Soal Rencana Kenaikan Harga Pertalite, Stafsus Airlangga: Bapak Presiden Akan Memilih yang Paling Optimal...

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah masih terus menggodok kebijakan terkait bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yakni Pertalite dan Solar.

Saat ini ada beberapa skenario yang disiapkan pemerintah untuk mengatasi subsidi BBM di tengah lonjakan harga komoditas energi global.

Opsi tersebut yakni, menaikkan anggaran kompensasi dan subsidi energi sehingga semakin membebani APBN, mengendalikan volume Pertalite dan Solar, atau menaikkan harga BBM bersubsidi.

Baca juga: Suku Bunga BI Naik, Sinyal Kuat Kenaikan Harga BBM Subsidi

"Semua opsi kita lakukan exercise itu intinya," ujar Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Raden Pardede saat ditemui di kantornya, Rabu (24/8/2022).

Dia mengatakan, jika ada penambahan anggaran subsidi dan kompensasi energi, maka artinya tak akan ada tambahan anggaran bantuan sosial (bansos). Sebaliknya, jika BBM diputuskan naik maka dipastikan bansos akan bertambah.

"Kalau ada bansos masa subsidi ditambah, Itu pasti salah satu dari situ," katanya.

Adapun saat ini anggaran subsidi dan kompensasi energi 2022 masih dipatok sebesar Rp 502,4 triliun. Angka itu sudah membengkak 229 persen atau sebesar Rp 349,9 triliun dari anggaran semula sebesar Rp 152,1 triliun.

Anggaran subsidi dan kompensasi energi itu pun diperkirakan akan kembali membengkak sebesar Rp 198 triliun, jika tidak ada kenaikan harga BBM Pertalite dan Solar.

Raden menambahkan, semua opsi sedang dipertimbangkan matang-matang oleh pemerintah, sehingga keputusan yang diambil diharapkan tak memberatkan masyarakat.

"Tentu nanti Bapak Presiden akan memilih yang paling optimal yang terbaik, jelas keputusan itu pasti diusahakan untuk tidak memberatkan kelompok masyarakat, apalagi kelompok masyarakat terbawah," pungkasnya.

Baca juga: Naik Turun Harga Pertalite dari Tahun ke Tahun Sejak Dirilis pada 2015