turun, harga BBM-pun tidak mengalami penurunan.

“Subsidi Rp 502 triliun itu fantastis, kami sepakat dengan teman-teman DPR lainnya, memutuskan sebelum menaikkan harga BBM, harus perbaiki dulu data penerima subsidi yang terintegrasi yang sejatinya adalah masyarakat miskin dan tidak mampu,” ujar Rieke.

Baca juga: Sri Mulyani: Jika Harga BBM Pertalite-Solar Tak Naik, Subsidi Energi Bisa Bengkak Lagi Rp 198 Triliun

Ia juga menolak, jika kenaikan harga BBM dilakukan tanpa adanya transparansi data penerima subsidi yang akurat dan jelas.

“Kami minta Kementerian BUMN membuka datanya, sebenarnya data itu akurat atau tidak? Kalau tidak berarti ada penyimpangan. Jika data subsidi BBM belum jelas, transparan, dan akurat, saya secara pribadi menolak kenaikan BBM subsidi,” tegas dia.